Our Vision
Our Mission
Our History
Our Vision
To become a leading investment management company in Indonesia
Our Product
KIMI offers fixed income mutual fund products and balanced mutual funds that you can choose according to your needs
1394.04
KIOF
See more
1272.49
KIBPF
See more
Our Team Member
Kim Beum Soon
President Commissioner
A South Korean citizen. Obtained a Business Administration degree from Dong-Eui University, Busan, South Korea. Prior to joining Kiwoom Investment Management Indonesia, Kim Beum Soon held a position at Samlip Industry as the President Director and President Commissioner of PT Pratama Abadi Industri
Kim Beum Soon
President Commissioner
Adrianto H
Commissioner
Sudjadi Uganda
President Director
Article
BPS Sebut Perekonomian Indonesia Telah Kembali ke Level Pra Covid-19
KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Badan Pusat Statistik (BPS) membawa kabar gembira terkait kondisi perekonomian Indonesia. Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan, perekonomian Indonesia pada kuartal I-2022, sudah melampaui kondisi perekonomian pra Covid-19 atau setidaknya melampaui kondisi kuartal I-2019.  Margo menjelaskan, kondisi ini bisa dilihat dari besaran Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita berdasarkan harga konstan. Dari data otoritas statistik, PDB per kapita harga konstan pada kuartal I-2022 tercatat Rp 10,2 juta, sedangkan PDB per kapita harga konstan kuartal I-2019 tercatat Rp 9,9 juta.  “Dengan meningkatnya level PDB per kapita harga konstan ini, saya bisa mengatakan bahwa kondisi kuartal I-2022 sudah membaik dan mengarah pada level sebelum krisis,” terang Margo.  Hanya saja, Margo menyayangkan kondisi perbaikan ekonomi ini belum terlalu diikuti dengan pemulihan kondisi ketenagakerjaan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2022 tercatat 8,40 juta. Jumlah ini masih jauh lebih tinggi dari periode Februari 2020 yang tercatat 6,93 juta orang. Seperti kita ketahui, pada Februari 2020 waktu itu belum ada pengumuman masuknya kasus Covid-19 di Indonesia.  Meski begitu, Margo tetap mengapresiasi. Pasalnya, ada penurunan tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2022, bila dibandingkan dengan periode Februari 2021 yang pada waktu itu tercatat 8,75 juta orang.  Reporter: Bidara Pink | Editor: Noverius Laoli
Read more
Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,01% Berhasil Menyerap 4,55 Juta Tenaga Kerja
KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi pada Kuartal I-2022 sebesar 5,01% berhasil menyerap tenaga kerja pada Februari 2022 sebanyak 4,55 juta orang. “Pertumbuhan ekonomi yang tadi saya sampaikan pada Kuartal I-2022 yang tumbuhnya 5,01%, ini kalau saya kaitkan penyerapan tenaga kerja khususnya pada Februari 2022 mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 4,55 juta orang,” ujar Kepala BPS Margo Yuwono dalam konferensi pers secara virtual, Senin (9/5). Tenaga kerja yang berhasil terserap 4,55 juta orang itu terdiri dari pekerja penuh waktu, pekerja paruh waktu dan setengah penganggur. Pekerja paruh waktu adalah mereka yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu, tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain. Sedangkan setengah penganggur adalah mereka yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu, dan masih mencari atau menerima pekerjaan tambahan. Dari data BPS, pekerja penuh sebanyak 88,42 juta orang atau meningkat sebesar 4,28 juta orang. Sedangkan pekerja paruh waktu sebanyak 36,54 juta orang atau terkerek naik sebanyak 1,04 juta orang. Sementara itu, setengah penganggur sebanyak 10,65 juta orang atau turun 0,77 juta orang. Dengan begitu, jumlah tenaga kerja yang berhasil terserap pada Februari 2022 sebanyak 4,55 juta orang. Lebih lanjut, jumlah angkatan kerja pada Februari 2022 sebanyak 144,01 juta orang atau naik 4,20 juta orang jika dibandingkan pada Februari 2021. Sedangkan penduduk yang bekerja sebanyak 135,61 juta orang atau naik sebanyak 4,55 juta orang dari periode Februari 2021. Margo menambahkan, terdapat 3 sektor lapangan usaha yang memberikan andil terbesar dalam penyerapan tenaga kerja pada Februari 2022. Selama Februari 2021 hingga Februari 2022, tenaga kerja yang terserap pada lapangan usaha pertanian sekitar 1,86 juta orang. Sementara tenaga kerja yang terserap pada lapangan usaha industri pengolahan dan perdagangan masing-masing sekitar 850.000 dan 640.000 tenaga kerja. “Ketiga lapangan tersebut itu sudah memberikan kontribusi sebesar 62,76%,” kata Margo. Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli
Read more
Ekspor CPO Dilarang, Saham Emiten Sawit Diramal Terdampak dalam Jangka Pendek
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah akan melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai Kamis, 28 April 2022 sampai dengan batas waktu yang akan ditentukan. Kebijakan ini ditujukan agar kebutuhan minyak goreng dalam negeri dapat terpenuhi secara melimpah dan terjangkau bagi masyarakat. Sebagai gambaran, berdasarkan data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) tahun 2021, produksi CPO sepanjang tahun lalu mencapai 46,88 juta ton. Sementara itu, konsumsi minyak sawit dalam negeri hanya sebesar 18,42 juta ton dengan jumlah ekspor minyak sawit Indonesia sebesar 34,2 juta ton. Dengan kata lain, konsumsi minyak sawit dalam negeri hanya setara 35% dari gabungan konsumsi domestik dan ekspor, sedangkan jumlah minyak sawit Indonesia yang diekspor mencapai 65%. Oleh sebab itu, larangan ekspor ini memang berpotensi membuat pasokan dalam negeri jadi melimpah. Di sisi lain, harga jual CPO terus berada di level tinggi sepanjang 2022. Berdasarkan data Bursa Derivatif Malaysia, harga CPO kontrak pengiriman Juli 2022 berada di RM 6.349 per ton pada penutupan perdagangan Jumat (22/4). Harga tersebut sudah naik 14,87% dibanding harga per akhir Maret 2022 yang sebesar RM 5.527 per ton dan meningkat 35,17% dibanding harga penutupan akhir tahun 2021 yang sebesar RM 4.697 per ton. Kenaikan harga CPO terdorong sentimen konflik Rusia-Ukraina yang mengganggu pasokan minyak nabati sehingga membuat permintaan terhadap minyak sawit meningkat. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, kebijakan larangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng akan mendorong harga CPO lebih tinggi. "Saya kira pemerintah sudah sadar akan hal ini sehingga nanti akan ada acuan harga CPO untuk dalam negeri yang komponen penghitungannya akan disesuaikan," kata Yusuf saat dihubungi Kontan.co.id, Minggu (24/4). Akan tetapi, menurutnya, penentuan harga acuan dalam negeri tersebut harus mengakomodir tujuan pemerintah dan juga pengusaha agar tercapai titik tengah. Pengawasan pintu perdagangan dan alur distribusi juga penting untuk dilakukan agar stok CPO di dalam negeri tidak "menghilang" lagi seperti sebelumnya. Terkait dengan potensi melimpahnya pasokan CPO dalam negeri, Yusuf memperkirakan, pangsa pasar di dalam negeri masih sangat besar untuk bisa diisi oleh beragam produsen CPO beserta produknya. Terlebih lagi, sebelumnya para produsen juga sudah memasok produknya ke dalam negeri sehingga isunya tinggal memperbesar produksi ke pasar domestik. Lebih lanjut, Yusuf melihat, kebijakan pelarangan ekspor CPO tidak akan diberlakukan dalam jangka panjang. "Kebijakan ini saya kira dilakukan sebagai langkah konsolidasi untuk melihat ulang berapa besar kebutuhan konsumen di dalam negeri dan apakah produksinya bisa menutupi, jika tidak bisa tentu dibutuhkan peningkatan produksi di sisi hulu dalam jangka menengah dan pendek," tutur Yusuf. Yang tak kalah penting, pelarangan ekspor CPO ini juga berpotensi menimbulkan protes dari negara-negara tujuan ekspor utama, seperti India dan China. Namun, menurutnya, ada kebutuhan domestik yang memang harus dipenuhi terlebih dahulu. Alhasil, para importir CPO tersebut mau tidak mau akan mengalihkan permintaan ke Malaysia serta negara-negara produsen lain seperti Papua Nugini. Menanggapi larangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng, GAPKI menyatakan akan mendukung setiap kebijakan pemerintah terkait sektor kelapa sawit. GAPKI juga menghormati keputusan tersebut dan akan melaksanakan kebijakan seperti yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Meskipun begitu, GAPKI akan memantau perkembangan di lapangan setelah berlakunya kebijakan tersebut. "Jika kebijakan ini membawa dampak negatif kepada keberlanjutan usaha sektor kelapa sawit, kami akan memohon kepada pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan tersebut," ucap Ketua Bidang Komunikasi GAPKI Tofan Mahdi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (22/4). PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI) sebagai salah satu perusahaan terbuka yang mempunyai pasar ekspor juga menyatakan komitmennya untuk mematuhi kebijakan tersebut. "Apapun kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, kita harus patuh mengikuti aturan yang ada, tidak relevan lagi untuk dibicarakan karena bukan lagi wacana tapi sudah diputuskan," kata Direktur Utama AALI Santosa saat dihubungi Kontan.co.id, Jumat (22/4). Namun, Santosa mengaku selama empat bulan terakhir ini, dinamika perubahan peraturan sangat cepat. Alhasil, pelaku pasar kewalahan melakukan adaptasi terhadap perubahan yang sangat cepat ini. Selama ini, AALI menjalankan strategi penjualan oportunistik sehingga AALI tidak secara rigid menentukan porsi penjualan ekspor dan domestik, melainkan melihat mana yang memberikan hasil terbaik antara pasar ekspor dan domestik. Akan tetapi, biasanya penjualan ekspor AALI menyumbang 45%-50% terhadap total penjualannya. Terkait dengan harga jualnya, Santosa menuturkan memang ada perbedaan antara harga jual ekspor dan domestik.  "Namun, secara efektif selama ini harga pasar domestik dan ekspor berjalan seiring, kecuali saat ada DPO dimana kami juga menjual sesuai kewajiban DMO dengan harga DPO," ucap Santoso. Kemudian, dari segi sahamnya, Analis Panin Sekuritas William Hartanto memprediksi, kebijakan larangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng hanya akan berpengaruh dalam jangka pendek. Pasalnya, sebagai saham komoditas, pergerakan harga CPO lebih memengaruhi harga sahamnya. "Sebagian masih uptrend dengan AALI sebagai leader dari sektor perkebunan. Melihat trennya, arahnya masih menguat semua," ucap William. Ia menetapkan target harga untuk AALI di Rp 13.800-Rp 14.000 per saham, sedangkan harga per Jumat (22/4) berada di Rp 13.150 per saham. Reporter: Nur Qolbi | Editor: Tendi Mahadi
Read more
Our Partner