Liputan6.com, Jakarta- Pemerintah akan kembali menerapkan pengampunan pajak atau tax amnesty jilid II pada 1 Januari 2022. Ketentuan ini terangkum dalam draft Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP), yang kini berganti nama jadi Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP). Mengutip Pasal 6 ayat (1) RUU HPP, Kamis (30/9/2021), wajib pajak bisa menyampaikan surat pernyataan kepada pihak otoritas pajak pada 1 Januari 2022 sampai 30 Juni 2022. "Wajib Pajak mengungkapkan harta bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) melalui surat pemberitahuan pengungkapan harta dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022," bunyi Pasal 6 ayat (1) RUU HPP. Berikut skema tax amnesty jilid II yang tertuang dalam Pasal 5 RUU HPP: Tarif sebesar 7 persen atas harta bersih yang berada di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ketentuan diinvestasikan pada: kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia surat berharga negara Tarif sebesar 8 persen atas harta bersih yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak diinvestasikan pada: kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia surat berharga negara Tarif sebesar 6 persen atas harta bersih yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak diinvestasikan pada: dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diinvestasikan pada: kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan/atau surat berharga negara Tarif sebesar 8 persen atas harta bersih yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak diinvestasikan pada: dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diinvestasikan pada: kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan/atau surat berharga negara Tarif sebesar 11 persen atas harta bersih yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia   Sumber: liputan6.com Author: Maulandy Rizky Bayu Kencana               Ilyas Istianur Praditya

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penjualan ekspor batubara PT Adaro Energy Tbk (ADRO) meningkat. Melansir laporan keuangan ADRO di semester pertama 2021, penjualan segmen pihak ketiga batubara dari pasar ekspor tumbuh hingga 21,88% yoy menjadi US$ 1,17 miliar. Sedangkan penjualan domestik sebesar US$ 304,59 juta atau naik 7,8% yoy. "Porsi penjualan ke China naik menjadi 20%, sejalan dengan kenaikan permintaan negara ini terhadap produk batubara termal dan metalurgi," kata Febriati Nadira, Head of Corporate Communications Adaro Energy kepada Kontan.co.id, Jumat (3/10). Melansir laporan operasional kuartalan tentang kinerja kuartal kedua 2021, manajemen ADRO melihat pasar batubara termal seaborn ditopang oleh beberapa faktor. Berbagai faktor ini antara lain pengisian persediaan untuk musim panas, penurunan kinerja PLTA dan kenaikan harga gas di Asia bagian timur laut, serta pertumbuhan permintaan pembangkit listrik batubara termal sebesar 10% yoy di China. Impor batubara China dari April sampai Juni 2021 menguat di tengah pengetatan suplai. Larangan tak resmi China terhadap batubara Australia berdampak pada tetap tingginya permintaan batubara Indonesia. Tingginya permintaan dari China juga memperkuat harga batubara Indonesia yang naik hampir setiap minggu selama kuartal kedua 2021. Sedangkan untuk pasar batubara metalurgi seaborne pada kuartal kedua 2021 mendapatkan dukungan kuat dari pasar China maupun selain China. Hal ini didorong oleh stimulus pemerintah yang mencatat rekor tertinggi serta dibukanya kembali kegiatan ekonomi global, sehingga mendorong peningkatan produksi baja global dengan China di garis terdepan. Hal ini terjadi juga seiring dengan investasi real estat yang bertumbuh pesat di China. Tak hanya di China, produksi baja di beberapa negara lain juga meningkat seperti di Jepang, India, dan Korea Selatan. Adapun arus perdagangan konvensional batubara Australia ke China mulai diseimbangkan oleh kenaikan ekspor batubara Amerika Serikat (AS)/Kanada ke China. Ekspor AS ke China ditunjang oleh arbitrase harga yang signifikan dan berkelanjutan karena adanya larangan China terhadap batubara Australia. Akibatnya, permintaan batubara metalurgi sangat solid di sepanjang periode ini. Sepanjang semester pertama 2021, realisasi volume penjualan batubara Adaro Energy turun 5% yoy atau menjadi 25,78 juta ton. Khusus kuartal kedua 2021, produksi batubara ADRO mencapai 13,62 juta ton, atau naik 7% dari kuartal kedua 2021. Adapun volume penjualan batubara pada kuartal kedua 2021 mencapai 13,19 juta ton, atau naik 4% yoy. Febrianti menegaskan, Adaro akan terus mengikuti perkembangan pasar dan menjaga operational excellence untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.  "Fundamental jangka panjang pasar batubara masih menjanjikan didukung oleh pertumbuhan terutama wilayah Asia Tenggara dan Asia Selatan," ujar dia. Febrianti mengatakan, Adaro Energy sampai dengan saat ini masih mempertahankan ekspor di wilayah Asia Tenggara, China, Asia Timur, India, dan Selandia Baru. Pada semester pertama 2021, komposisi penjualan batubara ADRO masih didominasi dari dalam negeri. Perinciannya, penjualan ke Indonesia 28%, diikuti Asia Tenggara sebesar 22%, kemudian China 20%, Asia Timur 18%, India 10%, dan sisanya ke Selandia Baru. Sumber: Kontan.co.id Reporter: Arfyana Citra Rahayu Editor: Wahyu T.Rahma

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan resmi merilis meterai elektronik (meterai online). Cara membeli meterai elektronik dan penggunaannya tentu berbeda dengan dokumen meterai tempel.  Mengacu pada PP Nomor 86 Tahun 2021, meterai elektronik atau e-meterai adalah meterai berupa label yang penggunaannya dilakukan dengan cara dibubuhkan pada dokumen melalui sistem tertentu. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Neilmadrin Noor mengatakan, cara membeli meterai elektronik bisa dilakukan via daring.  Pembayaran bea meterai menggunakan meterai elektronik dilakukan dengan membubuhkan meterai elektronik pada dokumen yang terutang bea meterai melalui sistem meterai elektronik. "Pembubuhan meterai elektronik dapat dilakukan melalui portal e-meterai pada tautan pos.e-meterai.co.id, terlebih dahulu membuat akun pada laman tersebut," kata Neilmadrin dalam keterangannya dikutip pada Senin (4/10/2021). Cara membeli meterai elektronik Berikut ini cara membeli meterai elektronik via online atau meterai online: Buka laman pos.e-meterai.co.id Klik menu "BELI E-METERAI" Lakukan login dengan memasukan email dan password, jika baru pertama kali, maka klik "Daftar di sini". Lanjutkan dengan pengisian data diri dan unggah dokumen Masukan kode OTP yang dikirimkan melalui SMS untuk proses validasi Setelah validasi, Anda bisa melakukan pembelian e-meterai sesuai keinginan Setelah Log In, Anda akan dihadapkan pada dua pilihan menu, Pembelian dan Pembubuhan. Bila Anda belum memiliki meterai elektronik, pilih Pembelian. Setelah itu, Anda bisa melanjutkan tahap Pembubuhan, memasukkan detil informasi dokumen seperti tanggal, nomor dokumen, dan tipe dokumen Unggah dokumen dalam format PDF Posisikan meterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku Klik 'Bubuhkan Meterai', Klik 'Yes' Selanjutnya, muncul menu masukkan PIN, isi PIN yang telah didaftarkan, proses pembubuhan selesai Anda bisa langsung mengunduh file PDF dari dokumen yang sudah terbubuhi meterai elektronik atau mengirim ke email yang sudah terdaftarkan. Contoh meterai elektronik Untuk diketahui, terdapat beberapa jenis dokumen yang diperlukan pembubuhan e-meterai. Dokumen tersebut yakni: Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata dan dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Yang termasuk dokumen perdata yakni: Surat Perjanjian, surat keterangan/ pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkapnya Akta notaris beserta grosse, Salinan, dan kutipanya Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta salinan dan kutipannya Surat berharga dengan nama dan bentuk apapun Dokumen transaksi surat berharga, termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka, dengan nama dan bentuk apa pun Dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, Salinan risalah lelang, dan grosse risalah lelang Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nominal lebih dari Rp 5 juta yang menyebutkan penerimaan uang dan berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan Setiap meterai elektronik akan memiliki nomor seri unik, gambar lambang negara Garuda Pancasila, tulisan METERAI ELEKTRONIK, dan angka serta tulisan yang menunjukkan tarif bea meterai. Perum Peruri menjadi pihak yang ditunjuk pemerintah untuk membuat dan mendistribusikan meterai elektronik. Perum Peruri dapat bekerja sama dengan pihak lain melalui proses yang transparan dan akuntabel untuk mendistribusikan meterai elektronik. Di sisi lain, distribusi dan penjualan meterai tempel dilaksanakan oleh PT Pos Indonesia. Cara membeli meterai elektronik juga bisa dilakukan dengan mendatangi kantor cabang Bank BUMN dan bank swasta. Meterai juga didistribusikan oleh PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Perum Peruri sendiri sudah resmi merilis penampilan e-meterai Rp 10.000. Dimensi e-meterai Rp 10.000 berbentuk persegi dan memiliki dominan warna merah muda. Pada meterai elektronik tersebut, terdapat ciri-ciri e-meterai yang menunjukkan keasliannya. Masing-masing e-meterai memiliki kode unik berupa nomor seri. Ketentuan lebih lanjut tentang pembayaran bea meterai dengan meterai elektronik dapat dilihat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021 yang berlaku sejak 1 Oktober 2021. Sementara aturan tentang pengadaan, pengelolaan, dan penjualan meterai dapat dilihat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.03/2021 yang berlaku sejak 29 September 2021, termasuk di dalamnya cara membeli meterai elektronik atau meterai online. Source: Kompas.com Penulis : Muhammad Idris Editor : Muhammad Idris

Hai sobat KIMI...Kali ini kita akan berduet dengan @talktophillip untuk ngobrol santai tentang situasi perekonomian terkini.Yuk join Live Instagram di @kiwoom.invest biar kita semakin update  

EmitenNews.com , Jakarta- Bank Indonesia (BI) melaporkan stabilitas sistem keuangan Indonesia pada semester I 2021 tetap terjaga, meski masih dibayangi perkembangan kasus Covid-19. Hal tersebut terindikasi dari Indeks Stabilitas Sistem Keuangan (ISSK) yang terjaga dalam zona normal dan Indeks Kerentanan Sistem Keuangan (IKSK) yang membaik. Dimulainya program vaksinasi pada awal 2021 yang diikuti dengan penurunan kasus Covid-19 dan peningkatan mobilitas menopang pemulihan ekonomi Indonesia. "Pencapaian ini merupakan wujud nyata sinergi kebijakan dan koordinasi yang erat antara Bank Indonesia, Pemerintah dan otoritas keuangan lainnya," demikian disampaikan Kepala Grup Departemen Komunikasi BI, Muhamad Nur, dalam siaran persnya, Selasa (5/10). Upaya BI untuk terus mengoptimalkan bauran kebijakan juga turut memengaruhi keberhasilan dalam meredam dampak pandemi serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Demikian intisari Buku Kajian Stabilitas Keuangan (KSK) No. 37 “Bersinergi Mendorong Intermediasi, Mengakselerasi Pemulihan Ekonomi" yang diterbitkan pada Selasa, 5 Oktober 2021. Intermediasi perbankan tercatat mulai tumbuh positif meskipun belum kuat, didorong oleh permintaan pembiayaan yang mulai meningkat seiring dengan membaiknya kinerja korporasi dan Rumah Tangga (RT). Selama semester I 2021, kredit tumbuh perlahan hingga berhasil mencapai angka positif 0,59% (yoy) pada akhir semester. Perkembangan ini antara lain ditopang oleh kinerja korporasi yang membaik, terutama korporasi berorientasi ekspor sejalan dengan peningkatan permintaan global. "Meski masih terdapat kecenderungan penggunaan dana internal, namun korporasi pada beberapa sub-sektor Industri Pengolahan mulai mengindikasikan kebutuhan pendanaan eksternal, termasuk dari perbankan," kata Muhamad Nur. Memasuki semester II 2021, stabilitas sistem keuangan Indonesia diprakirakan tetap terjaga, meskipun masih dihadapkan pada sejumlah tantangan yang perlu diwaspadai. Ketahanan sistem keuangan diprakirakan tetap terkendali, sementara intermediasi masih akan terus didorong. BI memprakirakan pertumbuhan kredit pada 2021 sebesar 4%-6% dan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 6%-8%. Prakiraan kinerja penyaluran kredit tahun 2021 ini didukung oleh optimisme terhadap kondisi moneter dan ekonomi, serta relatif terjaganya risiko penyaluran kredit. Namun, sejumlah tantangan tetap perlu diwaspadai, termasuk rencana kebijakan tapering The Fed. Bank Indonesia akan terus mencermati dinamika perekonomian dan perkembangan penyebaran Covid-19 dalam merumuskan langkah-langkah kebijakan lanjutan yang diperlukan. "Berbagai upaya penguatan akan dilakukan untuk mendorong intermediasi, termasuk untuk menjawab tantangan peradaban baru pasca pandemi Covid-19. Untuk itu BI akan terus melakukan inovasi di aspek digital, inklusi ekonomi dan keuangan, serta ekonomi hijau," sebut Muhamad Nur. Sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia bersama dengan otoritas keuangan lain dan Pemerintah akan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Uraian lebih lengkap KSK No.37 dapat diunduh dalam format digital, baik akses melalui aplikasi QR code maupun website Bank Indonesia. Buku KSK adalah publikasi utama BI di sektor SSK yang diterbitkan setiap semester. Buku ini memberikan informasi yang komprehensif tentang hasil asesmen dan riset mengenai SSK Indonesia. KSK juga bertujuan membangun keyakinan publik terhadap SSK Indonesia saat ini dan ke depan serta memberikan sinyal risiko kepada publik untuk melakukan upaya mitigasi risiko.(fj) Source: Emitennews.com Author: F J

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah sengaja menjadikan nomor induk kependudukan (NIK) sebagai nomor pokok wajib pajak (NPWP) demi meningkatkan efisiensi dalam sistem administrasi pajak. Hal ini menjadi bagian dari transformasi sistem perpajakan.Amanah ini disampaikan Sri Mulyani kepada jajaran pejabat baru yang dilantik dan akan bertugas di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan pada Senin (4/10)."Termasuk di dalamnya mengantisipasi perubahan, yaitu penggunaan NIK sebagai NPWP. Saya harap isu ini atau transformasi ini semakin meningkatkan efisiensi dan efektivitas DJP," ucap Sri Mulyani.Ia berharap implementasi dari transformasi ini bisa langsung dilakukan dalam sistem perpajakan wajib pajak orang pribadi. Pasalnya, mereka akan menjadi objek penggunaan NIK menjadi NPWP.Tak lupa, Sri Mulyani mengingatkan anak buahnya untuk mengimplementasikan kebijakan penggunaan NIK sebagai NPWP dengan baik. Ia meminta agar tak ada gangguan bagi wajib pajak selama masa transisi."Jangan sampai di masa transisi terjadi gejolak dari siis teknis maupun organisasi," imbuh Sri Mulyani.Selain itu, ia juga meminta anak buahnya untuk menciptakan sistem data dan aplikasi yang memadai untuk penggunaan NIK menjadi NPWP. Sistem ini diharapkan bisa meningkatkan penerimaan pajak ke depannya.Sebagai informasi, rencana penggunaan NIK menjadi NPWP tertuang di Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP)."Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia menggunakan nomor induk kependudukan," tulis draf RUU HPP Bab II Pasal 2 ayat 1A.Sementara pada Pasal 2 ayat 10 dijelaskan bahwa teknis pengintegrasian data kependudukan dengan data wajib pajak akan dilakukan lintas kementerian. (aud/bir)Source: CNNindonesia.com

Bisnis.com, JAKARTA - Harga minyak mentah pada perdagangan Kamis (7/10/2021) kembali naik setelah merosot dari rekor tertinggi multi-tahun pada hari sebelumnya. Kebangkitan harga minyak ini didorong oleh perkiraan pasar bahwa Amerika Serikat tidak akan merilis cadangan minyak mentah daruratnya atau melarang ekspor untuk mengurangi pasokan yang ketat. Harga minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Desember bangkit 87 sen atau 1,1 persen, menjadi US$81,95 per barel, setelah anjlok 1,8 persen sehari sebelumnya. Harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS untuk pengiriman November AS bertambah 87 sen atau 1,1 persen, menjadi ditutup pada US$78,30 per barel. WTI juga merosot 1,9 persen pada sesi sebelumnya. Kedua kontrak acuan sempat terpuruk sekitar 2 dolar AS per barel pada pagi hari. Dilansir Antara pada Jumat (8/10/2021), Departemen Energi AS mengatakan semua hal selalu tersedia untuk mengatasi kondisi pasokan energi yang ketat di pasar. Departemen membuat komentar di tengah pertanyaan tentang apakah Pemerintahan Presiden Joe Biden sedang mempertimbangkan memanfaatkan Cadangan Minyak Strategis (SPR) atau mengejar larangan ekspor minyak untuk menurunkan biaya minyak mentah. Sementara itu penasihat keamanan nasional Biden mendesak para pemasok energi untuk meningkatkan arus pasokan guna memenuhi permintaan, dengan mengatakan bahwa AS khawatir dengan kegagalan mereka untuk melakukannya. Pemerintah AS terkadang menggunakan cadangan strategisnya, biasanya setelah badai atau gangguan pasokan lainnya. Namun, sejak mengakhiri larangan 40 tahun ekspor minyak mentah pada 2015, negara ini telah menjadi pengekspor yang signifikan dan belum memulai pemotongan ekspor. Awal pekan ini Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak dan sekutunya (OPEC+) sepakat untuk menaikkan produksi hanya secara bertahap, mengirimkan harga minyak mentah ke level tertinggi multi-tahun. Pasar minyak telah terus meningkat karena ketatnya pasokan di seluruh dunia, setelah permintaan pulih lebih cepat dari yang diperkirakan dari pandemi Covid-19 di pasar impor besar, seperti China. "Pasar minyak terlihat lebih ketat dalam jangka pendek, yang menunjukkan bahwa harga akan tetap didukung dengan baik hingga akhir tahun," kata Analis ING Warren Patterson. Produsen utama dan Badan Energi Internasional percaya bahwa permintaan minyak mentah dapat meningkat dari 150.000 menjadi 500.000 barel per hari dalam beberapa bulan mendatang, karena pengguna gas alam beralih ke minyak akibat harga gas yang tinggi. Sumber: Bisnis.com Editor : Annisa Sulistyo Rini

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Astra International Tbk (ASII) mencatat pertumbuhan penjualan otomotif pada periode Januari-September 2021. Berdasarkan data yang diterima Kontan.co.id, ASII berhasil mencatatkan penjualan mobil sebanyak 343.837 unit dari periode Januari-September 2021. Realisasi penjualan tersebut meningkat 78,87% dari periode yang sama tahun sebelumnya yang sebanyak 192.217 unit. Selain lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu, capaian penjualan tersebut juga melebihi penjualan pada seluruh tahun lalu yang mencapai 270.076 unit. Sementara untuk penjualan periode September 2021 saja, ASII mencatat penjualan mobil ke diler (wholesales) sebanyak 54.328 unit atau naik 16,26% dari penjualan Agustus 2021 yang tercatat 46.729 unit. Untuk penjualan mobil LCGC juga meningkat 50,02% menjadi 85.111 unit sampai September 2021 dari 56.733 unit pada periode yang sama tahun lalu. Sedangkan penjualan LCGC sepanjang tahun lalu sebanyak 72.780 unit. Head of Corporate Communications PT Astra International Tbk Boy Kelana Soebroto mengatakan, peningkatan penjualan mobil di tingkat wholesales pada September menunjukkan penambahan stok mobil di level diler untuk mengantisipasi peningkatan permintaan mobil dari konsumen setelah relaksasi PPnBM 100% diperpanjang hingga akhir tahun ini. “Harapannya minat konsumen akan terus tumbuh dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Boy dalam keterangan tertulis, Selasa (12/10). Source: Kontan.co.id Reporter: Ika Puspitasari | Editor: Herlina Kartika Dewi  

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah kembali memberikan pengampunan bagi wajib pajak untuk kedua kalinya. Sebelumnya diberi nama tax amnesty, maka kali ini disebut program pengungkapan sukarela (PPS). Pengampunan kedua kali ini diberikan berdasarkan UU terbaru tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang baru saja disetujui untuk disahkan DPR RI pada pekan lalu. Adapun peserta yang bisa ikut program ini wajib pajak orang pribadi dan badan baik yang ikut tax amnesty periode 2016-2017 silam maupun tidak. Tarif yang diberikan pun berbeda atau jauh lebih tinggi dibandingkan dengan program pengampunan sebelumnya. Diharapkan, pengampunan yang diberikan untuk kedua kalinya ini bisa dimanfaatkan oleh wajib pajak maupun badan yang belum taat hingga saat ini. Sebab, jika tetatp tak patuh meski diberikan pengampunan, maka sanksi yang dikenakan lebih tinggi. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorrat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Neilmaldrin Noor mengatakan, setelah program pengampunan yang kedua ini dan DJP menemukan masih ada wajib pajak tak patuh maka sanksi yang diberikan 30%. "Untuk WP OP yang tidak mengikuti PPS, dalam hal DJP menemukan data dan/atau informasi lain mengenai harta yang belum atau kurang diungkapkan, maka dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebesar 30%," ujarnya kepada CNBC Indonesia, Kamis (14/10/2021). Selain PPh final 30%, DJP juga akan mengenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 200% sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya. "Sanksi ini akan diberikan melalui penerbitan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar oleh Direktur Jenderal Pajak," jelasnya. Adapun program tax amnesty jilid II ini akan berlangsung selama enam bulan sejak 1 Januari - 30 Juni 2022. Tarif yang diberikan ada dalam dua kebijakan, yakni: Pertama, kebijakan ini diberikan untuk WP OP dan Badan yang sudah pernah menjadi peserta Tax Amnesty Jilid dengan basis aset yang diperoleh hingga 31 Desember 2015. Tarif PPh Finalnya: - 11% untuk harta di luar negeri yang tidak direpatriasi ke dalam negeri. - 8% untuk harta di luar negeri yang direpatriasi ke dan aset dalam negeri - 6% untuk harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta di dalam negeri yang diinvestasikan dalam Surat Berharga Negara (SBN) dan hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA). Kedua, kebijakan ini diberikan untuk WP OP yang selama ini belum melaporkan kekayaannya yang didapat pada 2016 sampai 2020 dan belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak 2020. Tarif PPh Finalnya: - 18% untuk harta di luar negeri yang tidak direpatriasi ke dalam negeri - 14% untuk harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta di dalam negeri - 12% untuk harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta di dalam negeri yang diinvestasikan dalam Surat Berharga Negara (SBN) dan hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA) dan energi terbarukan. (mij/mij) Source: CNBCIndonesia  

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menerbitkan blueprint transformasi digital perbankan pada 26 Oktober 2021.  Cetak biru ini bertujuan memberikan kerangka kerja yang seimbang antara inovasi dan keamanan perbankan. Direktur Eksekutif Penelitian dan Pengaturan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan OJK Anung Herlianto mengatakan, dalam cetak biru tersebut akan diberikan semacam panduan prinsipal atau playbook bagi industri perbankan. "Beberapa diantaranya yakni hal-hal yang terkait prinsip-prinsip digitalisasi seperti cyber security dan lain-lain akan diwujudkan dalam bentuk POJK. Selebihnya akan terkait dengan prinsipal. Alasannya nanti akan dijelaskan pada saat peluncuran pada 26 Oktober 2021," kata Anung.  Sementara itu Teguh Supangkat, Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I OJK sebelumnya menjelaskan,  ada beberapa kebijakan yang dituangkan dalam blueprint transformasi digital tersebut. Pertama, menyangkut prinsip proteksi data dan kebijakan data transfer. Kedua, kebijakan data governance, kebijakan tata kelola dan arsitektur teknologi informasi. Selain itu, ada kebijakan cyber security yang mengacu pada standard internasional. Kemudian, kebijakan outsourcing atau standar kerjasama bank dan pihak ketiga. Selanjutnya arah tatanan institusi yang mendukung transformasi digital. Dia menekankan, blue print tersebut dibuat karena perkembangan digital banking dengan seluruh infrastruktur yang menyertainya tentu akan memicu tantangan sendiri dalam terinformasi bank digital ke depan. OJK melihat terdapat sejumlah potensi risiko dan tantangan yang harus diantisipasi oleh bank dalam  melakukan transformasi operasionalnya dari bisnis  tradisional menjadi fully digital. Potensi risiko tersebut terkait dengan data protection dan isu transfer data, risiko strategi  yang muncul dari ketidakcocokan strategi IT, cyber security, kebocoran data nasabah. Lalu, bias algoritma dalam pemanfaatan kecerdasan buatan, IT outsourcing, ketersediaan jaringan telekomunikasi, dan dukungan dari regulatory framework. "Untuk menjalankan bisnis secara digital akan membutuhkan infrastruktur dan jaringan komunikasi. Kebutuhan itu harus didukung oleh dari sisi regulator yang supported agar bank bisa bergerak cepat dalam menyediakan suatu produk atau layanan digital dengan tetap memperhatikan aspek kehati-hatian," kata Teguh. Source: Kontan.co.id Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Khomarul Hidayat

Jakarta, CNBC Indonesia - Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Hoesen menyatakan aturan mengenai Multiple Voting Share (MVS) untuk mengakomodasi pencatatan saham perdana (initial public offering/IPO) perusahaan teknologi berstatus unicorn di pasar saham domestik akan terbit pada tahun ini. Hal ini disampaikan Hoesen dalam acara acara webinar Capital Market Summit & Expo (CMSE) 2021 dengan tajuk "Welcoming Tech IPOs: Trend, Challenges, Opportunites and Regulatory Perspective. Hoesen meyakini, perusahaan unicorn di Indonesia jika melakukan penawaran umum perdana saham di dalam negeri berpotensi meningkatkan nilai kapitalisasi pasar BEI dan menarik bagi investor, baik lokal maupun global. "Kami berharap aturan ini akan diterbitkan pada tahun ini. Kami akan berkoordinasi dengan Bursa Efek Indonesia," kata Hoesen, Jumat (15/10/2021). Dalam perannya mendorong perusahaan rintisan melantai di bursa saham, kata Hoesen OJK memiliki tiga peran. Pertama, OJK terus mendorong perusahaan rintisan untuk melakukan IPO di Indonesia. Kedua, OJK menyiapkan infrastruktur terkait IPO perusahaan rintisan. Pasalnya, regulator menyadari masih banyak infrastruktur pendukung yang perlu disiapkan, baik dari sisi regulasi, kebijakan, maupun sistem pendukung. Ketiga adalah menyempurnakan beberapa regulasi, antara lain penerapan dual class share dengan multi voting share. Seperti diketahui, multi voting share (MVS) adalah suatu jenis saham yang memiliki lebih dari satu hak suara untuk tiap sahamnya. Regulasi ini ini nantinya akan bernama POJK tentang Penerapan Klasifikasi Saham dengan Hak Suara Multipel oleh Emiten dengan Inovasi dan Tingkat Pertumbuhan Tinggi yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas. OJK sebelumnya sudah meminta tanggapan publik atas RPOJK (Rancangan Peraturan OJK) ini kepada publik sejak 8-21 Juni lalu untuk mengumpulkan masukan untuk memfinalkan aturan ini. Penerapan dual class share dengan multiple voting shares merupakan praktik yang lazim diberlakukan untuk perusahaan rintisan di luar negeri. "Sebagai contoh, diberlakukan juga oleh beberapa bursa efek seperti SGX [Singapura], HKEX [Hong Kong], NYSE, dan Nasdaq [dua bursa Wall Street AS]. Beberapa Bursa seperti HKEX, NYSE, Nasdaq telah memiliki kebijakan pendukung perusahaan," tulis OJK. Menurut OJK, secara best practice, penerapan dual-class shares (dua kelas saham) dengan klasifikasi MVS di beberapa bursa global hanya dipegang oleh para founder yang bertindak sekaligus menjadi manajemen atau pihak kunci yang dapat memastikan keberlangsungan visi perusahaan ke depan dalam jangka panjang. Juni lalu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso sempat menyampaikan, regulasi MVS tersebut memang saat ini sudah menjadi praktik di bursa saham global. Dengan adanya aturan ini akan memungkinkan perusahaan-perusahaan teknologi dalam negeri yang akan IPO, seperti GoTo, tetap bisa menjadi pengendali perusahaan meskipun porsi kepemilikan saham pendiri relatif lebih kecil. "Kita garap RPOJK [Rancangan Peraturan OJK] multiple voting share, ini sudah dilakukan di beberapa negara dan rancangan peraturan bursa mengenai ekonomi khusus," kata Wimboh, dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, secara virtual, Senin (14/6/2021). Direktur Penilaian Perusahaan BEI, I Gede Nyoman Yetna menuturkan, otoritas bursa turut adaptif dengan penerapan MVS atau saham dengan hak suara multipel (SHSM). Aturan ini memungkinkan pemegang SHSM memiliki hak suara yang lebih tinggi dari porsi kepemilikannya, bergantung rasio voting power setiap struktur SHSM tersebut. Salah satu latar belakang penerapan SHSM adalah untuk menjaga pengendalian dari para founders yang merupakan key person sebuah perusahaan. Dengan tetap menjadi pengendali, walaupun persentase kepemilikannya kecil, para founders ini tetap memiliki power untuk mewujudkan visi dan misi perusahaan jangka panjang. "Di pasar modal Indonesia aturan ini sedang disusun dan dibahas agar nantinya dapat dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan yang memang diperkenankan menerapkan SHSM dalam struktur permodalannya," katanya.(hps/hps) Source: CNBCIndonesia

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) mengumumkan suku bunga tabungan terbaru yang mulai berlaku pada 1 Desember 2021.  Dalam informasi yang disampaikan melalui situs resmi perusahaan, Bank Mandiri menyebutkan adanya perubahan suku bunga untuk beberapa produk, yaitu Mandiri Tabungan, Mandiri Tabungan Bisnis, dan Mandiri Tabungan Investor. Lalu, Mandiri Tabungan Payroll, KaPel dan Flexi, Mandiri Tabungan NOW, dan Mandiri Tabungan Mitra Usaha. Berikut rincian suku bunga tabungan Bank Mandiri terbaru yang akan berlaku mulai 1 Desember 2021: Adapun, para nasabah simpanan Bank Mandiri dapat melakukan tarik tunai di seluruh ATM Mandiri dan jaringan ATM berlogo LINK, ATM Bersama, PLUS, VISA, dan VISA Electron seluruh dunia.  Ada juga fasilitas Mandiri SMS, Mandiri Online, dan Mandiri Call yang memudahkan nasabah untuk bertransaksi di mana saja dan kapan saja. Untuk para nasabah yang tidak dapat bertransaksi di cabang pada hari kerja, BMRI menyediakan layanan weekend banking pada Sabtu dan Minggu di beberapa cabang. Source: Bisnis.comAuthor: Annisa Sulistyo Rini  Editor : Annisa Sulistyo Rini  

JAKARTA, investor.id – PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) mencatat, penerbitan surat utang korporasi hingga September 2021 sebesar Rp 77,6 triliun. Adapun mayoritas penggunaan dana hasil emisi surat utang itu untuk refinancing utang dan modal kerja. Kepala Divisi Pemeringkatan Korporasi Pefindo Niken Indriarsih mengatakan, penerbitan surat utang dari awal tahun hingga September 2021 menunjukkan kenaikan sekitar Rp 8 triliun dibandingkan periode sama tahun 2020 yang sebesar Rp 69,37 triliun. “Surat utang yang jatuh tempo pada 2021 cukup besar nilainya dan penerbitan itu juga untuk antisipasi refinancing surat utang ke depannya,” kata dia dalam webinar Pefindo, Senin (18/10). Adapun penerbitan surat utang pada kuartal III-2021 turun menjadi Rp 34,19 triliun dibandingkan periode sama tahun lalu yang mencapai Rp 39,34 triliun. “Kuartal III-2021 agak lebih sedikit, karena sudah tersebar. Penerbitan yang banyak itu ada di September Rp 16,4 triliun, Juli Rp 14,6 triliun, Maret Rp 12 triliun, dan April Rp 12 triliun,” jelas dia. Hingga 30 September 2021, Pefindo telah menerima mandat pemeringkatan surat utang senilai Rp 28 triliun, dimana sektor multifinance, perkebunan, dan konstruksi merupakan yang tertinggi. Sektor multifinance berencana emisi surat utang sebesar Rp 5,8 triliun, perkebunan Rp 3,5 triliun, dan konstruksi Rp 3 triliun. Sebelumnya, Pefindo menilai bahwa perbankan tidak akan terlalu agresif melakukan penerbitan surat utang. Hal ini karena likuiditas yang melimpah dan tertahannya penyaluran kredit di tengah pandemi. Berdasarkan data per 30 September 2021, mandat pemeringkatan surat utang yang diperoleh Pefindo dari sektor perbankan hanya sebesar Rp 2,2 triliun. Di sisi lain, Pefindo menilai bahwa gelombang kedua pandemi Covid-19 bisa mempengaruhi penerbitan surat utang korporasi pada semester II-2021. Namun, Pefindo berharap hal ini tidak berdampak serius, sehingga nilai penerbitan surat utang tahun ini tidak terlalu bergeser dari target awal pada kisaran Rp 122-159 triliun. Sebelumnya, Presiden Direktur Pefindo Salyadi Saputra menjelaskan, gelombang kedua pandemi Covid-19 di Indonesia yang berbuntut pada kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) menyebabkan ketidakpastian dalam investasi di surat utang. “Investor menjadi wait and see," kata dia, belum lama ini. Para penerbit juga meninjau kembali rencana penerbitan surat utangnya. Sebab kupon surat utang korporasi terpengaruh dengan adanya ketidakpastian di pasar. Meningkatnya risiko ini menurunkan minat untuk menerbitkan surat utang, meski tidak semua emiten terlalu selektif dalam melihat risiko ini. Editor : Jauhari Mahardhika Sumber : Investor Daily

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dana kelolaan atau Asset Under Management (AUM) industri reksadana mengalami kenaikan pada bulan September. Berdasarkan data dari Infovesta Utama, AUM industri reksadana tercatat bertambah dari Rp 559,88 triliun di Agustus 2021 menjadi Rp 568,64 triliun di September 2021 atau naik sebesar 1,56%.  Infovesta Utama, dalam riset mingguannya yang dikeluarkan pada Senin (18/10) mengatakan, kenaikan dana kelolaan sejalan dengan jumlah Unit Penyertaan (UP) industri reksadana yang naik 1,24%.Reksadana indeks mengalami peningkatan AUM dan UP lebih tinggi dibandingkan dengan jenis reksadana lainnya. Penguatan tersebut tentunya didukung oleh kinerja indeks selama bulan September lalu yang mencatatkan kinerja positif. Hal ini tercermin dari Indeks LQ45 dan Kompas100 yang mengalami kenaikan masing-masing sebesar 3,25% dan 3,39% yang turut menopang kenaikan kinerja Indeks Harga Saham Gabungan sebesar 2,22%. "Hal tersebut menandakan bahwa selama bulan September saham-saham berkapitalisasi besar mengalami kenaikan kinerja," kata Infovesta Utama dalam risetnya. Selain reksadana indeks, reksa dana berbasis saham lainnya seperti reksa dana ETF, saham, maupun campuran sama-sama menunjukkan pemulihan di bulan September 2021. Selanjutnya, reksa dana pendapatan tetap masih melanjutkan kenaikan namun lebih rendah dibandingkan dengan reksadana berbasis saham, di mana pada bulan September kinerja obligasi pemerintah dan obligasi korporasi mencatatkan angka positif sebesar 0,01% dan 0.37% serta tercatat naik 3.53% dan 4.21% selama tahun 2021. Di lain sisi, reksa dana pasar uang justru mencatatkan penurunan AUM terdalam sebesar -1.77%. Hal tersebut sejalan dengan prospek pemulihan ekonomi yang terus membaik di tengah membaiknya penanganan kasus Covid-19. "Sehingga tampak peralihan minat investor ke instrumen yang dapat memberikan imbal hasil lebih tinggi," tutup Infovesta Utama.Source: Kontan.co.idEditor: Tendi Mahadi |  Reporter: Hikma Dirgantara

Texas, Beritasatu.com - Sempat melemah, harga minyak mentah dunia menguat pada perdagangan Rabu (20/10/2021) setelah stok minyak mentah AS secara tak terduga turun. Brent naik 0,87% ke US$ 85,82 per barel. WTI naik 1,1% ke US$ 83,37 per barel. Pemerintah Tiongkok meningkatkan upaya meredam kenaikan harga batu bara dan menjamin produsen batu bara dapat beroperasi penuh dalam rangka memenuhi permintaan energi. Harga minyak naik seiring dengan naiknya harga gas bumi dan batu bara di seluruh dunia karena pembangkit listrik pindah ke minyak mentah yang lebih murah. Menteri Energi Arab Saudi mengatakan hal tersebut dapat memicu kenaikan permintaan minyak mentah sebesar 500.000-600.000 barel per hari. Stok minyak mentah AS turun sebesar 431.000 barel pekan lalu, atau tidak sesuai dengan ekspektasi yang memperkirakan kenaikan stok. Stok BBM turun lebih dari 5 juta barel karena penyulingan minyak melakukan pekerjaan maintenance. Source: Berita Satu Author: Faisal Maliki Baskoro / FMB

Bisnis.com, JAKARTA - Harga emas sedikit lebih rendah dalam perdagangan bergejolak pada akhir transaksi Kamis (21/10/2021) waktu New York, setelah dua hari beruntun mencatat keuntungan. Emas tertekan oleh kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah AS yang melawan dukungan dari kekhawatiran atas kenaikan inflasi dan sektor properti China yang bermasalah. Mengutip Antara, Jumat (22/10/2021), kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember di divisi Comex New York Exchange, tergelincir US$3 atau 0,17 persen, menjadi ditutup pada US$1,781,90 per ounce. Sehari sebelumnya, Rabu (20/10/2021), emas berjangka melonjak US$14,4 atau 0,81 persen menjadi US$1.784,90 per ounce. Emas berjangka juga terangkat US$4,8 atau 0,27 persen menjadi US$1.770,50 pada Selasa (19/10/2021), setelah jatuh US$2,6 atau 0,15 persen menjadi US$1.765,70 pada Senin (18/10/2021), dan anjlok US$29,6 atau 1,65 persen menjadi US$1.768,30 pada Jumat (15/10/2021). "The Fed akan melakukan tapering dan imbal hasil akan mencapai level tertinggi sepanjang masa sehingga tidak ada alasan bagi orang untuk memarkir uang mereka di aset-aset aman yang tidak memberikan imbal hasil seperti emas," kata Phillip Streible, kepala strategi pasar di Blue Line Futures di Chicago. Imbal hasil obligasi pemerintah AS tenor 10 tahun yang menjadi acuan naik ke tertinggi lima bulan, karena ekonomi yang pulih dengan cepat memperbarui pertanyaan tentang kapan Federal Reserve akan menaikkan suku bunganya. Sementara emas sering dianggap sebagai lindung nilai inflasi, pengurangan stimulus dan kenaikan suku bunga mendorong imbal hasil obligasi pemerintah naik, meningkatkan peluang kerugian memegang emas yang tidak memberikan imbal hasil. Streible mengatakan saham Evergrande yang mengakhiri sesi dengan 12,5 persen lebih rendah adalah positif untuk emas. Ekuitas di seluruh Asia dan Eropa jatuh setelah Evergrande mengatakan pada Rabu (20/10/2021) malam bahwa mereka telah membatalkan kesepakatan untuk menjual 50,1 persen saham di unit jasa propertinya, dan kekhawatiran inflasi juga berdampak pada pasar. Analis UBS mengatakan dalam sebuah catatan bahwa ekspektasi inflasi yang meningkat dan ekspektasi pertumbuhan yang melemah dapat mendukung harga emas dalam satu atau dua bulan ke depan. Dua pejabat Federal Reserve AS mengatakan pada Rabu (20/10/2021) bahwa sementara bank sentral harus mulai mengurangi langkah-langkah stimulusnya, itu terlalu dini untuk kenaikan suku bunga. Data ekonomi yang dirilis pada Kamis (21/10/2021) juga beragam. Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan bahwa klaim pengangguran awal AS dalam pekan yang berakhir 16 Oktober turun 6.000 menjadi 290.000 yang disesuaikan secara musiman. Federal Reserve Philadelphia mengatakan ukuran aktivitas bisnis regionalnya turun menjadi 23,8 pada Oktober dari 30,7 pada bulan sebelumnya. Logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Desember turun 27,5 sen atau 1,12 persen, menjadi ditutup pada US$24,17 per ounce. Platinum untuk pengiriman Januari turun US$2,6 atau 0,25 persen, menjadi ditutup pada US$1.049,70 per ounce. Source: Bisnis.com Author: Newswire Editor : Farid Firdaus

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejumlah emiten perbankan berhasil mencatatkan kinerja positif per kuartal ketiga 2021. Salah satunya adalah PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) Emiten bank swasta nasional terbesar di Indonesia ini berhasil mengantongi laba sebesar Rp 23,2 triliun sampai dengan September 2021. Nilai ini naik 15,8% dari realisasi tahun sebelumnya. Manajemen menyebut, kenaikan laba tersebut berkat penurunan biaya operasional dan biaya provisi. Di sisi lain, penyaluran kredit baru juga tercatat lebih tinggi dibandingkan tingkat pelunasan (loan repayment), sehingga total kredit BBCA tumbuh 4,1% secara year-on-year (yoy) menjadi Rp 605,9 triliun pada September 2021. PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) juga berhasil mencatatkan kinerja positif hingga kuartal ketiga 2021. Laba bersih bank pelat merah ini mencapai Rp 1,51 triliun, tumbuh 35,3% dari realisasi di periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 1,12 triliun. Kredit BBTN juga tumbuh 6,03% yoy, dari semula Rp 254,9 triliun menjadi Rp 270,27 triliun per September 2021. PT Bank Jago Tbk (ARTO) akhirnya berhasil mencetak untung pada kuartal ketiga 2021 setelah bertahun-tahun menderita rugi. ARTO mengantongi laba bersih senilai Rp 14 miliar. Kharim Siregar, Direktur Utama Bank Jago mengatakan, laba bersih tersebut sejalan dengan pertumbuhan kredit yang agresif, rasio kredit bermasalah yang terjaga di level rendah, dan kemampuan memperbaiki struktur biaya dana. Namun, sepanjang tahun berjalan atau dalam sembilan bulan pertama, perbankan digital ini masih merugi. "Meski laba tahun berjalan masih negatif, kami tetap bersyukur atas pencapaian ini. Kami optimistis kinerja kami di masa mendatang akan terus membaik dan Jago akan menjadi bank digital yang profitable serta mampu untuk tumbuh secara berkelanjutan,” kata Kharim dalam siaran pers, Jumat (22/10). Penyaluran kredit Bank Jago hingga akhir September 2021 telah mencapai Rp 3,73 triliun, melonjak 502% dari periode yang sama tahun lalu. Secara kuartalan, kredit Bank Jago juga naik sebesar Rp 1,56 triliun.  Source: Kontan.co.id Reporter: Akhmad Suryahadi | Editor: Wahyu T.Rahmawati

Jakarta - Transfer uang ke bank lain (lintas bank) bakal lebih murah melalui skema BI-FAST. Bank Indonesia (BI) akan meluncurkan BI-FAST pada Desember 2021, sebagai salah satu cara untuk mendukung konsolidasi industri dan integrasi ekonomi dan keuangan digital (EKD) nasional secara end to end.Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan dengan BI-FAST maka biaya transaksi lintas bank menjadi lebih murah dibandingkan skema sebelumnya."Dari BI ke peserta ditetapkan Rp 19 per transaksi dan dari peserta ke nasabah ditetapkan maksimal Rp 2.500 per transaksi ini akan direview secara berkala," kata Perry dalam konferensi pers pada 22 Oktober 2021 lalu.Dia mengungkapkan BI-FAST ini bersifat national driven sebagai wujud implementasi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BPSI) 2025. Serta mendukung tercapainya sistem pembayaran yang cepat, murah, mudah, aman dan andal (Cemumuah).Skema harga akan diturunkan secara bertahap berdasarkan evaluasi secara berkala. Diharapkan, penetapan harga ke peserta maupun ke nasabah tersebut dapat memberikan ruang bagi keberlangsungan industri sistem pembayaran, sekaligus menyediakan infrastruktur publik yang efisien dan mendukung percepatan EKD nasional.Selain itu dia menyebutkan batas maksimal nominal transaksi BI-FAST pada implementasi awal ditetapkan sebesar Rp 250 juta per transaksi dan akan dievaluasi secara berkala.Untuk kepesertaan BI-FAST ini terbuka untuk bank, lembaga selain bank dan pihak lain sepanjang memenuhi kriteria umum dan khusus yang telah ditetapkan.Sudah ada 22 calon peserta batch 1 pada Desember 2021 dan 22 calon peserta batch 2 pada Januari 2022. Selanjutnya penyediaan infrastruktur BI-FAST oleh peserta dapat dilakukan secara independen, subindependen atau afiliasi, sharing antar peserta atau pihak ketiga.Daftar bank yang siap melayani BI-FAST pada Desember 2021: Bank Tabungan Negara Bank DBS Indonesia Bank Permata Bank Mandiri Bank Danamon Indonesia Bank CIMB Niaga Bank Central Asia Bank HSBC Indonesia Bank UOB Indonesia Bank Mega Bank Negara Indonesia Bank Syariah Indonesia Bank Rakyat Indonesia Bank OCBC NISP Bank Tabungan Negara UUS Bank Permata UUS Bank CIMB Niaga UUS Bank Danamon Indonesia UUS Bank BCA Syariah Bank Sinarmas Bank Citibank NA Bank Woori Saudara Indonesia Lalu peserta BI-FAST tahun depan: Bank Sahabat Sampoerna Bank Harda International Bank Maspion Bank KEB Hana Indonesia Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Bank Ina Perdana Bank Mandiri Taspen Bank Nationalnobu Bank Jatim UUS Bank Mestika Dharma Bank Jatim Bank Multiarta Sentosa Bank Ganesha Bank OCBC NISP UUS Bank Digital BCA Bank Sinarmas UUS Bank Jateng UUS Standard Chartered Bank Bank Jateng BPD Bali Bank Papua Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Source: Detik.com Author: Trio Hamdani

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) mengaku bakal terus berkontribusi mengembangkan instrumen pasar keuangan hijau dan berkelanjutan, guna mendorong pembiayaan ekonomi di Tanah Air. Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti mengatakan, pembiayaan berkelanjutan atau sustainable finance merupakan salah satu topik dari 6 isu prioritas di bidang keuangan yang akan diangkat pada Presidensi G20 Indonesia. "Isu keuangan berkelanjutan ini terkait upaya dalam mengembangkan sumber-sumber pembiayaan yang dapat mendukung upaya dunia dalam mengatasi perubahan iklim," kata dia, dalam keterangannya, Senin (25/10/2021). "Termasuk menangani risiko transisi menuju ekonomi rendah karbon. G20 adalah forum kerja sama multilateral yang bertujuan mewujudkan pertumbuhan global yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif," tambahnya.Destry menjelaskan, dalam rangka pengembangan instrumen pembiayaan proyek ramah lingkungan itu, seluruh pemangku kepentingan harus berkolaborasi mengimplementasikan kerangka kerja yang komprehensif dari kebijakan berkelanjutan nasional. "Sehingga tercipta ruang untuk memperkuat dan mengembangkan aspek fundamental dan infrastruktur ekosistem keuangan berkelanjutan, misalnya terkait taksonomi, lembaga pendukung, regulasi, dan hal-hal lain," tuturnya.Destry berharap, seluruh regulator terkait diharapkan dapat melakukan perencanaan matang dalam pengembangan pasar keuangan berkelanjutan demi mencapai kesejahteraan masyarakat Indonesia. "BI akan terus berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk terus mendorong kesadaran akan keuangan berkelanjutan dan aplikasinya dalam pasar keuangan dan ekonomi secara keseluruhan," ucapnya. Sebagai informasi, salah satu isu utama konsep keberlanjutan yang menjadi perhatian global maupun Indonesia adalah dampak perubahan iklim terhadap stabilitas pertumbuhan ekonomi dan sistem keuangan. Hal itu ditunjukkan melalui komitmen Indonesia dalam Perjanjian Paris tahun 2015 untuk turut berkontribusi membatasi pemanasan global tidak melewati ambang batas 2 derajat celcius dan berupaya maksimal tidak melewati 1,5 derajat celcius, dibandingkan dengan saat sebelum revolusi industri. Source: Kompas.comPenulis : Rully R. RamliEditor : Yoga Sukmana

Bisnis.com, JAKARTA – Lelang Surat Utang Negara (SUN) pada hari ini, Selasa (26/10/2021) masih cukup diminati oleh para investor, terutama dari luar negeri. Hal tersebut terlihat dari kenaikan jumlah partisipasi investor asing pada lelang hari ini. Berdasarkan data dari laman Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, lelang hari ini menghasilkan penawaran sebesar Rp69,53 triliun. Jumlah penawaran yang masuk pada hari ini mengalami kenaikan dibandingkan edisi 12 Oktober lalu sebanyak Rp50,14 triliun. Direktur SUN DJPPR Kementerian Keuangan Deni Ridwan mengatakan, minat investor masih tetap tinggi meskipun pemerintah telah menurunkan target lelang menjadi Rp8 triliun sejak lelang SUN sebelumnya. Bid to cover ratio pada lelang kali ini juga meningkat menjadi 8,7 kali atau kembali menjadi yang tertinggi pada tahun 2021. Ia menjelaskan, kondisi pasar menjelang akhir tahun cukup stabil namun pelaku pasar masih khawatir terhadap isu tingkat inflasi US dan rencana tapering dari The Fed. Namun demikian, masih tingginya likuiditas dalam negeri dan berkurangnya supply SBN di pasar perdana menjadi katalis untuk penguatan yield SBN lebih lanjut. “Partisipasi investor asing meningkat dari lelang SUN sebelumnya yaitu dari 8,3 persen menjadi 12,6 persen dari total penawaran. Seri-seri yang paling diminati investor, baik asing maupun domestik pada lelang SUN kali ini adalah tenor 6, 11 dan 21 tahun dengan total 71 persen dari total penawaran yang masuk,” jelasnya dikutip dari keterangan resmi. Di sisi lain, pihaknya melihat adanya penurunan Weighted Average Yield (WAY) yang dimenangkan untuk seluruh seri Obligasi Negara (ON) sekitar 4-22 basis poin (bps) dibandingkan dengan imbal hasil (yield) seri yang sama pada lelang SUN sebelumnya. Penurunan yield tertinggi pada Obligasi Negara tenor 11 tahun. Selain itu, WAY yang dimenangkan pada lelang SUN hari ini juga lebih rendah sekitar 1-9 bps apabila dibandingkan dengan yield pada penutupan perdagangan kemarin. Dengan mempertimbangkan rencana kebutuhan pembiayaan tahun 2021, imbal hasil SBN yang wajar di pasar sekunder, serta pemenuhan supply SUN dari pasar perdana, Pemerintah memutuskan untuk memenangkan permintaan sebesar Rp8 triliun. Source: Bisnis.com Author: Lorenzo Anugrah Mahardhika Editor : Farid Firdaus

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bursa Efek Indonesia (BEI) memperkirakan jumlah investor di pasar modal masih akan meningkat tahun depan. Direktur Pengembangan BEI Hasan Fawzi mengungkapkan, pertumbuhan investor sepanjang tahun 2022 kurang lebih akan sama dengan tahun 2021 ini.  "Tahun depan, angka target kurang lebih sama, dengan beban yang lebih tinggi. Angka target pertumbuhannya kurang lebih 30% terhadap angka di posisi akhir tahun 2021," ujar Hasan dalam konferensi pers rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) BEI yang digelar secara virtual, Rabu (27/10).  Adapun sepanjang tahun 2021 ini, BEI membidik peningkatan investor di pasar modal sebesar 30% dan target tersebut sudah terlampaui. Menurut catatan bursa, per pertengahan Oktober 2021, jumlah investor pasar modal  sudah mencapai 6,6 juta. Padahal pada awal tahun 2021, jumlah investor di pasar modal baru tercatat 3,88 juta. Dengan kata lain, pertumbuhannya sudah mencapai 68%-69% sejauh ini. Khusus investor saham, angkanya sudah mencapai 3,72 juta atau bertumbuh 81%.  "Sampai akhir tahun masih ada sekitar dua bulan lagi, harapannya akan ada peningkatan yang stabil di angka peningkatan 10% setiap bulannya," imbuh Hasan.  Hasan menambahkan, dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) tahun 2022, BEI telah merencanakan 42 rencana kerja. Sembilan di antaranya dikelompokkan sebagai rencana kerja atau inisiatif strategis. Sembilan lainnya berkaitan langsung dengan agenda-agenda dalam master plan atau rencana pengembangan bisnis BEI kurun waktu 2021-2025. Sementara 24 lainnya adalah rencana kerja yang akan melakukan enhancement atau penyempurnaan untuk fungsi dan kegiatan operasional BEI. Di antara rencana-rencana tersebut, Hasan mengungkapkan ada inisiatif baru yakni pengembangan carbon trading, perdagangan nilai emisi karbon. "Kami canangkan untuk mendukung agenda pemerintah. Di mana tahun depan akan mulai ada nilai ekonomi karbon yang diimplementasikan dengan salah satu unsurnya adalah perdagangan karbon," ujar dia.  BEI juga akan mengembangkan papan baru new economy. Papan ini dikembangkan untuk menyongsong perusahaan tercatat yang akan masuk dalam kategori new economy.  Rencana lain, bursa akan kembali melakukan peningkatan terhadap Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif (SPPA), XBRL enhancement dan taksonomi maintenance, serta pembaruan aplikasi Centeralize Trading Platform (CTP). Selain itu, bursa berencana melakukan pengembangan papan pemantauan khusus yang tahun ini baru dilakukan dalam bentuk notasi, pengembangan kembali e-IPO, pengembangan lanjutan untuk decision support system (DSS), dan enhancement notasi khusus. Mengenai indeks baru, Hasan mengungkapkan, tahun depan BEI berencana menambah alteratif pilihan indeks bertema syariah dan ESG. Adapun saat ini BEI tengah melakukan pembahasan final dengan Yayasan KEHATI, sehingga dalam waktu dekat dimungkinkan menerbitkan satu atau dua indeks ESG baru.  Source: Kontan.co.id Reporter: Kenia Intan | Editor: Wahyu T.Rahmawati  

Jakarta, CNBC Indonesia - Saat ini sedang marak fenomena penggunaan robot untuk aktivitas trading. Robot trading ini dinilai mampu untuk mengeksekusi beberapa strategi investasi yang berujung pada keuntungan. Namun, akhir-akhir ini mulai muncul robot trading yang nyatanya bodong alias tak berizin dari otoritas terkait di Indonesia. Dengan iming-iming keuntungan hingga 50% setiap bulannya, banyak trader yang justru terjebak dalam kerugian yang besar setelah menggunakan sistem otomatis itu. Melihat fenomena ini, pengamat pasar uang, Ariston Tjendra, mengatakan bahwa masyarakat harus lebih selektif dalam melihat penawaran-penawaran robot trading. Bila ada janji keuntungan besar yang konsisten, bisa dipastikan itu merupakan skema penipuan. "Investasi punya prinsip high return high risk, jadi kalau tak ada risiko itu bodong, termasuk investasi yang menawarkan robot trading," ujarnya dalam program Investime CNBC Indonesia, Selasa, (26/10/2021). Ia pun menambahkan bahwa robot trading sebenarnya dijalankan dengan strategi yang telah ditentukan oleh manusia dan dirancang dalam sebuah algoritma. Strategi tersebut bisa saja benar namun juga memiliki peluang kesalahan sehingga perlu ada update berkala yang harus dilakukan oleh trader yang membuat programnya. "Ya kita musti update dinamika pasar dan evaluasi sehingga konsistensi kita semakin kuat. Ini bisa dilakukan setiap minggu atau bulan." Lebih lanjut, Ariston juga menyebut hal ini sangat diperlukan mengingat belum ada regulasi yang mengatur penggunaan robot trading sehingga belum ada yang pembeda mana yang legal dan mana yang ilegal. "Saya belum lihat peraturannya mengenai robot trading ini. Sementara belum ada regulasi yang khusus untuk robot ini jadi banyak penyedia robot yang tetap memasarkan robotnya." Terakhir, ia juga meminta agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan segera menindak para penjual jasa robot trading dengan janji keuntungan besar. Pasalnya banyak masyarakat yang telah menjadi korban kerugian dan penggunaan robot ini. "Ya harusnya regulator bertindak untuk melarang segala bentuk pemasaran atau iklan dari investasi robot trading (yang menjanjikan keuntungan besar) ini atau yang menjurus ke arah bodong." Satgas Waspada Investasi (SWI) juga sudah mengimbau bagi para pengguna robot trading yang melakukan transaksi agar memahami terlebih dahulu mekanisme perdagangan, termasuk memahami risiko yang bisa ditimbulkan oleh transaksi ini. Ketua SWI Tongam L. Tobing mengatakan dalam melakukan perdagangan tetap ada risiko untuk untung dan rugi, sehingga tidak ada kepastian bahwa pelaku perdagangan selalu mendapatkan keuntungan dari aktivitas yang dilakukan. "Robot trading hanya merupakan alat untuk melakukan perdagangan, sehingga bisa untung dan juga bisa rugi. Tidak akan ada keuntungan yang fix dalam trading. Masyarakat yang ingin menggunakan robot trading hendaknya adalah orang yang sudah memahami mekanisme trading, sehingga mengetahui risikonya," kata Tongam kepada CNBC Indonesia, Jumat (22/10/2021). Sebelumnya, masyarakat juga dikejutkan dengan penipuan investasi valuta asing atau foreign exchange (forex/valas) Sunton Capital, robot trading asal Inggris, yang dilaporkan merugikan banyak nasabah dan layanannya tidak terdaftar di otoritas sebagaimana disampaikan SWI.(tas/tas) Source: CNBC Indonesia Author: Tommy Sorongan