Subsidi Membengkak, Begini Cara Pemerintah Genjot Penerimaan Negara
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah berupaya meningkatkan pundi-pundi negara pada tahun ini. Hal ini sejalan dengan pengeluaran pemerintah tahun ini yang diramal membengkak, termasuk bertambahnya anggaran subsidi energi. Belanja negara di akhir tahun 2022 diperkirakan tembus Rp 3.106,4 triliun. Nilai ini lebih besar Rp 392,3 triliun dari target awal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sebesar Rp 2.714,2 triliun. Khusus untuk anggaran subsidi energi, diperkirakan mencapai Rp 208,9 triliun, naik Rp 74,9 triliun dari target awal APBN 2022 yang dipatok Rp 134 triliun. Angka ini belum termasuk kenaikan utang pemerintah kepada PT Pertamina dan PT PLN karena batalnya rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), elpiji, maupun tarif listrik. Untuk mendanai pembengkakan anggaran belanja subsidi tersebut, pemerintah mengandalkan penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), maupun Sisa Anggaran Lebih (SAL), selain menambah utang. Dari sisi pajak, hingga akhir tahun realisasinya diperkirakan mencapai Rp 1.450 triliun hingga Rp 1.485 triliun. Jumlah itu jauh lebih tinggi dari target Rp 1.265,00 triliun. Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Ihsan Priyawibawa mengatakan, pihaknya akan mengoptimalkan semua potensi dan sumber daya yang ada. Mulai pengawasan pembayaran yang dilakukan soal sumber penerimaan tahun berjalan, hingga pengujian kepatuhan material wajib pajak. Dari sisi PNBP, pemerintah memperkirakan realisasi akhir tahun mencapai Rp 481,6 triliun, lebih tinggi dari target awal sebesar Rp 335,6 triliun. Selain karena kenaikan harga komoditas, PNBP juga akan didorong oleh meningkatnya layanan kementerian dan lembaga (K/L). Direktur PNBP Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan Kemenkeu Kuria Chairi bilang, PNBP layanan K/L akan membaik seiring dengan adanya inovasi dan mulai pulihnya aktivitas masyarakat sejalan dengan penurunan kasus Covid-19. "Mudah-mudahan dengan penurunan kasus Covid-19 (PNBP) akan ada peningkatan," kata Kurnia kepada KONTAN, Minggu (29/5). Adapun dari sisi SAL, pemerintah berencana menggunakan dana sebesar Rp 50 triliun dari pos anggaran tersebut, pada tahun ini. Sebelumnya, Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono memperkirakan, penerimaan pajak tahun ini juga bakal moncer, melanjutkan tren tahun lalu. Hitungan Prianto, penerimaan pajak tahun ini bisa mencapai Rp 1.631 triliun. Sementara itu, Ekonom Bank Permata Josua Pardede memperkirakan penerimaan PNBP akhir tahun mencapai 200% dari target awal. Hal ini dorong oleh komponen SDA dan setoran dividen badan usaha milik negara (BUMN) yang kembali membaik. Reporter: Bidara Pink, Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli
BPS Sebut Perekonomian Indonesia Telah Kembali ke Level Pra Covid-19
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pusat Statistik (BPS) membawa kabar gembira terkait kondisi perekonomian Indonesia. Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan, perekonomian Indonesia pada kuartal I-2022, sudah melampaui kondisi perekonomian pra Covid-19 atau setidaknya melampaui kondisi kuartal I-2019. Margo menjelaskan, kondisi ini bisa dilihat dari besaran Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita berdasarkan harga konstan. Dari data otoritas statistik, PDB per kapita harga konstan pada kuartal I-2022 tercatat Rp 10,2 juta, sedangkan PDB per kapita harga konstan kuartal I-2019 tercatat Rp 9,9 juta. “Dengan meningkatnya level PDB per kapita harga konstan ini, saya bisa mengatakan bahwa kondisi kuartal I-2022 sudah membaik dan mengarah pada level sebelum krisis,” terang Margo. Hanya saja, Margo menyayangkan kondisi perbaikan ekonomi ini belum terlalu diikuti dengan pemulihan kondisi ketenagakerjaan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2022 tercatat 8,40 juta. Jumlah ini masih jauh lebih tinggi dari periode Februari 2020 yang tercatat 6,93 juta orang. Seperti kita ketahui, pada Februari 2020 waktu itu belum ada pengumuman masuknya kasus Covid-19 di Indonesia. Meski begitu, Margo tetap mengapresiasi. Pasalnya, ada penurunan tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2022, bila dibandingkan dengan periode Februari 2021 yang pada waktu itu tercatat 8,75 juta orang. Reporter: Bidara Pink | Editor: Noverius Laoli
Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,01% Berhasil Menyerap 4,55 Juta Tenaga Kerja
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi pada Kuartal I-2022 sebesar 5,01% berhasil menyerap tenaga kerja pada Februari 2022 sebanyak 4,55 juta orang. “Pertumbuhan ekonomi yang tadi saya sampaikan pada Kuartal I-2022 yang tumbuhnya 5,01%, ini kalau saya kaitkan penyerapan tenaga kerja khususnya pada Februari 2022 mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 4,55 juta orang,” ujar Kepala BPS Margo Yuwono dalam konferensi pers secara virtual, Senin (9/5). Tenaga kerja yang berhasil terserap 4,55 juta orang itu terdiri dari pekerja penuh waktu, pekerja paruh waktu dan setengah penganggur. Pekerja paruh waktu adalah mereka yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu, tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain. Sedangkan setengah penganggur adalah mereka yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu, dan masih mencari atau menerima pekerjaan tambahan. Dari data BPS, pekerja penuh sebanyak 88,42 juta orang atau meningkat sebesar 4,28 juta orang. Sedangkan pekerja paruh waktu sebanyak 36,54 juta orang atau terkerek naik sebanyak 1,04 juta orang. Sementara itu, setengah penganggur sebanyak 10,65 juta orang atau turun 0,77 juta orang. Dengan begitu, jumlah tenaga kerja yang berhasil terserap pada Februari 2022 sebanyak 4,55 juta orang. Lebih lanjut, jumlah angkatan kerja pada Februari 2022 sebanyak 144,01 juta orang atau naik 4,20 juta orang jika dibandingkan pada Februari 2021. Sedangkan penduduk yang bekerja sebanyak 135,61 juta orang atau naik sebanyak 4,55 juta orang dari periode Februari 2021. Margo menambahkan, terdapat 3 sektor lapangan usaha yang memberikan andil terbesar dalam penyerapan tenaga kerja pada Februari 2022. Selama Februari 2021 hingga Februari 2022, tenaga kerja yang terserap pada lapangan usaha pertanian sekitar 1,86 juta orang. Sementara tenaga kerja yang terserap pada lapangan usaha industri pengolahan dan perdagangan masing-masing sekitar 850.000 dan 640.000 tenaga kerja. “Ketiga lapangan tersebut itu sudah memberikan kontribusi sebesar 62,76%,” kata Margo. Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli
Kinerja Reksa Dana Beragam Pekan Lalu, Pendapatan Tetap Paling Unggul
Bisnis.com, JAKARTA — Reksa dana pendapatan tetap menjadi instrumen dengan kinerja terbaik sepanjang pekan lalu di tengah penurunan IHSG. Berdasarkan data Infovesta Utama, Senin (23/8/2021), pada periode 13 Agustus 2021 - 20 Agustus 2021, dua jenis indeks reksa dana mencetak imbal hasil negatif pada penutupan pekan lalu. Reksa dana saham mencatatkan koreksi terdalam sebesar -1,57 persen.Pelemahan tersebut sejalan dengan koreksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebesar -1,77 persen pada pekan lalu. Seiring dengan koreksi IHSG, reksa dana campuran juga ikut melemah sebesar -0,57 persen pada minggu lalu. Sementara itu, reksa dana pendapatan tetap mencatatkan return positif sebesar 0,13 persen seiring dengan pergerakan pasar obligas ipada pekan lalu. Tercatat, obligasi pemerintah naik sebesar 0,1 persen, sedangkan obligasi korporasi menguat tipis sebesar 0,06 persen. Sementara itu, reksa dana pasar uang terpantau menguat tipis 0,06 persen. Tercatat, secara year to date reksa dana pasar uang masih menjadi instrumen dengan kinerja terbaik dengan imbal hasil 2,25 persen. Menyusul di belakangnya adalah reksa dana pendapatan tetap dengan imbal hasil 1 persen. Di sisi lain, reksa dana saham memiliki return -5,23 persen secara year to date. Adapun, reksa dana campuran juga masih berkutat di zona merah dengan return -0,65 persen. (Lorenzo Anugerah Mahardika)
Hadapi Pinjol Ilegal, Pemerintah - Himbara Siapkan Aplikasi DigiKU
EmitenNews.com - Pemerintah bersama perbankan yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) bersiap meluncurkan aplikasi DigiKU untuk menyalurkan kredit bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). "Selama ini banyak pemberitaan di media mengenai isu pinjol (pinjaman online) yang menjerat leher, dalam waktu dekat bersama Himbara akan diluncurkan DigiKU, digital kredit untuk IKM atau UMKM," ungkap Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Odo RM Manuhutu dalam Webinar Pelangi Sulawesi - Dari Sulawesi ke Mancanegara, Senin (24/8/2021) Odo menjelaskan dengan aplikasi DigiKU pelaku UMKM nantinya dapat mengajukan kredit dengan proses waktu kurang lebih 10 menit, tanpa harus bertemu dengan pihak bank. "Bunganya pasti, karena dana ini dari Himbara. Dan jangka waktunya jelas, apakah enam bulan atau satu tahun. Jumlah kredit yang bisa diperoleh Rp 10 juta sampai Rp 20 juta. Ini berbeda sekali dengan pinjol," tambahnya. Odo menyebut, total kredit yang akan disalurkan ke pelaku UMKM hingga 2024 ditargetkan mencapai Rp 16 triliun. Angka ini diharapkan bisa terserap sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan UMKM. Selain itu, Odo juga mengajak pelaku UMKM untuk memasarkan produknya ke aplikasi Bela Pengadaan milik LKPP, agar produknya terserap oleh pemerintah. "Ada lebih dari Rp 600 triliun belanja pemerintah pada 2021. Dan untuk memudahkan UMKM bisa berjualan, dibeli pemerintah maka dibuat aplikasi Bela Pengadaan. Jadi teman-teman UMKM bisa memanfaatkan ini," ujarnya. penulis (fj)
Inter Jaya Corpora jual 4,75% sahamnya di COCO senilai Rp 10 miliar
JAKARTA - PT Inter Jaya Corpora (IJC), melepas 4,75% sahamnya di PT Wahana Interfood Nusantara Tbk (COCO), produsen bubuk cocoa, senilai Rp 10 miliar. ICJ merupakan salah satu pemegang saham COCO di atas 5% selain PT Central Texindo dan Lusiana.Reinald Siswanto, Direktur Utama Inter Jaya Corpora menyampaikan telah menjual sebanyak 31.847.134 saham dengan harga Rp 314 per saham dalam transaksi yang berlangsung kemarin (24/8). "Sebelum transaksi dilakukan jumlah saham IJC sebanyak 179.861.535 lembar atau 31,17% turun menjadi 148.014.401 lembar atau 26,42%," katanya.Aksi serupa juga dilakukan IJC pada (20/8), sebanyak 24.305.556 saham senilai Rp 7 miliar. Dengan penjualan sebanyak itu, maka sahamnya turun dari 198.757.255 saham (35,48%) menjadi 174.451.755 saham (31,14%).Sebelum melepas sahamnya pada (24/8), IJC sempat membeli sebanyak 5.409.836 saham dengan harga Rp 366 per lembar atau senilai Rp 1,97 miliar. Dengan aksi investasi itu, IJC mengoleksi kepemilikannya di COCO menjadi 31,17% dari 3,14%. (LK) sumber : https://www.idnfinancials.com/id/news/40321/inter-jaya-corpora-sells-shares-coco-idr
Kemenhub Optimistis Capai Target Anggaran 2021, Ini Strateginya
EmitenNews.com - Kementerian Perhubungan optimistis dapat mencapai target realisasi anggaran tahun 2021 sebesar 95,87 persen. Hingga Agustus 2021, telah mencapai 50,06 persen, setara Rp17,14 triliun. Pagu awal anggaran Kemenhub tahun 2021 sebesar Rp45,66 triliun. Kemudian, terdapat kebijakan pengurangan anggaran atau refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 Rp14,27 triliun. Sejumlah strategi diterapkan untuk mencapai target. "Kami tetap optimistis hingga akhir tahun nanti akan dapat mencapai target prognosa akhir tahun 2021 sebesar 95,87 persen," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, Kamis (26/8/2021). Kemenhub mendapatkan penambahan anggaran antara lain dari saldo awal badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp51,89 miliar, dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN) Rp1,8 triliun, dan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) Rp992,09 miliar. Saat ini, pagu akhir anggaran Kemenhub Tahun 2021 sebesar Rp34,24 triliun. Kebijakan refocusing mempengaruhi struktur anggaran dan ruang fiskal Kemenhub dalam rangka memenuhi program prioritas nasional yang dimandotorikan. Kemenhub tetap berusaha memastikan layanan transportasi, aspek keselamatan, maupun kebutuhan infrastruktur transportasi yang prioritas tetap berjalan dan dapat terpenuhi. "Kami menyusun ulang skala prioritas, melakukan relaksasi dengan pelaksanaan multiyears kontrak dan perpanjangan multiyears Kontrak, serta menunda sebagian program infrastruktur yang belum mendesak," katanya. Menhub menjelaskan, dengan adanya pandemi Covid-19 sejumlah kegiatan Kemenhub mengalami kendala. Di antaranya pada kegiatan pendidikan serta penelitian dan pengembangan (litbang), penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan BLU juga belum mencapai target sehingga penyerapan tidak dapat direalisasikan. Sejumlah upaya dilakukan untuk melakukan percepatan penyerapan anggaran Kemenhub tahun 2021. Di antaranya, melaksanakan kegiatan yang telah diprogramkan dengan konsisten tanpa mengabaikan protokol kesehatan dan penyesuaian jam kerja, mendorong percepatan pencapaian target dan realisasi penerimaan PNBP, mempercepat penyelesaian masalah pembebasan lahan pada proyek pembangunan infrastruktur Lainnya, melengkapi dokumen untuk revisi anggaran (buka blokir), melakukan lelang tidak mengikat pekerjaan optimalisasi tambahan PHLN maupun BA BUN, mengawasi rencana penarikan dana secara ketat untuk menghindari deviasi negatif dari target yang telah ditetapkan. Juga mendorong satuan kerja (satker) untuk melakukan percepatan proses penagihan kegiatan yang telah terealisasi sesuai ketentuan. *** sumber : https://www.emitennews.com/news/kemenhub-optimistis-capai-target-anggaran-2021-ini-strateginya
Hobi Memasak dan Ingin Jadi Chef Profesional? Kuasai 7 Skill Ini!
EmitenNews.com - EmitenNews.Com - Akan tetapi, hobi masak saja tentunya tidak cukup kalau kamu bercita-cita menjadi chef di restoran dan hotel berbintang. Ada beberapa skill yang harus kamu kuasai supaya bisa menjadi seorang chef andal. Masih bingung skill apa saja yang dibutuhkan untuk berkiprah sebagai chef profesional? Mari simak pembahasannya yang telah dirangkum oleh Batam Tourism Polytechnic (BTP), salah satu politeknik swasta terbaik di bidang pariwisata di Batam, Kepulauan Riau. Berikut ulasannya: 1.Kemampuan Memilih Bahan Makanan Skill pertama yang wajib dimiliki seorang chef profesional adalah kemampuan memilih bahan makanan. Restoran dan hotel berbintang tentunya memiliki standar tinggi dalam menyajikan hidangan kepada pelanggan mereka. Kualitas hidangan berkaitan erat dengan kualitas bahan masakan itu sendiri. Sebagai seorang chef profesional, kamu harus dapat memilih bahan makanan yang benar-benar berkualitas baik dan segar. Dengan demikian, kamu bisa menjamin kualitas dan kesegaran masakan yang kamu sajikan. 2.Skill Memotong Bahan Makanan Skill kedua yang harus dimiliki seorang chef profesional adalah memotong bahan masakan. Meski terdengar sederhana, sebenarnya memotong bahan-bahan makanan memiliki aturannya sendiri. Misalnya, aturan memotong bawang saja bisa berbeda sesuai dengan jenis makanan yang kamu masak. Selain itu, kamu dituntut untuk mampu memotong bahan makanan secara cepat, rapi, dan presisi. Hal ini berkaitan erat dengan efektivitas waktu yang kamu miliki untuk memasak. 3.Penggunaan Pisau Wajib Buat Kamu Si Hobi Memasak Masih berkaitan dengan poin sebelumnya, seorang chef profesional juga dituntut untuk tahu benar mengenai jenis-jenis pisau dan kegunaannya masing-masing. Ketika kamu sudah menguasai skill ini, kamu akan bisa memotong setiap bahan secara lebih cepat dan tepat. Kamu juga harus menjaga kualitas pisau-pisau yang kamu pakai. Pastikan pisau yang kamu pakai terjaga ketajaman dan kebersihannya. Jangan sampai kamu menyajikan buah, tapi malah beraroma bawang. 4.Tahu Cara Mengolah Setiap Bahan Makanan Skill selanjutnya yang sangat penting adalah tahu cara mengolah setiap bahan masakan. Kemampuan mengolah bahan masakan dimulai dari mencuci bahan masakan, cara memotongnya, memarinasi, dan lain sebagainya sesuai dengan masakan yang kamu buat. Kemampuan mengolah bahan makanan berkaitan erat dengan pemahaman terhadap masing-masing bahan masakan itu sendiri. Kamu dituntut untuk mengetahui metode yang tepat untuk digunakan untuk masing-masing bahan masakan sesuai dengan jenis masakan yang akan dibuat. 5.Pengetahuan Akan Resep Berbagai Masakan Tentu saja seorang chef wajib memiliki pengetahuan yang baik terhadap resep berbagai makanan. Kamu dituntut untuk menguasai jenis-jenis masakan, mulai dari hidangan Indonesia, western, hingga masakan dari berbagai negara lain tergantung pada restoran tempat kamu bekerja. sumber : https://www.emitennews.com/news/hobi-memasak-dan-ingin-jadi-chef-profesional-kuasai-7-skill-ini
Voksel Electric rugi Rp72,1 miliar di 1H 2021 akibat pendapatan melemah
JAKARTA. PT Voksel Electric Tbk (VOKS) membukukan kerugian sebesar Rp72,1 miliar pada semester pertama (1H) 2021 akibat kinerja pendapatan yang melemah. Dalam laporan keuangan yang baru saja dirilis, pendapatan bersih VOKS di 1H 2021 tercatat sebesar Rp816,5 miliar. Pendapatan di periode ini tercatat turun 16,18% secara year-on-year (yoy) atau dibandingkan dengan semester yang sama tahun sebelumnya. Di sisi lain, beban pokok penjualan VOKS di 1H 2021 tercatat sebanyak Rp766,97 miliar. Beban pokok penjualan di periode ini memang lebih rendah dari semester yang sama tahun lalu, namun penurunannya hanya 2,74% secara yoy. Sementara itu beban usaha VOKS di 1H 2021 tercatat sebesar Rp137,87 miliar. Beban usaha perseroan di periode ini hanya turun 11,9% secara yoy. Menurut data idnfinancials.com, Hengtong Optic-Electric International Co. Ltd. memiliki 30,08% saham VOKS per 30 Juni 2021. Kemudian Showa Cable Systems Co Ltd memiliki 10,02% saham, Low Tuck Kwong 7,93% saham, dan investor publik 51,97% saham. (KR) sumber : https://www.idnfinancials.com/id/news/40332/revenue-gain-weakens-voksel-electric-suffers-idr-loss-h
Harga Pelaksanaan Rights Issue BBRI Ditetapkan Rp3.400 per Saham
Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. mengumumkan harga pelaksanaan untuk penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD) atau rights issue ditetapkan sebesar Rp3.400. Berdasarkan prospektus Bank BRI yang dipublikasikan hari ini (31/8/2021) di Bisnis Indonesia, perseroan menawarkan sebanyak-banyaknya 28.213.191.604 saham biasa seri B dengan nilai nominal Rp50 setiap saham. Jumlah tersebut setara dengan 18,62 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan setelah rights issue. Setiap pemegang 1 miliar saham lama perseroan yang namanya tercatat dalam DPS perseroan pada 9 September 2021 pukul 16.00 WIB berhak atas 230.128.553 HMETD, dimana satu HMETD berhak untuk membeli satu saham baru dengan harga pelaksanaan Rp3.400 per saham. "Pemegang saham perseroan yang memiliki saham kurang dari 1 miliar saham tetap mendapatkan HMETD yang disesuaikan dengan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham perseroan dibagi dengan rasio HMETD tersebut," tulis manajemen dalam prospektus. Pemerintah selaku pemegang saham pengendali perseroan, dengan kepemilikan saat ini sebesar 56,75%, akan mengambil bagian atas seluruh HMETD yang menjadi haknya dengan melakukan inbreng atas saham milik Pemerintah. Penyetoran modal pemerintah akan disetorkan dalam bentuk kepemilikan 6.249.999 saham seri B atau mewakili 99,99% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Pegadaian, dengan nilai seluruhnya Rp 48,67 triliun. Serta, kepemilikan 3.799.999 saham seri B atau mewakili 99,99% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam PNM, dengan nilai seluruhnya Rp 6,10 triliun. Adapun, perolehan dana dan hasil inbreng yang akan diterima BRI sebanyak-banyaknya Rp 95,92 triliun. Nilai total PMHMETD ini terdiri dari nilai inbreng Pegadaian dan PNM sleuruhnya bernilai sekitar Rp 54,77 triliun. Selanjutnya, apabila seluruh pemegang saham publik mengeksekusi haknya sesuai porsi masing-masing maka perkiraan dana tunai yang dapat dihasilkan dari rencana rights issue ini maksimal bernilai sekitar Rp 41,15 triliun. Adapun dana yang diperoleh perseroan dari hasil PUT I dalam bentuk tunai akan digunakan sebagai modal kerja perseroan dalam rangka pengembangan ekosistem ultra mikro serta bisnis mikro dan kecil. Direktur Utama BRI Sunarso sebelumnya mengatakan pada segmen usaha ultra mikro setidaknya ada sekitar 45 juta unit usaha yang membutuhkan sentuhan pembiayaan formal. Baik berupa tambahan kredit untuk atau bahkan yang belum dapat sama sekali, untuk memperbesar usahanya. Dari 45 juta unit usaha itu, sekitar 18 juta belum terlayani Lembaga pembiayaan sama sekali. Sisanya diperkirakan sudah pernah mengakses pembiayaan namun masih kurang. Ada pula yang masih dilayani rentenir dengan bunga yang sangat tinggi. Kemudian ada juga yang meminjam ke kerabat. “Ini kami anggap sebagai potensi mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan mengalirkan kredit lebih spesifik lagi ke segmen ultra mikro dan kemudian lebih spesifik lagi kepada pengusaha-pengusaha ultra mikro yang belum tersentuh oleh lembaga pembiayaan secara formal (unbankable). Kemudian lembaganya dibuat, ekosistemnya dibangun melalui pembentukan holding ultra mikro ini,” katanya secara terpisah. (M. Richard)
IHSG Menguat 0,56% ke 6.142 Pada Kamis (23/9), Asing Mencatat Net Buy Besar
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat lagi pada perdagangan hari ini. Kamis (23/9), IHSG naik 0,56% atau 34,45 poin ke 6.142,71 pada akhir perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Meski IHSG menguat, ada enam indeks sektoral yang berakhir di zona merah. Sektor transportasi dan logistik terjun 1,96%. Sektor perindustrian tergerus 1,33%. Sektor infrastruktur merosot 0,77%. Sektor kesehatan melemah 0,57%. Sektor properti dan real estat turun 0,47%. Sektor barang baku melemah 0,34%. Sektor energi yang menguat 2,19% memimpin kenaikan lima sektor. Sektor teknologi melejit 1,77%. Sektor keuangan melonjak 1,28%. Sektor barang konsumsi non primer menguat 1,12%. Sektor barang konsumsi primer naik 0,25%. Total volume transaksi bursa mencapai 26,28 miliar saham dengan nilai transaksi Rp 13,27 triliun. Sebanyak 260 saham menguat. Ada 257 saham yang turun harga dan 146 saham flat. Top gainers LQ45 hari ini adalah: PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) 5,94% PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) 4,43% PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) 3,17% Top losers LQ45 terdiri dari: PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) 4,12% PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) -3,15% PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) -2,57% Investor asing mencatat net buy atau pembelian bersih Rp 871,18 miliar di seluruh pasar. Saham-saham dengan pembelian bersih terbesar asing adalah PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) Rp 753,8 miliar, PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) Rp 181,6 miliar, dan PT Sinar Mas Multiartha Tbk (SMMA) Rp 147,2 miliar. Saham-saham dengan penjualan bersih (net sell) terbesar asing adalah PT City Retail Developments Tbk (NIRO) Rp 225,4 miliar, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) Rp 69,3 miliar, dan PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) Rp 42,9 miliar. Reporter: Wahyu Tri Rahmawati | Editor: Wahyu T.Rahmawati
Raihan kontrak anyar PTPP baru 33,5% dari target, ini strategi di sisa tahun 2021
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kontrak baru yang sudah digenggam PT PP Tbk (PTPP) hingga Agustus 2021 baru mencapai Rp 10,1 triliun. Padahal, perusahaan pelat merah ini telah menargetkan kontrak baru di tahun ini bisa mencapai Rp 30,1 triliun. Sekretaris Perusahaan PTPP Yuyus Juarsa mengatakan, proyek yang telah di raih sampai dengan Agustus 2021 diantaranya yakni proyek Junction Dawuan Tol dengan nilai kontrak sebesar Rp 825 miliar, proyek Pegadaian Tower dengan nilai kontrak Rp 594 miliar dan proyek Gedung Kejaksaan Agung RI sebesar Rp 500 miliar. Selanjutnya proyek Jalan KIT Batang Fase 1.4 dengan nilai kontrak Rp 350 miliar, penataan Kawasan Pura Besakih sebesar Rp 344 miliar, Mandalika Infrastructure Fase 2 sebesar Rp 342 miliar. Lalu ada proyek infrastruktur Kab. Alor sebesar Rp 271 miliar, RS Banten sebesar Rp 241 miliar, TIM Phase 3 senilai Rp 226 miliar, serta irigasi Bintang Bano sebanyak Rp 212 miliar. “Untuk proyek strategis nasional (PSN) sampai dengan saat ini belum ada perolehan kontrak baru lagi,” jelas dia saat dihubungi Kontan.co.id, Kamis (23/9). Yuyus menambahkan, saat ini perusahaan tengah membidik beberapa proyek PSN seperti jalan tol ruas Semarang-Demak, KIT Batang, dan Dermaga Patimban. “Untuk proyek jalan tol Semarang-Demak, kami sudah mengikuti proses lelang di bulan September 2021. Sementara untuk proyek KIT Batang direncanakan akan proses lelang di bulan Oktober 2021,” pungkas dia. Reporter: Venny Suryanto | Editor: Anna Suci Perwitasari
Hati-Hati! 3 Kebiasaan Ini Bisa Bikin Gen Z Terlilit Utang
Bisnis.com,JAKARTA- Generasi Z atau Gen Z atau mereka yang lahir antara 1995 dan 2010 merupakan generasi terbesar di dunia secara global harus berhati-hati dalam mengatur keuangan. Haim Israil, kepala Investasi Tematik Riset Global bank of America, mengatakan Gen Z memiliki kekuatan finansial yang kuat dan teliti terkait dengan uang. Namun di sisi lain, Israil menuturkan Gen Z berpotensi lebih konsumtif ketika generasi sebelum mereka - baby boomers dan silent generation - mewariskan kekayaan yang besar. Bila tidak dikontrol, Israil menilai sikap konsumtif dan boros dapat menimbulkan suatu masalah keuangan, salah satunya adalah utang. Dari analisa Israil, ada 3 hal yang kegiatan yang dapat membuat Gen Z terlilit utang. Pertama adalah gaya hidup. Gaya hidup menjadi penyebab utama dari masalah keuangan yang banyak dialami oleh Gen Z. Meski memiliki kekuatan finansial, namun jika tidak bisa mengontrol diri bisa membuat Gen Z terlilit utang. Salah satu kebiasaan yang bisa masalah keuangan adalah nongkrong di tempat-tempat yang fancy hampir setiap hari. Kedua, ketergantung dengan kartu kredit. Kebiasaan menggunakan kartu kredit untuk pembelian barang yang tidak terlalu penting bisa menyebabkan masalah keuangan, misalnya menggunakan kartu kredit untuk membeli makan atau minum di kafe atau resto, belanja bulanan, ataupun membeli pakaian yang terlalu mahal. Ketiga, penggunaan sistem paylater. Saat ini, banyak Gen Z yang menggunakan paylater karena memberikan kelonggaran dalam hal pembayaran saat membeli suatu barang. Namun, tanpa disadari tagihan paylater bisa membengkak dan menimbulkan masalah keuangan karena pada dasarnya sistem paylater sama dengan sistem pada kartu kredit konvensional.Sumber : Tempo Editor : Hadijah Alaydrus
Imbal Hasil Treasury AS Melonjak, Wall Street Loyo
Bisnis.com, JAKARTA– Bursa saham Amerika Serikat ditutup melemah pada perdagangan Senin (27/9/2021), di tengah kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah AS. Berdasarkan data Bloomberg, indeks S&P 500 ditutup melemah 0,28 persen ke 4.443,11, sedangkan indeks Nasdaq Composite turun 0,52 persen ke 14.969,97. Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average menguat 0,21 persen ke 34.869,37. Pelemahan indeks didorong oleh aksi jual saham emiten teknologi, di tengah kenaikan imbal hasil Treasury AS yang didorong sikap hawkish Federal Reserve pekan lalu.Penurunan obligasi mengirim imbal hasil obligasi Treasury AS 10 tahun sempat melampaui 1,5 persen, level tertinggi sejak Juni 2021, sehingga menekan indeks Nasdaq yang mayoritas berisi saham teknologi. Sementara itu, saham emiten yang sensitif terhadap ekonomi seperti energi, keuangan, dan perusahaan kecil menguat. Pelaku pasar menaikkan ekspektasi terhadap kenaikan suku bunga acuan setelah Gubernur The Fed Jerome Powell mengatakan bank sentral dapat mulai mengurangi program pembelian pada November, sementara para pejabat memperbarui perkiraan mereka dan sebagian memperkirakan pengetatan moneter dimulai akhir 2022. Lonjakan imbal hasil Treasury telah menambah kekhawatiran terhadap valuasi saham yang tinggi, terutama di industri teknologi, yang telah mendorong reli pasar saham.Analis ThinkMarkets Fawad Razaqzada mengatakan kenaikan imbal hasil obligasi mencerminkan ekspektasi investor terhadap pengetatan moneter di tengah melonjaknya tekanan inflasi. "Jika imbal hasil naik, ini bisa membebani terutama saham-saham pertumbuhan yang menguat berlebihan di sektor teknologi, yang memiliki dividen rendah," ungkap Fawad, seperti dikutip Bloomberg, Senin (27/9/2021).Ia melanjutkan, investor mungkin lebih memilih keamanan relatif dari utang pemerintah dan pembayaran kupon tetap daripada membeli saham yang dinilai terlalu tinggi saat The Fed mulai mengurangi program stimulusnya. Sementara itu, Pejabat The Fed Lael Brainard mengatakan pasar tenaga kerja akan segera mencapai target yang dibutuhkan untuk mengurangi pembelian aset, sementara varian delta Covid-19 dapat meningkatkan risiko inflasi. Presiden Fed New York John Williams mencatat bahwa tapering akan segera dilakukan, dan rekannya dari Chicago Charles Evans mengatakan dia memperkirakan "langkah pertama" untuk menaikkan suku bunga pada tahun 2023Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul "Imbal Hasil Treasury AS Melonjak, Wall Street Loyo Author: Aprianto Cahyo NugrohoEditor : Aprianto Cahyo Nugroho
Bank Dunia pangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2021 menjadi 3,7%
KONTAN.CO.ID- JAKARTA. Kali ini giliran Bank Dunia masuk ke dalam daftar lembaga internasional yang memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021. Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini hanya sebesar 3,7% yoy, atau lebih rendah 0,7% dari perkiraan sebelumnya yang sebesar 4,4% yoy. Dalam laporannya, Bank Dunia menyebut ini tak lepas dari adanya peningkatan kasus harian Covid-19 pada awal kuartal III-2021 sehingga pemerintah menarik rem darurat berupa kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dan dilanjutkan dengan PPKM Level 2-4. Agar ini tak terulang kembali, maka Bank Dunia menyoroti pentingnya upaya pemerintah dalam melakukan penanganan kesehatan. “Salah satunya adalah vaksinasi. Vaksinasi di Indonesia masih rendah, seperti juga di Filiipina dan Vietnam. Ketersediaan vaksin masih menjadi isu penting, apalagi untuk ketersediaan vaksin booster,” tulis Bank Dunia dalam laporannya, seperti dikutip Selasa (28/9). Sudah banyak negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik yang sudah akan memenuhi kuota vaksinasi sebanyak 60% penduduk dalam beberapa bulan ke depan. Namun, untuk Indonesia dan Filipina, Bank Dunia memprediksi baru akan mencapai tingkat tersebut pada pertengahan tahun depan. Padahal, dengan makin tingginya angka vaksinasi, ini menjadi tanda kesiapan mobilitas masyarakat yang mumpuni dan bisa menggerakkan permintaan, sehingga implikasinya menggerakkan industri dan juga roda perekonomian. Hanya, vaksinasi saja tidaklah cukup. Meski tingkat vaksinasi digenjot, pemerintah Indonesia juga tetap harus menerapkan penanganan kesehatan yang tepat. Sepetri meningkatkan kapasitas testing, tracing, treatment (3T) dan taat protokol kesehatan. Namun ke depan, Bank Dunia optimistis perekonomian Indonesia akan meningkat dan akan mencapai 5,2% yoy pada tahun 2022 dan 5,1% yoy pada tahun 2023. Hal ini dengan melihat berbagai bauran kebijakan yang sudah diberikan oleh pemerintah dan otoritas terkait, langkah reformasi, dan juga Undang-Undang (UU) baru. Sumber: Kontan.co.id Reporter: Bidara Pink | Editor: Tendi Mahadi
Naik Lagi, Rekor Lagi, Harga Batu Bara Meroket 163% Tahun Ini
CNBC Indonesia, Jakarta- Batu bara sungguh luar biasa. Harga komoditas ini terus naik dan kembali mencetak rekor tertinggi. Kemarin, harga batu bara di pasar ICE Newcastle (Australia) tercatat US$ 209,85/ton. Melesat 1,75% sekaligus menjadi yang tertinggi setidaknya sejak 2008. Batu bara adalah salah satu komoditas dengan kenaikan harga paling tajam tahun ini. Sejak akhir 2020 (year-to-date), harga si batu hitam meroket 163,35% secara point-to-point. Harga gas yang semakin mahal ikut mengatrol harga batu bara. Dalam sepekan terakhir, harga gas alam di Henry Hub (Oklahoma) melonjak 13,57%. Secara year-to-date, harga melambung 114,93%. Harga gas yang semakin mahal membuat biaya pembangkitan listrik dengan bahan bakar ini kian tidak ekonomis. Di Eropa, biaya pembangkitan listrik dengan gas alam adalah EUR 75,725/MWh pada 28 September 2021. Dengan batu bara, harganya hanya EUR 50,53/MWh. Ini membuat batu bara kembali menjadi primadona, bahkan di Eropa yang menjunjung tinggi isu ramah lingkungan. "Menurut kajian kami, pembangkitan listrik dengan batu bara di Eropa naik hingga ke mendekati titik puncak. Kenaikan harga gas akan semakin mendorong pertumbuhan harga batu bara, seiring konsumsi yang semakin bertambah," sebut Toby Hassall, Analis Refinitiv, dalam risetnya. TIM RISET CNBC INDONESIA Sumber: www.cnbcindonesia.com Author: Hidayat Setiaji
Bos LPS: Rerata Bunga Deposito di Bawah Tingkat Penjaminan
Bisnis.com,JAKARTA – Tren bunga deposito di bank kecil hingga besar saat ini rerata berada di level rendah, seturut dengan penetapan tingkat bunga penjaminan yang dirilis oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan rata-rata bunga deposito di Bank Umum Kegiatan Usaha atau BUKU II hingga IV berada di bawah tingkat penjaminan LPS. Kategori BUKU II, misalnya, memiliki rata-rata bunga deposito sebesar 3,2 persen. Sementara itu, untuk BUKU III berada di kisaran 2,29 persen, dan BUKU IV 2,36 persen.“Dibandingkan sebelumnya, ini semua sudah turun di level yang rendah dan yang penting adalah seiring dengan penurunan suku bunga penjaminan LPS,” ujarnya dalam konferensi pers daring, Rabu (29/9/2021). LPS telah memangkas tingkat suku bunga penjaminan perbankan sebesar 50 basis poin. Bunga penjaminan yang berlaku pada bank umum menjadi 3,5 persen untuk simpanan rupiah dan 0,25 persen untuk simpanan dalam bentuk valuta asing. Adapun, tingkat bunga penjaminan di bank perkreditan rakyat atau BPR untuk simpanan rupiah sebesar 6 persen. Tingkat bunga penjaminan berlaku mulai hari ini, Kamis, 30 September 2021 hingga 28 Januari 2022.Purbaya menilai bahwa kebijakan tersebut cukup efektif menurunkan suku bunga deposito perbankan. Artinya, cost of capital atau biaya modal perbankan akan turun, sehingga bank memiliki ruang untuk menurunkan suku bunga pinjaman. “Tentu ini akan berdampak positif bagi perekonomian kita. Jadi, data ini menunjukkan bahwa peran suku bunga penjaminan sangat penting untuk menurunkan suku bunga deposito dan simpanan, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ujarnya. LPS melaporkan bahwa jumlah rekening yang dijamin sebanyak 365.073.552 rekening atau setara dengan 99,92 persen dari total rekening masyarakat di Indonesia. Secara nominal, jumlah simpanan di bawah Rp2 miliar yang masuk program penjaminan mencapai sekitar 50,02 persen dari total simpanan atau setara dengan Rp3.564,11 triliun. Purbaya mengatakan hal tersebut menunjukkan bahwa cakupan simpanan perbankan, baik dari sisi rekening maupun nominal masih terjaga di level yang memadai. Sumber: Bisnis.comAuthor: Dionisio Damara Editor : Azizah Nur Alfi
Tax Amnesty Jilid II Berlaku Mulai Januari 2022, Berikut Skemanya
Liputan6.com, Jakarta- Pemerintah akan kembali menerapkan pengampunan pajak atau tax amnesty jilid II pada 1 Januari 2022. Ketentuan ini terangkum dalam draft Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP), yang kini berganti nama jadi Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP). Mengutip Pasal 6 ayat (1) RUU HPP, Kamis (30/9/2021), wajib pajak bisa menyampaikan surat pernyataan kepada pihak otoritas pajak pada 1 Januari 2022 sampai 30 Juni 2022. "Wajib Pajak mengungkapkan harta bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) melalui surat pemberitahuan pengungkapan harta dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022," bunyi Pasal 6 ayat (1) RUU HPP. Berikut skema tax amnesty jilid II yang tertuang dalam Pasal 5 RUU HPP: Tarif sebesar 7 persen atas harta bersih yang berada di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ketentuan diinvestasikan pada: kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia surat berharga negara Tarif sebesar 8 persen atas harta bersih yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak diinvestasikan pada: kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia surat berharga negara Tarif sebesar 6 persen atas harta bersih yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak diinvestasikan pada: dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diinvestasikan pada: kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan/atau surat berharga negara Tarif sebesar 8 persen atas harta bersih yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak diinvestasikan pada: dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diinvestasikan pada: kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan/atau surat berharga negara Tarif sebesar 11 persen atas harta bersih yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Sumber: liputan6.com Author: Maulandy Rizky Bayu Kencana Ilyas Istianur Praditya
Penjualan ekspor batubara Adaro Energy (ADRO) naik hampir 22%
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penjualan ekspor batubara PT Adaro Energy Tbk (ADRO) meningkat. Melansir laporan keuangan ADRO di semester pertama 2021, penjualan segmen pihak ketiga batubara dari pasar ekspor tumbuh hingga 21,88% yoy menjadi US$ 1,17 miliar. Sedangkan penjualan domestik sebesar US$ 304,59 juta atau naik 7,8% yoy. "Porsi penjualan ke China naik menjadi 20%, sejalan dengan kenaikan permintaan negara ini terhadap produk batubara termal dan metalurgi," kata Febriati Nadira, Head of Corporate Communications Adaro Energy kepada Kontan.co.id, Jumat (3/10). Melansir laporan operasional kuartalan tentang kinerja kuartal kedua 2021, manajemen ADRO melihat pasar batubara termal seaborn ditopang oleh beberapa faktor. Berbagai faktor ini antara lain pengisian persediaan untuk musim panas, penurunan kinerja PLTA dan kenaikan harga gas di Asia bagian timur laut, serta pertumbuhan permintaan pembangkit listrik batubara termal sebesar 10% yoy di China. Impor batubara China dari April sampai Juni 2021 menguat di tengah pengetatan suplai. Larangan tak resmi China terhadap batubara Australia berdampak pada tetap tingginya permintaan batubara Indonesia. Tingginya permintaan dari China juga memperkuat harga batubara Indonesia yang naik hampir setiap minggu selama kuartal kedua 2021. Sedangkan untuk pasar batubara metalurgi seaborne pada kuartal kedua 2021 mendapatkan dukungan kuat dari pasar China maupun selain China. Hal ini didorong oleh stimulus pemerintah yang mencatat rekor tertinggi serta dibukanya kembali kegiatan ekonomi global, sehingga mendorong peningkatan produksi baja global dengan China di garis terdepan. Hal ini terjadi juga seiring dengan investasi real estat yang bertumbuh pesat di China. Tak hanya di China, produksi baja di beberapa negara lain juga meningkat seperti di Jepang, India, dan Korea Selatan. Adapun arus perdagangan konvensional batubara Australia ke China mulai diseimbangkan oleh kenaikan ekspor batubara Amerika Serikat (AS)/Kanada ke China. Ekspor AS ke China ditunjang oleh arbitrase harga yang signifikan dan berkelanjutan karena adanya larangan China terhadap batubara Australia. Akibatnya, permintaan batubara metalurgi sangat solid di sepanjang periode ini. Sepanjang semester pertama 2021, realisasi volume penjualan batubara Adaro Energy turun 5% yoy atau menjadi 25,78 juta ton. Khusus kuartal kedua 2021, produksi batubara ADRO mencapai 13,62 juta ton, atau naik 7% dari kuartal kedua 2021. Adapun volume penjualan batubara pada kuartal kedua 2021 mencapai 13,19 juta ton, atau naik 4% yoy. Febrianti menegaskan, Adaro akan terus mengikuti perkembangan pasar dan menjaga operational excellence untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. "Fundamental jangka panjang pasar batubara masih menjanjikan didukung oleh pertumbuhan terutama wilayah Asia Tenggara dan Asia Selatan," ujar dia. Febrianti mengatakan, Adaro Energy sampai dengan saat ini masih mempertahankan ekspor di wilayah Asia Tenggara, China, Asia Timur, India, dan Selandia Baru. Pada semester pertama 2021, komposisi penjualan batubara ADRO masih didominasi dari dalam negeri. Perinciannya, penjualan ke Indonesia 28%, diikuti Asia Tenggara sebesar 22%, kemudian China 20%, Asia Timur 18%, India 10%, dan sisanya ke Selandia Baru. Sumber: Kontan.co.id Reporter: Arfyana Citra Rahayu Editor: Wahyu T.Rahma
Cara Membeli Meterai Elektronik Online dan Cara Menggunakannya.
JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan resmi merilis meterai elektronik (meterai online). Cara membeli meterai elektronik dan penggunaannya tentu berbeda dengan dokumen meterai tempel. Mengacu pada PP Nomor 86 Tahun 2021, meterai elektronik atau e-meterai adalah meterai berupa label yang penggunaannya dilakukan dengan cara dibubuhkan pada dokumen melalui sistem tertentu. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Neilmadrin Noor mengatakan, cara membeli meterai elektronik bisa dilakukan via daring. Pembayaran bea meterai menggunakan meterai elektronik dilakukan dengan membubuhkan meterai elektronik pada dokumen yang terutang bea meterai melalui sistem meterai elektronik. "Pembubuhan meterai elektronik dapat dilakukan melalui portal e-meterai pada tautan pos.e-meterai.co.id, terlebih dahulu membuat akun pada laman tersebut," kata Neilmadrin dalam keterangannya dikutip pada Senin (4/10/2021). Cara membeli meterai elektronik Berikut ini cara membeli meterai elektronik via online atau meterai online: Buka laman pos.e-meterai.co.id Klik menu "BELI E-METERAI" Lakukan login dengan memasukan email dan password, jika baru pertama kali, maka klik "Daftar di sini". Lanjutkan dengan pengisian data diri dan unggah dokumen Masukan kode OTP yang dikirimkan melalui SMS untuk proses validasi Setelah validasi, Anda bisa melakukan pembelian e-meterai sesuai keinginan Setelah Log In, Anda akan dihadapkan pada dua pilihan menu, Pembelian dan Pembubuhan. Bila Anda belum memiliki meterai elektronik, pilih Pembelian. Setelah itu, Anda bisa melanjutkan tahap Pembubuhan, memasukkan detil informasi dokumen seperti tanggal, nomor dokumen, dan tipe dokumen Unggah dokumen dalam format PDF Posisikan meterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku Klik 'Bubuhkan Meterai', Klik 'Yes' Selanjutnya, muncul menu masukkan PIN, isi PIN yang telah didaftarkan, proses pembubuhan selesai Anda bisa langsung mengunduh file PDF dari dokumen yang sudah terbubuhi meterai elektronik atau mengirim ke email yang sudah terdaftarkan. Contoh meterai elektronik Untuk diketahui, terdapat beberapa jenis dokumen yang diperlukan pembubuhan e-meterai. Dokumen tersebut yakni: Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata dan dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Yang termasuk dokumen perdata yakni: Surat Perjanjian, surat keterangan/ pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkapnya Akta notaris beserta grosse, Salinan, dan kutipanya Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta salinan dan kutipannya Surat berharga dengan nama dan bentuk apapun Dokumen transaksi surat berharga, termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka, dengan nama dan bentuk apa pun Dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, Salinan risalah lelang, dan grosse risalah lelang Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nominal lebih dari Rp 5 juta yang menyebutkan penerimaan uang dan berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan Setiap meterai elektronik akan memiliki nomor seri unik, gambar lambang negara Garuda Pancasila, tulisan METERAI ELEKTRONIK, dan angka serta tulisan yang menunjukkan tarif bea meterai. Perum Peruri menjadi pihak yang ditunjuk pemerintah untuk membuat dan mendistribusikan meterai elektronik. Perum Peruri dapat bekerja sama dengan pihak lain melalui proses yang transparan dan akuntabel untuk mendistribusikan meterai elektronik. Di sisi lain, distribusi dan penjualan meterai tempel dilaksanakan oleh PT Pos Indonesia. Cara membeli meterai elektronik juga bisa dilakukan dengan mendatangi kantor cabang Bank BUMN dan bank swasta. Meterai juga didistribusikan oleh PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Perum Peruri sendiri sudah resmi merilis penampilan e-meterai Rp 10.000. Dimensi e-meterai Rp 10.000 berbentuk persegi dan memiliki dominan warna merah muda. Pada meterai elektronik tersebut, terdapat ciri-ciri e-meterai yang menunjukkan keasliannya. Masing-masing e-meterai memiliki kode unik berupa nomor seri. Ketentuan lebih lanjut tentang pembayaran bea meterai dengan meterai elektronik dapat dilihat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021 yang berlaku sejak 1 Oktober 2021. Sementara aturan tentang pengadaan, pengelolaan, dan penjualan meterai dapat dilihat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.03/2021 yang berlaku sejak 29 September 2021, termasuk di dalamnya cara membeli meterai elektronik atau meterai online. Source: Kompas.com Penulis : Muhammad Idris Editor : Muhammad Idris
Market Updates: Investasi Pasca Pandemi?
Hai sobat KIMI...Kali ini kita akan berduet dengan @talktophillip untuk ngobrol santai tentang situasi perekonomian terkini.Yuk join Live Instagram di @kiwoom.invest biar kita semakin update
Memasuki Semester II 2021, Stabilitas Sistem Keuangan Tetap Terjaga
EmitenNews.com , Jakarta- Bank Indonesia (BI) melaporkan stabilitas sistem keuangan Indonesia pada semester I 2021 tetap terjaga, meski masih dibayangi perkembangan kasus Covid-19. Hal tersebut terindikasi dari Indeks Stabilitas Sistem Keuangan (ISSK) yang terjaga dalam zona normal dan Indeks Kerentanan Sistem Keuangan (IKSK) yang membaik. Dimulainya program vaksinasi pada awal 2021 yang diikuti dengan penurunan kasus Covid-19 dan peningkatan mobilitas menopang pemulihan ekonomi Indonesia. "Pencapaian ini merupakan wujud nyata sinergi kebijakan dan koordinasi yang erat antara Bank Indonesia, Pemerintah dan otoritas keuangan lainnya," demikian disampaikan Kepala Grup Departemen Komunikasi BI, Muhamad Nur, dalam siaran persnya, Selasa (5/10). Upaya BI untuk terus mengoptimalkan bauran kebijakan juga turut memengaruhi keberhasilan dalam meredam dampak pandemi serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Demikian intisari Buku Kajian Stabilitas Keuangan (KSK) No. 37 “Bersinergi Mendorong Intermediasi, Mengakselerasi Pemulihan Ekonomi" yang diterbitkan pada Selasa, 5 Oktober 2021. Intermediasi perbankan tercatat mulai tumbuh positif meskipun belum kuat, didorong oleh permintaan pembiayaan yang mulai meningkat seiring dengan membaiknya kinerja korporasi dan Rumah Tangga (RT). Selama semester I 2021, kredit tumbuh perlahan hingga berhasil mencapai angka positif 0,59% (yoy) pada akhir semester. Perkembangan ini antara lain ditopang oleh kinerja korporasi yang membaik, terutama korporasi berorientasi ekspor sejalan dengan peningkatan permintaan global. "Meski masih terdapat kecenderungan penggunaan dana internal, namun korporasi pada beberapa sub-sektor Industri Pengolahan mulai mengindikasikan kebutuhan pendanaan eksternal, termasuk dari perbankan," kata Muhamad Nur. Memasuki semester II 2021, stabilitas sistem keuangan Indonesia diprakirakan tetap terjaga, meskipun masih dihadapkan pada sejumlah tantangan yang perlu diwaspadai. Ketahanan sistem keuangan diprakirakan tetap terkendali, sementara intermediasi masih akan terus didorong. BI memprakirakan pertumbuhan kredit pada 2021 sebesar 4%-6% dan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 6%-8%. Prakiraan kinerja penyaluran kredit tahun 2021 ini didukung oleh optimisme terhadap kondisi moneter dan ekonomi, serta relatif terjaganya risiko penyaluran kredit. Namun, sejumlah tantangan tetap perlu diwaspadai, termasuk rencana kebijakan tapering The Fed. Bank Indonesia akan terus mencermati dinamika perekonomian dan perkembangan penyebaran Covid-19 dalam merumuskan langkah-langkah kebijakan lanjutan yang diperlukan. "Berbagai upaya penguatan akan dilakukan untuk mendorong intermediasi, termasuk untuk menjawab tantangan peradaban baru pasca pandemi Covid-19. Untuk itu BI akan terus melakukan inovasi di aspek digital, inklusi ekonomi dan keuangan, serta ekonomi hijau," sebut Muhamad Nur. Sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia bersama dengan otoritas keuangan lain dan Pemerintah akan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Uraian lebih lengkap KSK No.37 dapat diunduh dalam format digital, baik akses melalui aplikasi QR code maupun website Bank Indonesia. Buku KSK adalah publikasi utama BI di sektor SSK yang diterbitkan setiap semester. Buku ini memberikan informasi yang komprehensif tentang hasil asesmen dan riset mengenai SSK Indonesia. KSK juga bertujuan membangun keyakinan publik terhadap SSK Indonesia saat ini dan ke depan serta memberikan sinyal risiko kepada publik untuk melakukan upaya mitigasi risiko.(fj) Source: Emitennews.com Author: F J
NIK Jadi NPWP Demi Efisiensi Administrasi Pajak
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah sengaja menjadikan nomor induk kependudukan (NIK) sebagai nomor pokok wajib pajak (NPWP) demi meningkatkan efisiensi dalam sistem administrasi pajak. Hal ini menjadi bagian dari transformasi sistem perpajakan.Amanah ini disampaikan Sri Mulyani kepada jajaran pejabat baru yang dilantik dan akan bertugas di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan pada Senin (4/10)."Termasuk di dalamnya mengantisipasi perubahan, yaitu penggunaan NIK sebagai NPWP. Saya harap isu ini atau transformasi ini semakin meningkatkan efisiensi dan efektivitas DJP," ucap Sri Mulyani.Ia berharap implementasi dari transformasi ini bisa langsung dilakukan dalam sistem perpajakan wajib pajak orang pribadi. Pasalnya, mereka akan menjadi objek penggunaan NIK menjadi NPWP.Tak lupa, Sri Mulyani mengingatkan anak buahnya untuk mengimplementasikan kebijakan penggunaan NIK sebagai NPWP dengan baik. Ia meminta agar tak ada gangguan bagi wajib pajak selama masa transisi."Jangan sampai di masa transisi terjadi gejolak dari siis teknis maupun organisasi," imbuh Sri Mulyani.Selain itu, ia juga meminta anak buahnya untuk menciptakan sistem data dan aplikasi yang memadai untuk penggunaan NIK menjadi NPWP. Sistem ini diharapkan bisa meningkatkan penerimaan pajak ke depannya.Sebagai informasi, rencana penggunaan NIK menjadi NPWP tertuang di Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP)."Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia menggunakan nomor induk kependudukan," tulis draf RUU HPP Bab II Pasal 2 ayat 1A.Sementara pada Pasal 2 ayat 10 dijelaskan bahwa teknis pengintegrasian data kependudukan dengan data wajib pajak akan dilakukan lintas kementerian. (aud/bir)Source: CNNindonesia.com
Harga Minyak Kembali Menghangat, Brent ke Level US$81,95
Bisnis.com, JAKARTA - Harga minyak mentah pada perdagangan Kamis (7/10/2021) kembali naik setelah merosot dari rekor tertinggi multi-tahun pada hari sebelumnya. Kebangkitan harga minyak ini didorong oleh perkiraan pasar bahwa Amerika Serikat tidak akan merilis cadangan minyak mentah daruratnya atau melarang ekspor untuk mengurangi pasokan yang ketat. Harga minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Desember bangkit 87 sen atau 1,1 persen, menjadi US$81,95 per barel, setelah anjlok 1,8 persen sehari sebelumnya. Harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS untuk pengiriman November AS bertambah 87 sen atau 1,1 persen, menjadi ditutup pada US$78,30 per barel. WTI juga merosot 1,9 persen pada sesi sebelumnya. Kedua kontrak acuan sempat terpuruk sekitar 2 dolar AS per barel pada pagi hari. Dilansir Antara pada Jumat (8/10/2021), Departemen Energi AS mengatakan semua hal selalu tersedia untuk mengatasi kondisi pasokan energi yang ketat di pasar. Departemen membuat komentar di tengah pertanyaan tentang apakah Pemerintahan Presiden Joe Biden sedang mempertimbangkan memanfaatkan Cadangan Minyak Strategis (SPR) atau mengejar larangan ekspor minyak untuk menurunkan biaya minyak mentah. Sementara itu penasihat keamanan nasional Biden mendesak para pemasok energi untuk meningkatkan arus pasokan guna memenuhi permintaan, dengan mengatakan bahwa AS khawatir dengan kegagalan mereka untuk melakukannya. Pemerintah AS terkadang menggunakan cadangan strategisnya, biasanya setelah badai atau gangguan pasokan lainnya. Namun, sejak mengakhiri larangan 40 tahun ekspor minyak mentah pada 2015, negara ini telah menjadi pengekspor yang signifikan dan belum memulai pemotongan ekspor. Awal pekan ini Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak dan sekutunya (OPEC+) sepakat untuk menaikkan produksi hanya secara bertahap, mengirimkan harga minyak mentah ke level tertinggi multi-tahun. Pasar minyak telah terus meningkat karena ketatnya pasokan di seluruh dunia, setelah permintaan pulih lebih cepat dari yang diperkirakan dari pandemi Covid-19 di pasar impor besar, seperti China. "Pasar minyak terlihat lebih ketat dalam jangka pendek, yang menunjukkan bahwa harga akan tetap didukung dengan baik hingga akhir tahun," kata Analis ING Warren Patterson. Produsen utama dan Badan Energi Internasional percaya bahwa permintaan minyak mentah dapat meningkat dari 150.000 menjadi 500.000 barel per hari dalam beberapa bulan mendatang, karena pengguna gas alam beralih ke minyak akibat harga gas yang tinggi. Sumber: Bisnis.com Editor : Annisa Sulistyo Rini
Hingga September 2021, penjualan mobil Astra International (ASII) tumbuh 78,87%
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Astra International Tbk (ASII) mencatat pertumbuhan penjualan otomotif pada periode Januari-September 2021. Berdasarkan data yang diterima Kontan.co.id, ASII berhasil mencatatkan penjualan mobil sebanyak 343.837 unit dari periode Januari-September 2021. Realisasi penjualan tersebut meningkat 78,87% dari periode yang sama tahun sebelumnya yang sebanyak 192.217 unit. Selain lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu, capaian penjualan tersebut juga melebihi penjualan pada seluruh tahun lalu yang mencapai 270.076 unit. Sementara untuk penjualan periode September 2021 saja, ASII mencatat penjualan mobil ke diler (wholesales) sebanyak 54.328 unit atau naik 16,26% dari penjualan Agustus 2021 yang tercatat 46.729 unit. Untuk penjualan mobil LCGC juga meningkat 50,02% menjadi 85.111 unit sampai September 2021 dari 56.733 unit pada periode yang sama tahun lalu. Sedangkan penjualan LCGC sepanjang tahun lalu sebanyak 72.780 unit. Head of Corporate Communications PT Astra International Tbk Boy Kelana Soebroto mengatakan, peningkatan penjualan mobil di tingkat wholesales pada September menunjukkan penambahan stok mobil di level diler untuk mengantisipasi peningkatan permintaan mobil dari konsumen setelah relaksasi PPnBM 100% diperpanjang hingga akhir tahun ini. “Harapannya minat konsumen akan terus tumbuh dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Boy dalam keterangan tertulis, Selasa (12/10). Source: Kontan.co.id Reporter: Ika Puspitasari | Editor: Herlina Kartika Dewi
Awas! Ini Risiko Jika Tak Ikut Tax Amnesty II Tapi Ada Harta
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah kembali memberikan pengampunan bagi wajib pajak untuk kedua kalinya. Sebelumnya diberi nama tax amnesty, maka kali ini disebut program pengungkapan sukarela (PPS). Pengampunan kedua kali ini diberikan berdasarkan UU terbaru tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang baru saja disetujui untuk disahkan DPR RI pada pekan lalu. Adapun peserta yang bisa ikut program ini wajib pajak orang pribadi dan badan baik yang ikut tax amnesty periode 2016-2017 silam maupun tidak. Tarif yang diberikan pun berbeda atau jauh lebih tinggi dibandingkan dengan program pengampunan sebelumnya. Diharapkan, pengampunan yang diberikan untuk kedua kalinya ini bisa dimanfaatkan oleh wajib pajak maupun badan yang belum taat hingga saat ini. Sebab, jika tetatp tak patuh meski diberikan pengampunan, maka sanksi yang dikenakan lebih tinggi. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorrat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Neilmaldrin Noor mengatakan, setelah program pengampunan yang kedua ini dan DJP menemukan masih ada wajib pajak tak patuh maka sanksi yang diberikan 30%. "Untuk WP OP yang tidak mengikuti PPS, dalam hal DJP menemukan data dan/atau informasi lain mengenai harta yang belum atau kurang diungkapkan, maka dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebesar 30%," ujarnya kepada CNBC Indonesia, Kamis (14/10/2021). Selain PPh final 30%, DJP juga akan mengenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 200% sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya. "Sanksi ini akan diberikan melalui penerbitan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar oleh Direktur Jenderal Pajak," jelasnya. Adapun program tax amnesty jilid II ini akan berlangsung selama enam bulan sejak 1 Januari - 30 Juni 2022. Tarif yang diberikan ada dalam dua kebijakan, yakni: Pertama, kebijakan ini diberikan untuk WP OP dan Badan yang sudah pernah menjadi peserta Tax Amnesty Jilid dengan basis aset yang diperoleh hingga 31 Desember 2015. Tarif PPh Finalnya: - 11% untuk harta di luar negeri yang tidak direpatriasi ke dalam negeri. - 8% untuk harta di luar negeri yang direpatriasi ke dan aset dalam negeri - 6% untuk harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta di dalam negeri yang diinvestasikan dalam Surat Berharga Negara (SBN) dan hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA). Kedua, kebijakan ini diberikan untuk WP OP yang selama ini belum melaporkan kekayaannya yang didapat pada 2016 sampai 2020 dan belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak 2020. Tarif PPh Finalnya: - 18% untuk harta di luar negeri yang tidak direpatriasi ke dalam negeri - 14% untuk harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta di dalam negeri - 12% untuk harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta di dalam negeri yang diinvestasikan dalam Surat Berharga Negara (SBN) dan hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA) dan energi terbarukan. (mij/mij) Source: CNBCIndonesia
Blueprint transformasi digital perbankan akan terbit 26 Oktober
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menerbitkan blueprint transformasi digital perbankan pada 26 Oktober 2021. Cetak biru ini bertujuan memberikan kerangka kerja yang seimbang antara inovasi dan keamanan perbankan. Direktur Eksekutif Penelitian dan Pengaturan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan OJK Anung Herlianto mengatakan, dalam cetak biru tersebut akan diberikan semacam panduan prinsipal atau playbook bagi industri perbankan. "Beberapa diantaranya yakni hal-hal yang terkait prinsip-prinsip digitalisasi seperti cyber security dan lain-lain akan diwujudkan dalam bentuk POJK. Selebihnya akan terkait dengan prinsipal. Alasannya nanti akan dijelaskan pada saat peluncuran pada 26 Oktober 2021," kata Anung. Sementara itu Teguh Supangkat, Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I OJK sebelumnya menjelaskan, ada beberapa kebijakan yang dituangkan dalam blueprint transformasi digital tersebut. Pertama, menyangkut prinsip proteksi data dan kebijakan data transfer. Kedua, kebijakan data governance, kebijakan tata kelola dan arsitektur teknologi informasi. Selain itu, ada kebijakan cyber security yang mengacu pada standard internasional. Kemudian, kebijakan outsourcing atau standar kerjasama bank dan pihak ketiga. Selanjutnya arah tatanan institusi yang mendukung transformasi digital. Dia menekankan, blue print tersebut dibuat karena perkembangan digital banking dengan seluruh infrastruktur yang menyertainya tentu akan memicu tantangan sendiri dalam terinformasi bank digital ke depan. OJK melihat terdapat sejumlah potensi risiko dan tantangan yang harus diantisipasi oleh bank dalam melakukan transformasi operasionalnya dari bisnis tradisional menjadi fully digital. Potensi risiko tersebut terkait dengan data protection dan isu transfer data, risiko strategi yang muncul dari ketidakcocokan strategi IT, cyber security, kebocoran data nasabah. Lalu, bias algoritma dalam pemanfaatan kecerdasan buatan, IT outsourcing, ketersediaan jaringan telekomunikasi, dan dukungan dari regulatory framework. "Untuk menjalankan bisnis secara digital akan membutuhkan infrastruktur dan jaringan komunikasi. Kebutuhan itu harus didukung oleh dari sisi regulator yang supported agar bank bisa bergerak cepat dalam menyediakan suatu produk atau layanan digital dengan tetap memperhatikan aspek kehati-hatian," kata Teguh. Source: Kontan.co.id Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Khomarul Hidayat
Kabar Baik IPO Startup, OJK: Aturan MVS Terbit Tahun Ini
Jakarta, CNBC Indonesia - Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Hoesen menyatakan aturan mengenai Multiple Voting Share (MVS) untuk mengakomodasi pencatatan saham perdana (initial public offering/IPO) perusahaan teknologi berstatus unicorn di pasar saham domestik akan terbit pada tahun ini. Hal ini disampaikan Hoesen dalam acara acara webinar Capital Market Summit & Expo (CMSE) 2021 dengan tajuk "Welcoming Tech IPOs: Trend, Challenges, Opportunites and Regulatory Perspective. Hoesen meyakini, perusahaan unicorn di Indonesia jika melakukan penawaran umum perdana saham di dalam negeri berpotensi meningkatkan nilai kapitalisasi pasar BEI dan menarik bagi investor, baik lokal maupun global. "Kami berharap aturan ini akan diterbitkan pada tahun ini. Kami akan berkoordinasi dengan Bursa Efek Indonesia," kata Hoesen, Jumat (15/10/2021). Dalam perannya mendorong perusahaan rintisan melantai di bursa saham, kata Hoesen OJK memiliki tiga peran. Pertama, OJK terus mendorong perusahaan rintisan untuk melakukan IPO di Indonesia. Kedua, OJK menyiapkan infrastruktur terkait IPO perusahaan rintisan. Pasalnya, regulator menyadari masih banyak infrastruktur pendukung yang perlu disiapkan, baik dari sisi regulasi, kebijakan, maupun sistem pendukung. Ketiga adalah menyempurnakan beberapa regulasi, antara lain penerapan dual class share dengan multi voting share. Seperti diketahui, multi voting share (MVS) adalah suatu jenis saham yang memiliki lebih dari satu hak suara untuk tiap sahamnya. Regulasi ini ini nantinya akan bernama POJK tentang Penerapan Klasifikasi Saham dengan Hak Suara Multipel oleh Emiten dengan Inovasi dan Tingkat Pertumbuhan Tinggi yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas. OJK sebelumnya sudah meminta tanggapan publik atas RPOJK (Rancangan Peraturan OJK) ini kepada publik sejak 8-21 Juni lalu untuk mengumpulkan masukan untuk memfinalkan aturan ini. Penerapan dual class share dengan multiple voting shares merupakan praktik yang lazim diberlakukan untuk perusahaan rintisan di luar negeri. "Sebagai contoh, diberlakukan juga oleh beberapa bursa efek seperti SGX [Singapura], HKEX [Hong Kong], NYSE, dan Nasdaq [dua bursa Wall Street AS]. Beberapa Bursa seperti HKEX, NYSE, Nasdaq telah memiliki kebijakan pendukung perusahaan," tulis OJK. Menurut OJK, secara best practice, penerapan dual-class shares (dua kelas saham) dengan klasifikasi MVS di beberapa bursa global hanya dipegang oleh para founder yang bertindak sekaligus menjadi manajemen atau pihak kunci yang dapat memastikan keberlangsungan visi perusahaan ke depan dalam jangka panjang. Juni lalu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso sempat menyampaikan, regulasi MVS tersebut memang saat ini sudah menjadi praktik di bursa saham global. Dengan adanya aturan ini akan memungkinkan perusahaan-perusahaan teknologi dalam negeri yang akan IPO, seperti GoTo, tetap bisa menjadi pengendali perusahaan meskipun porsi kepemilikan saham pendiri relatif lebih kecil. "Kita garap RPOJK [Rancangan Peraturan OJK] multiple voting share, ini sudah dilakukan di beberapa negara dan rancangan peraturan bursa mengenai ekonomi khusus," kata Wimboh, dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, secara virtual, Senin (14/6/2021). Direktur Penilaian Perusahaan BEI, I Gede Nyoman Yetna menuturkan, otoritas bursa turut adaptif dengan penerapan MVS atau saham dengan hak suara multipel (SHSM). Aturan ini memungkinkan pemegang SHSM memiliki hak suara yang lebih tinggi dari porsi kepemilikannya, bergantung rasio voting power setiap struktur SHSM tersebut. Salah satu latar belakang penerapan SHSM adalah untuk menjaga pengendalian dari para founders yang merupakan key person sebuah perusahaan. Dengan tetap menjadi pengendali, walaupun persentase kepemilikannya kecil, para founders ini tetap memiliki power untuk mewujudkan visi dan misi perusahaan jangka panjang. "Di pasar modal Indonesia aturan ini sedang disusun dan dibahas agar nantinya dapat dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan yang memang diperkenankan menerapkan SHSM dalam struktur permodalannya," katanya.(hps/hps) Source: CNBCIndonesia
Bunga Tabungan Bank Mandiri Berubah Mulai 1 Desember 2021. Ini Rinciannya
Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) mengumumkan suku bunga tabungan terbaru yang mulai berlaku pada 1 Desember 2021. Dalam informasi yang disampaikan melalui situs resmi perusahaan, Bank Mandiri menyebutkan adanya perubahan suku bunga untuk beberapa produk, yaitu Mandiri Tabungan, Mandiri Tabungan Bisnis, dan Mandiri Tabungan Investor. Lalu, Mandiri Tabungan Payroll, KaPel dan Flexi, Mandiri Tabungan NOW, dan Mandiri Tabungan Mitra Usaha. Berikut rincian suku bunga tabungan Bank Mandiri terbaru yang akan berlaku mulai 1 Desember 2021: Adapun, para nasabah simpanan Bank Mandiri dapat melakukan tarik tunai di seluruh ATM Mandiri dan jaringan ATM berlogo LINK, ATM Bersama, PLUS, VISA, dan VISA Electron seluruh dunia. Ada juga fasilitas Mandiri SMS, Mandiri Online, dan Mandiri Call yang memudahkan nasabah untuk bertransaksi di mana saja dan kapan saja. Untuk para nasabah yang tidak dapat bertransaksi di cabang pada hari kerja, BMRI menyediakan layanan weekend banking pada Sabtu dan Minggu di beberapa cabang. Source: Bisnis.comAuthor: Annisa Sulistyo Rini Editor : Annisa Sulistyo Rini
Emisi Surat Utang Korporasi Meningkat Jadi Rp 77,6 Triliun
JAKARTA, investor.id – PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) mencatat, penerbitan surat utang korporasi hingga September 2021 sebesar Rp 77,6 triliun. Adapun mayoritas penggunaan dana hasil emisi surat utang itu untuk refinancing utang dan modal kerja. Kepala Divisi Pemeringkatan Korporasi Pefindo Niken Indriarsih mengatakan, penerbitan surat utang dari awal tahun hingga September 2021 menunjukkan kenaikan sekitar Rp 8 triliun dibandingkan periode sama tahun 2020 yang sebesar Rp 69,37 triliun. “Surat utang yang jatuh tempo pada 2021 cukup besar nilainya dan penerbitan itu juga untuk antisipasi refinancing surat utang ke depannya,” kata dia dalam webinar Pefindo, Senin (18/10). Adapun penerbitan surat utang pada kuartal III-2021 turun menjadi Rp 34,19 triliun dibandingkan periode sama tahun lalu yang mencapai Rp 39,34 triliun. “Kuartal III-2021 agak lebih sedikit, karena sudah tersebar. Penerbitan yang banyak itu ada di September Rp 16,4 triliun, Juli Rp 14,6 triliun, Maret Rp 12 triliun, dan April Rp 12 triliun,” jelas dia. Hingga 30 September 2021, Pefindo telah menerima mandat pemeringkatan surat utang senilai Rp 28 triliun, dimana sektor multifinance, perkebunan, dan konstruksi merupakan yang tertinggi. Sektor multifinance berencana emisi surat utang sebesar Rp 5,8 triliun, perkebunan Rp 3,5 triliun, dan konstruksi Rp 3 triliun. Sebelumnya, Pefindo menilai bahwa perbankan tidak akan terlalu agresif melakukan penerbitan surat utang. Hal ini karena likuiditas yang melimpah dan tertahannya penyaluran kredit di tengah pandemi. Berdasarkan data per 30 September 2021, mandat pemeringkatan surat utang yang diperoleh Pefindo dari sektor perbankan hanya sebesar Rp 2,2 triliun. Di sisi lain, Pefindo menilai bahwa gelombang kedua pandemi Covid-19 bisa mempengaruhi penerbitan surat utang korporasi pada semester II-2021. Namun, Pefindo berharap hal ini tidak berdampak serius, sehingga nilai penerbitan surat utang tahun ini tidak terlalu bergeser dari target awal pada kisaran Rp 122-159 triliun. Sebelumnya, Presiden Direktur Pefindo Salyadi Saputra menjelaskan, gelombang kedua pandemi Covid-19 di Indonesia yang berbuntut pada kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) menyebabkan ketidakpastian dalam investasi di surat utang. “Investor menjadi wait and see," kata dia, belum lama ini. Para penerbit juga meninjau kembali rencana penerbitan surat utangnya. Sebab kupon surat utang korporasi terpengaruh dengan adanya ketidakpastian di pasar. Meningkatnya risiko ini menurunkan minat untuk menerbitkan surat utang, meski tidak semua emiten terlalu selektif dalam melihat risiko ini. Editor : Jauhari Mahardhika Sumber : Investor Daily
AUM industri reksadana tembus Rp 568,64 triliun pada bulan lalu
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dana kelolaan atau Asset Under Management (AUM) industri reksadana mengalami kenaikan pada bulan September. Berdasarkan data dari Infovesta Utama, AUM industri reksadana tercatat bertambah dari Rp 559,88 triliun di Agustus 2021 menjadi Rp 568,64 triliun di September 2021 atau naik sebesar 1,56%. Infovesta Utama, dalam riset mingguannya yang dikeluarkan pada Senin (18/10) mengatakan, kenaikan dana kelolaan sejalan dengan jumlah Unit Penyertaan (UP) industri reksadana yang naik 1,24%.Reksadana indeks mengalami peningkatan AUM dan UP lebih tinggi dibandingkan dengan jenis reksadana lainnya. Penguatan tersebut tentunya didukung oleh kinerja indeks selama bulan September lalu yang mencatatkan kinerja positif. Hal ini tercermin dari Indeks LQ45 dan Kompas100 yang mengalami kenaikan masing-masing sebesar 3,25% dan 3,39% yang turut menopang kenaikan kinerja Indeks Harga Saham Gabungan sebesar 2,22%. "Hal tersebut menandakan bahwa selama bulan September saham-saham berkapitalisasi besar mengalami kenaikan kinerja," kata Infovesta Utama dalam risetnya. Selain reksadana indeks, reksa dana berbasis saham lainnya seperti reksa dana ETF, saham, maupun campuran sama-sama menunjukkan pemulihan di bulan September 2021. Selanjutnya, reksa dana pendapatan tetap masih melanjutkan kenaikan namun lebih rendah dibandingkan dengan reksadana berbasis saham, di mana pada bulan September kinerja obligasi pemerintah dan obligasi korporasi mencatatkan angka positif sebesar 0,01% dan 0.37% serta tercatat naik 3.53% dan 4.21% selama tahun 2021. Di lain sisi, reksa dana pasar uang justru mencatatkan penurunan AUM terdalam sebesar -1.77%. Hal tersebut sejalan dengan prospek pemulihan ekonomi yang terus membaik di tengah membaiknya penanganan kasus Covid-19. "Sehingga tampak peralihan minat investor ke instrumen yang dapat memberikan imbal hasil lebih tinggi," tutup Infovesta Utama.Source: Kontan.co.idEditor: Tendi Mahadi | Reporter: Hikma Dirgantara
Stok AS Turun, Harga Minyak Mentah Dunia Naik
Texas, Beritasatu.com - Sempat melemah, harga minyak mentah dunia menguat pada perdagangan Rabu (20/10/2021) setelah stok minyak mentah AS secara tak terduga turun. Brent naik 0,87% ke US$ 85,82 per barel. WTI naik 1,1% ke US$ 83,37 per barel. Pemerintah Tiongkok meningkatkan upaya meredam kenaikan harga batu bara dan menjamin produsen batu bara dapat beroperasi penuh dalam rangka memenuhi permintaan energi. Harga minyak naik seiring dengan naiknya harga gas bumi dan batu bara di seluruh dunia karena pembangkit listrik pindah ke minyak mentah yang lebih murah. Menteri Energi Arab Saudi mengatakan hal tersebut dapat memicu kenaikan permintaan minyak mentah sebesar 500.000-600.000 barel per hari. Stok minyak mentah AS turun sebesar 431.000 barel pekan lalu, atau tidak sesuai dengan ekspektasi yang memperkirakan kenaikan stok. Stok BBM turun lebih dari 5 juta barel karena penyulingan minyak melakukan pekerjaan maintenance. Source: Berita Satu Author: Faisal Maliki Baskoro / FMB
Imbal Hasil US Treasury Naik ke Tertinggi 5 Bulan, Harga Emas Tertekan
Bisnis.com, JAKARTA - Harga emas sedikit lebih rendah dalam perdagangan bergejolak pada akhir transaksi Kamis (21/10/2021) waktu New York, setelah dua hari beruntun mencatat keuntungan. Emas tertekan oleh kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah AS yang melawan dukungan dari kekhawatiran atas kenaikan inflasi dan sektor properti China yang bermasalah. Mengutip Antara, Jumat (22/10/2021), kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember di divisi Comex New York Exchange, tergelincir US$3 atau 0,17 persen, menjadi ditutup pada US$1,781,90 per ounce. Sehari sebelumnya, Rabu (20/10/2021), emas berjangka melonjak US$14,4 atau 0,81 persen menjadi US$1.784,90 per ounce. Emas berjangka juga terangkat US$4,8 atau 0,27 persen menjadi US$1.770,50 pada Selasa (19/10/2021), setelah jatuh US$2,6 atau 0,15 persen menjadi US$1.765,70 pada Senin (18/10/2021), dan anjlok US$29,6 atau 1,65 persen menjadi US$1.768,30 pada Jumat (15/10/2021). "The Fed akan melakukan tapering dan imbal hasil akan mencapai level tertinggi sepanjang masa sehingga tidak ada alasan bagi orang untuk memarkir uang mereka di aset-aset aman yang tidak memberikan imbal hasil seperti emas," kata Phillip Streible, kepala strategi pasar di Blue Line Futures di Chicago. Imbal hasil obligasi pemerintah AS tenor 10 tahun yang menjadi acuan naik ke tertinggi lima bulan, karena ekonomi yang pulih dengan cepat memperbarui pertanyaan tentang kapan Federal Reserve akan menaikkan suku bunganya. Sementara emas sering dianggap sebagai lindung nilai inflasi, pengurangan stimulus dan kenaikan suku bunga mendorong imbal hasil obligasi pemerintah naik, meningkatkan peluang kerugian memegang emas yang tidak memberikan imbal hasil. Streible mengatakan saham Evergrande yang mengakhiri sesi dengan 12,5 persen lebih rendah adalah positif untuk emas. Ekuitas di seluruh Asia dan Eropa jatuh setelah Evergrande mengatakan pada Rabu (20/10/2021) malam bahwa mereka telah membatalkan kesepakatan untuk menjual 50,1 persen saham di unit jasa propertinya, dan kekhawatiran inflasi juga berdampak pada pasar. Analis UBS mengatakan dalam sebuah catatan bahwa ekspektasi inflasi yang meningkat dan ekspektasi pertumbuhan yang melemah dapat mendukung harga emas dalam satu atau dua bulan ke depan. Dua pejabat Federal Reserve AS mengatakan pada Rabu (20/10/2021) bahwa sementara bank sentral harus mulai mengurangi langkah-langkah stimulusnya, itu terlalu dini untuk kenaikan suku bunga. Data ekonomi yang dirilis pada Kamis (21/10/2021) juga beragam. Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan bahwa klaim pengangguran awal AS dalam pekan yang berakhir 16 Oktober turun 6.000 menjadi 290.000 yang disesuaikan secara musiman. Federal Reserve Philadelphia mengatakan ukuran aktivitas bisnis regionalnya turun menjadi 23,8 pada Oktober dari 30,7 pada bulan sebelumnya. Logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Desember turun 27,5 sen atau 1,12 persen, menjadi ditutup pada US$24,17 per ounce. Platinum untuk pengiriman Januari turun US$2,6 atau 0,25 persen, menjadi ditutup pada US$1.049,70 per ounce. Source: Bisnis.com Author: Newswire Editor : Farid Firdaus
Penyaluran kredit naik, sejumlah laba emiten perbankan positif di kuartal ketiga 2021
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejumlah emiten perbankan berhasil mencatatkan kinerja positif per kuartal ketiga 2021. Salah satunya adalah PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) Emiten bank swasta nasional terbesar di Indonesia ini berhasil mengantongi laba sebesar Rp 23,2 triliun sampai dengan September 2021. Nilai ini naik 15,8% dari realisasi tahun sebelumnya. Manajemen menyebut, kenaikan laba tersebut berkat penurunan biaya operasional dan biaya provisi. Di sisi lain, penyaluran kredit baru juga tercatat lebih tinggi dibandingkan tingkat pelunasan (loan repayment), sehingga total kredit BBCA tumbuh 4,1% secara year-on-year (yoy) menjadi Rp 605,9 triliun pada September 2021. PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) juga berhasil mencatatkan kinerja positif hingga kuartal ketiga 2021. Laba bersih bank pelat merah ini mencapai Rp 1,51 triliun, tumbuh 35,3% dari realisasi di periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 1,12 triliun. Kredit BBTN juga tumbuh 6,03% yoy, dari semula Rp 254,9 triliun menjadi Rp 270,27 triliun per September 2021. PT Bank Jago Tbk (ARTO) akhirnya berhasil mencetak untung pada kuartal ketiga 2021 setelah bertahun-tahun menderita rugi. ARTO mengantongi laba bersih senilai Rp 14 miliar. Kharim Siregar, Direktur Utama Bank Jago mengatakan, laba bersih tersebut sejalan dengan pertumbuhan kredit yang agresif, rasio kredit bermasalah yang terjaga di level rendah, dan kemampuan memperbaiki struktur biaya dana. Namun, sepanjang tahun berjalan atau dalam sembilan bulan pertama, perbankan digital ini masih merugi. "Meski laba tahun berjalan masih negatif, kami tetap bersyukur atas pencapaian ini. Kami optimistis kinerja kami di masa mendatang akan terus membaik dan Jago akan menjadi bank digital yang profitable serta mampu untuk tumbuh secara berkelanjutan,” kata Kharim dalam siaran pers, Jumat (22/10). Penyaluran kredit Bank Jago hingga akhir September 2021 telah mencapai Rp 3,73 triliun, melonjak 502% dari periode yang sama tahun lalu. Secara kuartalan, kredit Bank Jago juga naik sebesar Rp 1,56 triliun. Source: Kontan.co.id Reporter: Akhmad Suryahadi | Editor: Wahyu T.Rahmawati
Biaya Transfer 22 Bank Turun Jadi Rp 2.500 Mulai Desember, Ini Daftarnya
Jakarta - Transfer uang ke bank lain (lintas bank) bakal lebih murah melalui skema BI-FAST. Bank Indonesia (BI) akan meluncurkan BI-FAST pada Desember 2021, sebagai salah satu cara untuk mendukung konsolidasi industri dan integrasi ekonomi dan keuangan digital (EKD) nasional secara end to end.Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan dengan BI-FAST maka biaya transaksi lintas bank menjadi lebih murah dibandingkan skema sebelumnya."Dari BI ke peserta ditetapkan Rp 19 per transaksi dan dari peserta ke nasabah ditetapkan maksimal Rp 2.500 per transaksi ini akan direview secara berkala," kata Perry dalam konferensi pers pada 22 Oktober 2021 lalu.Dia mengungkapkan BI-FAST ini bersifat national driven sebagai wujud implementasi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BPSI) 2025. Serta mendukung tercapainya sistem pembayaran yang cepat, murah, mudah, aman dan andal (Cemumuah).Skema harga akan diturunkan secara bertahap berdasarkan evaluasi secara berkala. Diharapkan, penetapan harga ke peserta maupun ke nasabah tersebut dapat memberikan ruang bagi keberlangsungan industri sistem pembayaran, sekaligus menyediakan infrastruktur publik yang efisien dan mendukung percepatan EKD nasional.Selain itu dia menyebutkan batas maksimal nominal transaksi BI-FAST pada implementasi awal ditetapkan sebesar Rp 250 juta per transaksi dan akan dievaluasi secara berkala.Untuk kepesertaan BI-FAST ini terbuka untuk bank, lembaga selain bank dan pihak lain sepanjang memenuhi kriteria umum dan khusus yang telah ditetapkan.Sudah ada 22 calon peserta batch 1 pada Desember 2021 dan 22 calon peserta batch 2 pada Januari 2022. Selanjutnya penyediaan infrastruktur BI-FAST oleh peserta dapat dilakukan secara independen, subindependen atau afiliasi, sharing antar peserta atau pihak ketiga.Daftar bank yang siap melayani BI-FAST pada Desember 2021: Bank Tabungan Negara Bank DBS Indonesia Bank Permata Bank Mandiri Bank Danamon Indonesia Bank CIMB Niaga Bank Central Asia Bank HSBC Indonesia Bank UOB Indonesia Bank Mega Bank Negara Indonesia Bank Syariah Indonesia Bank Rakyat Indonesia Bank OCBC NISP Bank Tabungan Negara UUS Bank Permata UUS Bank CIMB Niaga UUS Bank Danamon Indonesia UUS Bank BCA Syariah Bank Sinarmas Bank Citibank NA Bank Woori Saudara Indonesia Lalu peserta BI-FAST tahun depan: Bank Sahabat Sampoerna Bank Harda International Bank Maspion Bank KEB Hana Indonesia Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Bank Ina Perdana Bank Mandiri Taspen Bank Nationalnobu Bank Jatim UUS Bank Mestika Dharma Bank Jatim Bank Multiarta Sentosa Bank Ganesha Bank OCBC NISP UUS Bank Digital BCA Bank Sinarmas UUS Bank Jateng UUS Standard Chartered Bank Bank Jateng BPD Bali Bank Papua Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Source: Detik.com Author: Trio Hamdani
Dongkrak Pembiayaan Ekonomi, BI Kembangkan Instrumen Pasar Keuangan Hijau
JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) mengaku bakal terus berkontribusi mengembangkan instrumen pasar keuangan hijau dan berkelanjutan, guna mendorong pembiayaan ekonomi di Tanah Air. Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti mengatakan, pembiayaan berkelanjutan atau sustainable finance merupakan salah satu topik dari 6 isu prioritas di bidang keuangan yang akan diangkat pada Presidensi G20 Indonesia. "Isu keuangan berkelanjutan ini terkait upaya dalam mengembangkan sumber-sumber pembiayaan yang dapat mendukung upaya dunia dalam mengatasi perubahan iklim," kata dia, dalam keterangannya, Senin (25/10/2021). "Termasuk menangani risiko transisi menuju ekonomi rendah karbon. G20 adalah forum kerja sama multilateral yang bertujuan mewujudkan pertumbuhan global yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif," tambahnya.Destry menjelaskan, dalam rangka pengembangan instrumen pembiayaan proyek ramah lingkungan itu, seluruh pemangku kepentingan harus berkolaborasi mengimplementasikan kerangka kerja yang komprehensif dari kebijakan berkelanjutan nasional. "Sehingga tercipta ruang untuk memperkuat dan mengembangkan aspek fundamental dan infrastruktur ekosistem keuangan berkelanjutan, misalnya terkait taksonomi, lembaga pendukung, regulasi, dan hal-hal lain," tuturnya.Destry berharap, seluruh regulator terkait diharapkan dapat melakukan perencanaan matang dalam pengembangan pasar keuangan berkelanjutan demi mencapai kesejahteraan masyarakat Indonesia. "BI akan terus berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk terus mendorong kesadaran akan keuangan berkelanjutan dan aplikasinya dalam pasar keuangan dan ekonomi secara keseluruhan," ucapnya. Sebagai informasi, salah satu isu utama konsep keberlanjutan yang menjadi perhatian global maupun Indonesia adalah dampak perubahan iklim terhadap stabilitas pertumbuhan ekonomi dan sistem keuangan. Hal itu ditunjukkan melalui komitmen Indonesia dalam Perjanjian Paris tahun 2015 untuk turut berkontribusi membatasi pemanasan global tidak melewati ambang batas 2 derajat celcius dan berupaya maksimal tidak melewati 1,5 derajat celcius, dibandingkan dengan saat sebelum revolusi industri. Source: Kompas.comPenulis : Rully R. RamliEditor : Yoga Sukmana
Hasil Lelang SUN Membaik, Partisipasi Investor Asing Kembali Naik
Bisnis.com, JAKARTA – Lelang Surat Utang Negara (SUN) pada hari ini, Selasa (26/10/2021) masih cukup diminati oleh para investor, terutama dari luar negeri. Hal tersebut terlihat dari kenaikan jumlah partisipasi investor asing pada lelang hari ini. Berdasarkan data dari laman Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, lelang hari ini menghasilkan penawaran sebesar Rp69,53 triliun. Jumlah penawaran yang masuk pada hari ini mengalami kenaikan dibandingkan edisi 12 Oktober lalu sebanyak Rp50,14 triliun. Direktur SUN DJPPR Kementerian Keuangan Deni Ridwan mengatakan, minat investor masih tetap tinggi meskipun pemerintah telah menurunkan target lelang menjadi Rp8 triliun sejak lelang SUN sebelumnya. Bid to cover ratio pada lelang kali ini juga meningkat menjadi 8,7 kali atau kembali menjadi yang tertinggi pada tahun 2021. Ia menjelaskan, kondisi pasar menjelang akhir tahun cukup stabil namun pelaku pasar masih khawatir terhadap isu tingkat inflasi US dan rencana tapering dari The Fed. Namun demikian, masih tingginya likuiditas dalam negeri dan berkurangnya supply SBN di pasar perdana menjadi katalis untuk penguatan yield SBN lebih lanjut. “Partisipasi investor asing meningkat dari lelang SUN sebelumnya yaitu dari 8,3 persen menjadi 12,6 persen dari total penawaran. Seri-seri yang paling diminati investor, baik asing maupun domestik pada lelang SUN kali ini adalah tenor 6, 11 dan 21 tahun dengan total 71 persen dari total penawaran yang masuk,” jelasnya dikutip dari keterangan resmi. Di sisi lain, pihaknya melihat adanya penurunan Weighted Average Yield (WAY) yang dimenangkan untuk seluruh seri Obligasi Negara (ON) sekitar 4-22 basis poin (bps) dibandingkan dengan imbal hasil (yield) seri yang sama pada lelang SUN sebelumnya. Penurunan yield tertinggi pada Obligasi Negara tenor 11 tahun. Selain itu, WAY yang dimenangkan pada lelang SUN hari ini juga lebih rendah sekitar 1-9 bps apabila dibandingkan dengan yield pada penutupan perdagangan kemarin. Dengan mempertimbangkan rencana kebutuhan pembiayaan tahun 2021, imbal hasil SBN yang wajar di pasar sekunder, serta pemenuhan supply SUN dari pasar perdana, Pemerintah memutuskan untuk memenangkan permintaan sebesar Rp8 triliun. Source: Bisnis.com Author: Lorenzo Anugrah Mahardhika Editor : Farid Firdaus
BEI bidik pertumbuhan investor hingga 30% di tahun depan
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bursa Efek Indonesia (BEI) memperkirakan jumlah investor di pasar modal masih akan meningkat tahun depan. Direktur Pengembangan BEI Hasan Fawzi mengungkapkan, pertumbuhan investor sepanjang tahun 2022 kurang lebih akan sama dengan tahun 2021 ini. "Tahun depan, angka target kurang lebih sama, dengan beban yang lebih tinggi. Angka target pertumbuhannya kurang lebih 30% terhadap angka di posisi akhir tahun 2021," ujar Hasan dalam konferensi pers rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) BEI yang digelar secara virtual, Rabu (27/10). Adapun sepanjang tahun 2021 ini, BEI membidik peningkatan investor di pasar modal sebesar 30% dan target tersebut sudah terlampaui. Menurut catatan bursa, per pertengahan Oktober 2021, jumlah investor pasar modal sudah mencapai 6,6 juta. Padahal pada awal tahun 2021, jumlah investor di pasar modal baru tercatat 3,88 juta. Dengan kata lain, pertumbuhannya sudah mencapai 68%-69% sejauh ini. Khusus investor saham, angkanya sudah mencapai 3,72 juta atau bertumbuh 81%. "Sampai akhir tahun masih ada sekitar dua bulan lagi, harapannya akan ada peningkatan yang stabil di angka peningkatan 10% setiap bulannya," imbuh Hasan. Hasan menambahkan, dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) tahun 2022, BEI telah merencanakan 42 rencana kerja. Sembilan di antaranya dikelompokkan sebagai rencana kerja atau inisiatif strategis. Sembilan lainnya berkaitan langsung dengan agenda-agenda dalam master plan atau rencana pengembangan bisnis BEI kurun waktu 2021-2025. Sementara 24 lainnya adalah rencana kerja yang akan melakukan enhancement atau penyempurnaan untuk fungsi dan kegiatan operasional BEI. Di antara rencana-rencana tersebut, Hasan mengungkapkan ada inisiatif baru yakni pengembangan carbon trading, perdagangan nilai emisi karbon. "Kami canangkan untuk mendukung agenda pemerintah. Di mana tahun depan akan mulai ada nilai ekonomi karbon yang diimplementasikan dengan salah satu unsurnya adalah perdagangan karbon," ujar dia. BEI juga akan mengembangkan papan baru new economy. Papan ini dikembangkan untuk menyongsong perusahaan tercatat yang akan masuk dalam kategori new economy. Rencana lain, bursa akan kembali melakukan peningkatan terhadap Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif (SPPA), XBRL enhancement dan taksonomi maintenance, serta pembaruan aplikasi Centeralize Trading Platform (CTP). Selain itu, bursa berencana melakukan pengembangan papan pemantauan khusus yang tahun ini baru dilakukan dalam bentuk notasi, pengembangan kembali e-IPO, pengembangan lanjutan untuk decision support system (DSS), dan enhancement notasi khusus. Mengenai indeks baru, Hasan mengungkapkan, tahun depan BEI berencana menambah alteratif pilihan indeks bertema syariah dan ESG. Adapun saat ini BEI tengah melakukan pembahasan final dengan Yayasan KEHATI, sehingga dalam waktu dekat dimungkinkan menerbitkan satu atau dua indeks ESG baru. Source: Kontan.co.id Reporter: Kenia Intan | Editor: Wahyu T.Rahmawati
Ramai Tipu-tipu Robot Trading, Ternyata Belum Ada Aturannya?
Jakarta, CNBC Indonesia - Saat ini sedang marak fenomena penggunaan robot untuk aktivitas trading. Robot trading ini dinilai mampu untuk mengeksekusi beberapa strategi investasi yang berujung pada keuntungan. Namun, akhir-akhir ini mulai muncul robot trading yang nyatanya bodong alias tak berizin dari otoritas terkait di Indonesia. Dengan iming-iming keuntungan hingga 50% setiap bulannya, banyak trader yang justru terjebak dalam kerugian yang besar setelah menggunakan sistem otomatis itu. Melihat fenomena ini, pengamat pasar uang, Ariston Tjendra, mengatakan bahwa masyarakat harus lebih selektif dalam melihat penawaran-penawaran robot trading. Bila ada janji keuntungan besar yang konsisten, bisa dipastikan itu merupakan skema penipuan. "Investasi punya prinsip high return high risk, jadi kalau tak ada risiko itu bodong, termasuk investasi yang menawarkan robot trading," ujarnya dalam program Investime CNBC Indonesia, Selasa, (26/10/2021). Ia pun menambahkan bahwa robot trading sebenarnya dijalankan dengan strategi yang telah ditentukan oleh manusia dan dirancang dalam sebuah algoritma. Strategi tersebut bisa saja benar namun juga memiliki peluang kesalahan sehingga perlu ada update berkala yang harus dilakukan oleh trader yang membuat programnya. "Ya kita musti update dinamika pasar dan evaluasi sehingga konsistensi kita semakin kuat. Ini bisa dilakukan setiap minggu atau bulan." Lebih lanjut, Ariston juga menyebut hal ini sangat diperlukan mengingat belum ada regulasi yang mengatur penggunaan robot trading sehingga belum ada yang pembeda mana yang legal dan mana yang ilegal. "Saya belum lihat peraturannya mengenai robot trading ini. Sementara belum ada regulasi yang khusus untuk robot ini jadi banyak penyedia robot yang tetap memasarkan robotnya." Terakhir, ia juga meminta agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan segera menindak para penjual jasa robot trading dengan janji keuntungan besar. Pasalnya banyak masyarakat yang telah menjadi korban kerugian dan penggunaan robot ini. "Ya harusnya regulator bertindak untuk melarang segala bentuk pemasaran atau iklan dari investasi robot trading (yang menjanjikan keuntungan besar) ini atau yang menjurus ke arah bodong." Satgas Waspada Investasi (SWI) juga sudah mengimbau bagi para pengguna robot trading yang melakukan transaksi agar memahami terlebih dahulu mekanisme perdagangan, termasuk memahami risiko yang bisa ditimbulkan oleh transaksi ini. Ketua SWI Tongam L. Tobing mengatakan dalam melakukan perdagangan tetap ada risiko untuk untung dan rugi, sehingga tidak ada kepastian bahwa pelaku perdagangan selalu mendapatkan keuntungan dari aktivitas yang dilakukan. "Robot trading hanya merupakan alat untuk melakukan perdagangan, sehingga bisa untung dan juga bisa rugi. Tidak akan ada keuntungan yang fix dalam trading. Masyarakat yang ingin menggunakan robot trading hendaknya adalah orang yang sudah memahami mekanisme trading, sehingga mengetahui risikonya," kata Tongam kepada CNBC Indonesia, Jumat (22/10/2021). Sebelumnya, masyarakat juga dikejutkan dengan penipuan investasi valuta asing atau foreign exchange (forex/valas) Sunton Capital, robot trading asal Inggris, yang dilaporkan merugikan banyak nasabah dan layanannya tidak terdaftar di otoritas sebagaimana disampaikan SWI.(tas/tas) Source: CNBC Indonesia Author: Tommy Sorongan
Prospek Reksadana di Akhir Tahun 2021
Pengen tau bagaimana prospek reksa dana di akhir tahun?Yuk ikutan sesi live IG KIMI @kiwoom.invest bareng @idx_ntt
Rapor Reksa Dana Hijau pada Oktober 2021
Bisnis.com, JAKARTA – Infovesta Utama mencapat kinerja reksa dana sepanjang Oktober 2021 bergerak di area positif seiring ditopang beragam sentimen global. Misalnya rencana tapering off, krisis utang Evergrande China, kenaikan harga komoditas global imbas krisis energi di sejumlah negara maju, kendala rantai pasokan global hingga kekhawatiran stagflasi. Hal tersebut berdampak pada kinerja reksa dana baik berbasis ekuitas maupun surat utang. Kinerja reksa dana berbasis ekuitas melalui Infovesta Equity Fund Index mengalami kenaikan imbal hasil tertinggi sebesar 3,53 persen secara bulanan atau 1,65 persen secara YTD. Kenaikan tersebut utamanya didorong oleh IHSG yang naik sebesar 4,84 persen ke level 6.591. Pada awal Oktober, IHSG bergerak di level 6.228 dan melaju ke level 6.658.77 pada pertengahan bulan. Hal itu membuat pergerakan reksa dana saham ikut menghjiau. Apalagi ditopang oleh permintaan komoditas global yang meningkat seiring dengan krisis energi yang melanda China, Eropa, AS, hingga Singapura. Kinerja reksa dana berbasis surat utang melalui Infovesta Fixed Income Fund Index pun cukup bertenaga karena masih mengalami kenaikan sebesar 0,54 persen secara bulanan. Dalam lelang SBN pekan lalu saja, penawaran yang masuk melebihi target indikatif atau sebesar Rp50,14 triliun yang mengindikasikan likuiditas yang cukup besar di pasar obligasi. Meski demikian, aksi jual asing di pasar obligasi masih terjadi bahkan mencapai Rp11,58 triliun sepanjang Oktober 2021 imbas rencana tapering off yang akan dimulai pertengahan November 2021. Sepanjang 2021, kinerja reksa dana campuran justru unggul disbanding reksa dana lainnya yakni sebesar 4,47 persen. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan indeks acuan secara YTD yakni IHSG sebesar 10,24 persen serta IGBI dan ICBI masing-masing sebesar 3,82 persen dan 0,77 persen. Selanjutnya, kinerja reksa dana jenis pasar uang mencatatkan imbal hasil positif sebesar 0,23 persen atau 2,79 persen secara YTD. Tren suku bunga rendah yang dipertahankan di level 3,5 persen turut berpengaruh pada imbal hasil reksa dana pasar uang. Meski demikian, instrumen pasar uang tetap menjadi instrumen investasi paling aman di tengah gejolak pasar yang terjadi. Kinerja reksa dana yang tercatat positif baik secara bulanan dan YTD di tengah sentimen global yang membayangi mencerminkan kondisi pasar modal Indonesia yang cenderung lebih resilient. Source: Bisnis.comAuthor: Pandu GumilarEditor : Hafiyyan
Simak lima seri sukuk yang dilelang pada hari ini (2/11)
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah kembali akan menggelar lelang surat berharga syariah negara (SBSN) atau sukuk negara pada hari ini (2/11). Pada lelang kali ini, pemerintah menetapkan target indikatif sebesar Rp 4 triliun. Dilansir dari laman Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, terdapat lima seri sukuk yang akan dilelang, yakni satu seri SPN-S (Surat Perbendaharaan Negara - Syariah) dan empat seri PBS (Project Based Sukuk). Dana yang diperoleh dalam lelang ini akan digunakan pemerintah untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN 2021. Berikut kelima seri sukuk yang akan dilelang pada hari ini: SPN-S 03052022 yang jatuh tempo pada 3 Mei 2022 dengan imbalan diskonto PBS031 yang jatuh tempo pada 15 Juli 2024 dengan imbalan 4%. PBS032 yang jatuh tempo pada 15 Juli 2026 dengan imbalan 4,875%. PBS029 yang jatuh tempo pada 15 Maret 2034 dengan imbalan 6,375% PBS028 yang jatuh tempo pada 15 Oktober 2046 dengan imbalan 7,75% Lelang ini akan dibuka pukul 09.00 WIB dan ditutup pukul 11.00 WIB pada hari ini. Adapun hasil dari pelaksanaan akan diumumkan pada hari yang sama dan tanggal setelmen jatuh pada Kamis 4 November 2021. Lelang SBSN akan dilaksanakan dengan menggunakan sistem pelelangan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia sebagai Agen Lelang SBSN. Lelang bersifat terbuka (open auction) dan menggunakan metode harga beragam (multiple price). Pemenang lelang yang mengajukan penawaran pembelian kompetitif akan membayar sesuai dengan yield yang diajukan. Pemenang lelang yang mengajukan penawaran pembelian non-kompetitif akan membayar sesuai dengan yield rata-rata tertimbang (weighted average yield) dari penawaran pembelian kompetitif yang dinyatakan menang. Selain itu, Lelang SBSN seri SPN-S akan diterbitkan menggunakan akad Ijarah Sale and Lease Back dengan mendasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) nomor 72/DSN-MUI/VI/2008. Sedangkan SBSN seri PBS menggunakan akad Ijarah Asset to be Leased dengan mendasarkan pada fatwa DSN-MUI nomor 76/DSN-MUI/VI/2010. Source: Kontan.co.id Reporter: Hikma Dirgantara | Editor: Anna Suci Perwitasari
Permudah Pengawasan, OJK Luncurkan OBox Buat BPR dan BPRS
Jakarta, CNN Indonesia -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan aplikasi OJK Box (Obox) untuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) pada Selasa (2/11). Aplikasi ini ditujukan agar perbankan dapat menyalurkan informasi transaksional kepada OJK dengan cara yang lebih efisien. "Informasi ini akan melengkapi laporan yang telah disampaikan, sehingga OJK dan BPR/BPRS dapat meningkatkan awareness terhadap risiko yang akan dihadapi," ujar Deputi Komisioner Pengawas Perbankan II OJK Bambang Wijanarko dalam launching OJK Box, Selasa (2/11). Sebelumnya, aplikasi serupa sudah diimplementasikan kepada bank-bank umum. Namun kini sejumlah 33 BPR dan 11 BPRS akan menggunakan sistem serupa. Bambang berharap kehadiran aplikasi ini dapat memberikan manfaat bagi BPR/BPRS dalam menyampaikan informasi transaksional dan mempermudah pengawasan bagi OJK. Dengan demikian, BPR/BPRS dapat menjadi perbankan yang lebih kompetitif dan daya tahan yang lebih baik. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana mengatakan peluncuran aplikasi ini merupakan upaya dalam meningkatkan pengawasan BPR/BPRS. Selain itu, langkah ini juga sejalan dengan Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia (RP2I) 2020-2025. Menurutnya aplikasi ini memiliki keuntungan bagi OJK dan perbankan. Salah satunya adalah memudahkan pekerjaan bankir pada saat OJK melakukan pengawasan on site. "Saat pengawas kami datang ke bank, kami tidak lagi meminta laporan yang dibutuhkan dalam melakukan on site supervision sehingga ini dapat menghemat waktu karena pengawas langsung mengurus analisa laporan," ujarnya. Bagi OJK, aplikasi ini dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan. Selain itu, OJK dapat mendeteksi potensi permasalahan bank secara lebih dini dan lebih responsif. Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Nurhaida mengatakan aplikasi ini merupakan bagian dari inisiatif strategis dalam memanfaatkan informasi dan teknologi dalam bidang pengawasan. Nurhaida tidak menutup kemungkinan, ke depan aplikasi ini akan digunakan di sektor industri keuangan lainnya seperti pasar modal. Ia pun menambahkan OJK akan terus mengembangkan sektor teknologi dalam bidang pengawasan seperti pemanfaatan big data, data diagnostik, hingga kecerdasan buatan. (fry/sfr) Source: CNN Indonesia
Biaya Transfer BI Fast Cuma Rp 2.500, 25 Detik Langsung Sampai
Jakarta - BI Fast Payment akan menjadi sistem infrastruktur baru untuk penyelesaian transaksi untuk segmen pembayaran ritel. Sistem ini nantinya akan menggantikan ini Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI). Kelebihan dari BI Fast ini adalah 24 jam penuh selama 7 hari, artinya tidak ada waktu istirahat. Sementara SKNBI waktu operasionalnya 6.30-16.45. BI Fast Payment juga menawarkan penyelesaian kliring dan setelmen yang cepat. Bahkan dijanjikan nantinya transfer uang hanya butuh 25 detik saja. Menariknya lagi untuk biaya transaksi maksimal ke nasabah/merchant BI Fast hanya Rp 2.500. Sebagai perbandingan untuk RTGS Rp 30.000 dan SKNBI Rp 2.900. Asisten Gubernur Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Filianingsih Hendarta menegaskan BI Fast Payment bisa dilakukan di berbagai instrumen dan kanal pembayaran. "Ini orang biasanya rancu antara instrumen dan kanal. Instrumennya apa aja? Dia bisa menggunakan nota debet kredit, bisa menggunakan uang elektronik, bisa menggunakan kartu," terangnya dalam konferensi pers virtual, Rabu (3/11/2021). Sementara untuk kanal pembayarannya BI Fast bisa dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari datang ke teller, internet banking, mobile banking, ATM, EDC hingga nantinya juga bisa melalui agen. "Bahwa nasabah bisa bertransaksi melalui berbagai instrumen dan berbagai kanal pembayaran, dan BI Fast ini akan memproses transaksi berdasarkan instruksi dari nasabah melalui peserta pengirim," tambahnya. Saat diluncurkan nanti, jumlah uang yang ditransfer melalui BI Fast Payment maksimal hanya Rp 250 juta. Namun Fili menegaskan jumlah tersebut akan bisa berubah sesuai dengan kondisi nantinya. Selain itu, BI Fast Payment juga menjanjikan perpindahan uang yang cepat di level bank, bukan hanya di level nasabah. Artinya uang yang berpindah antar bank juga akan realtime. "Kalau sekarang beberapa online transfer itu di nasabahnya memang realtime, tapi di banknya masih H+1," ucapnya. (das/eds) Source: Detik.com Author: Danang Sugianto
Lelang SUN dan SBSN Sisa Tahun 2021 Dibatalkan, Ini Alasannya
JAKARTA, iNews.id - Pemerintah membatalkan lelang rutin surat utang negara (SUN) dan sukuk negara atau surat berharga syariah negara (SBSN) di pasar perdana domestik yang masih terjadwal pada sisa tahun ini. Alasannya, karena target pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari penerbitan surat berharga negara (SBN) sudah tercapai. Selain itu, berdasarakan keterangan pers Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan yang dikutip dari Antara, lelang terjadwal ditiadakan dengan mempertimbangkan outlook penerimaan dan belanja negara pada akhir 2021, yang diperkirakan mampu menjaga kinerja defisit APBN dalam posisi yang aman. Sisa lelang penerbitan SUN dan SBSN yang ditiadakan di sisa 2021 adalah lelang SUN pada 9 November, 23 November, dan 7 Desember serta lelang SBSN pada 16 November, 30 November, dan 14 Desember. Terkait rencana pembiayaan selanjutnya, pemerintah dimungkinkan untuk melakukan penerbitan SBN pada kuartal IV 2021 dalam rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN 2022 atau prefunding. Namun, pemerintah akan memantau kondisi makro ekonomi dan pasar keuangan kuartal IV 2021 serta kebutuhan kas negara di awal tahun 2022 untuk pelaksanaan prefunding tersebut. Sebelumnya, untuk pembiayaan negara melalui penerbitan SUN dan SBSN untuk APBN 2021 hingga awal November, pemerintah telah menyerap dana masing-masing Rp576,74 triliun dan Rp224,19 triliun dengan total sebesar Rp800,93 triliun. Salah satu penawaran tertinggi investor yang masuk untuk lelang SUN terjadi pada 3 Agustus 2021, yakni sebesar Rp107,78 triliun atau tertinggi kedua sepanjang sejarah penerbitan SUN. Source: Inews.id Author: Suparjo Ramalan Editor : Jujuk Ernawati
Meleset dari target, ekonomi Indonesia cuma tumbuh 3,5% di kuartal III-2021
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada dalam zona positif pada kuartal III-2021. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, perekonomian periode Juli-September 2021 tumbuh 3,51% secara tahunan (yoy) Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia atas dasar harga berlaku (ADHB) tercatat Rp 4.325,4 triliun. Kemudian, bila dilihat atas dasar harga konstan (ADHK) tercatat Rp 2.815,9 triliun. Sayangnya, meski berada dalam zona positif, pertumbuhan ekonomi Indonesia ini lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada kuartal II-2021. Sekedar mengingatkan, pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua mencapai 7,07% yoy. Margo bilang, penurunan angka pertumbuhan ekonomi pada kuartal III-2021 ini tak lepas dari adanya peningkatan kasus harian Covid-19 yang membuat pemerintah menarik rem darurat berupa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dan PPKM Level. “PPKM ini berpengaruh besar karena menghambat mobilitas dan mengganggu aktivitas ekonomi secara keseluruhan,” ujar Margo via video konferensi, Jumat (5/11). Tak hanya lebih rendah dari kuartal II-2021, realisasi pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga ini pun meleset dari perkiraan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati optimistis, pertumbuhan ekonomi kuartal III-2021 mencapai 4,5% yoy. Bahkan, angka ini lebih optimistis daripada proyeksi sebelumnya yang sebesar 4% yoy. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo bahkan lebih percaya diri. Dia memperkirakan, pertumbuhan ekonomi di periode Juli-September 2021 bisa tumbuh di kisaran 5% yoy, meski pada awal Juli 2021 dihadang badai Covid-19. Perry tak menampik, pembatasan kegiatan masyarakat ini menekan kegiatan ekonomi masyarakat, terlihat dari menurunnya aktivitas transaksi ekonomi dan keuangan. Namun, penurunan kegiatan ekonomi ini hanya bersifat sementara. Pasalnya, setelah PPKM menunjukkan hasil dengan penurunan angka penyebaran kasus, BI melihat adanya peningkatan kegiatan ekonomi bahkan pada akhir Juli 2021 dan terus berlanjut pada Agustus 2021 dan hingga saat ini. Source: Kontan.co.id Reporter: Bidara Pink | Editor: Anna Suci Perwitasari
FUND TIME: Saham atau Reksa Dana
Hai #SobatKIMIKali ini KIMI @kiwoom.invest akan berkolaborasi dengan @kiwoomid untuk ngomongin peluang cuan di reksa dana dan saham.Save the date:Senin, 8 November 2021Pukul 16.00 WIBSee u there...????
Pandemi Mereda, Pemerintah Pede Ekonomi RI 2021 Tumbuh 3,7-4%
Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi setahun penuh ini bisa tercapai 3,7% sampai 4%. "Pemerintah optimis pertumbuhan full year bisa tercapai 3,75-4%," katanya dalam konferensi pers secara virtual, Senin (8/11/2021). Hal itu didukung karena menurutnya, resiliensi perekonomian RI dinilai bagus. Baik dari cadangan devisa, neraca perdagangan, hingga IHSG atau nilai tukar. "Walaupun fluktuatif tetapi relatif stabil," ungkapnya. Sementara untuk utang luar negeri diungkapkan sudah mencapai US$ 42,5 miliar dan inflasi disebut terjaga di kisaran 1,6% sampai 1,97%. Terkait, progres program pemulihan ekonomi nasional (PEN) hingga 5 November 2021 sudah mencapai 61,3% dari pagu Rp 744,77 triliun atau realisasinya Rp 456,35 triliun. "Klaster kesehatan Rp 126,65 triliun atau 58,9%, kemudian perludingan sosial Rp 132,49 triliun atau 72,4%, klaster prioritas Rp 72,59 triliun atau 51,6%, untuk dukungan UMKM Koperasi Rp 63,45 triliun atau 39,1% dan insentif usaha sudah 97,4% atau Rp 61,17 triliun," tutupnya. Sementara untuk perpanjangan PPKM luar Jawa-Bali, Airlangga mengumumkan bahwa akan diperpanjang dari 9-22 November 2021. "Atau di perpanjang 2 minggu dengan kreteria level asesmen ditambahkan capian vaksin," imbuhnya. (dna/dna) Source: Detik.com Author: Aulia Damayanti
Jangan Kelewat! Ada IPO Jumbo Grup Cimory Rp 4 T nih
Jakarta, CNBC Indonesia - Perusahaan produsen produk susu dan makanan Cimory, PT Cisarua Mountain Dairy, berencana melakukan penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI). Berdasarkan prospektus e-IPO yang disampaikan kepada BEI, perseroan berencana menawarkan sebanyak 1.190.203.000 saham baru atau setara 15% saham. Adapun, harga penawaran umum perdana saham perseroan di kisaran Rp 2.780 sampai dengan Rp 3.160 per saham, sehingga dari IPO ini perseroan berpotensi menggalang dana sebesar Rp 3,30 triliun sampai dengan Rp 3,76 triliun atau nyaris Rp 4 triliun dengan asumsi harga tertinggi. Bersamaan dengan IPO, perseroan juga akan melaksanakan program kepemilikan saham pegawai (Employee Stock Allocation/ESA), sebanyak-banyaknya 0,60% dari jumlah saham yang ditawarkan dari penawaran umum atau sebanyak 700.000 saham. Tak hanya itu, Cimory Grup juga akan melaksanakan program pembelian saham kepada manajemen dan pegawai (MESOP, management employee stock option) ayang diselenggarakan secara bertahap dengan jumlah saham yang diterbitkan maksimal 10%. Rencananya, perseroan akan menggunakan dana sekitar 33% untuk belanja modal yang berkaitan dengan penambahan kapasitas untuk fasilitas produksi dalam bentuk properti, pabrik, dan peralatan. Sekitar 25% akan digunakan untuk penyetoran modal kepada entitas anak, yaitu PT Macroprima Panganutama (MP) yang bergerak di bisnis pengolahan dan pengalengan makanan. Selanjutnya, sekitar 20% akan dialokasikan untuk penyetoran modal usaha entitas anak perseroan, PT Macrosenta Niagaboga yang bergerak di bisnis agen dan distributor. 15% dana IPO akan digunakan untuk belanja modal yang berkaitan dengan ekspansi saluran distribusi berupa penambahan 68.000 chiller di toko dan retail. Kemudian, sisanya sekitar 7% akan digunakan untuk modal kerja pembiayaan operasional. Dalam IPO ini, perseroan menunjuk PT CLSA Sekuritas Indonesia dan PT Mandiri Sekuritas sebagai penjamin pelaksana efek. Masa penawaran awal IPO Cimory Grup dijadwalkan pada 10 November sampai dengan 17 November. Perkiraan tanggal efektif pada 26 November. Selanjutnya, masa penawaran umum perdana saham pada 30 November sampai 2 Desember 2021. Tanggal penjatahan pada 2 Desember dan perkiraan tanggal pencatatan saham di BEI pada 6 Desember 2021. Sebagai informasi, perseroan adalah produsen produk susu premium dan makanan konsumen premium yang didirikan oleh Bambang Sutantio sejak tahun 1993. Portofolio produk susu premium perseroan terdiri dari yogurt dan produk susu yang dijual dengan merek "Cimory". Portofolio makanan konsumen premium Perseroan terdiri dari berbagai produk siap masak dan siap makan seperti sosis, nugget ayam, daging luncheon, produk makanan laut, pelengkap makanan berbahan dasar telur, dan produk telur cair, yang dijual dengan merek "Besto", "Kanzler", "Kanzler Singles", "Juragan", "Euro Gourmet", dan "Mamayo". Perseroan memiliki enam fasilitas produksi yang berlokasi strategis untuk memenuhi basis konsumen perseroan. Sebanyak tiga fasilitas produksi didedikasikan untuk produk susu premium Perseroan, satu berlokasi di Sentul, satu berlokasi di Semarang, dan satu berlokasi di Pasuruan, serta tiga fasilitas produksi yang didedikasikan untuk makanan konsumen premium, satu berlokasi di Cikupa dan dua berlokasi di Semarang. (tas/tas) Source: CNBC Indonesia Author: Syahrizal Sidik
Masa Penawaran Tinggal Sepekan, Sukuk Tabungan ST008 Terjual Rp4,3 Triliun
Bisnis.com, JAKARTA — Pemesanan sukuk tabungan (ST) seri ST008 telah mencapai Rp4,3 triliun sepekan sebelum masa penawaran ditutup Berdasarkan data yang dilansir dari salah satu mitra distribusi daring Rabu (10/11/2021) sekitar pukul 15.48, total penjualan ST008 telah menyentuh Rp4,3 triliun. Adapun kuota pemesanan pada mitra distribusi tersebut sudah tercatat Rp0 dari target Rp4,3 triliun. Jumlah tersebut kian mendekati target pemerintah yang mematok jumlah pemesanan sebesar Rp5 triliun. Adapun, masa penawaran dibuka hingga 17 November 2021 mendatang. Dengan kata lain, penawaran seri ST008 tersisa 7 hari. Kupon yang ditetapkan untuk seri ST008 sebesar 4,80 persen yang bersifat mengambang atau floating with floor. Artinya besaran kupon ST008 akan disesuaikan dengan perubahan tingkat suku bunga Bank Indonesia (BI) sebagai acuan. Pembayaran kupon akan dilakukan pada tanggal 10 Desember 2021-10 Februari 2022 dengan kupon yang berlaku kupon sebesar 4,80 persen. Perinciannya, suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) pada saat penetapan sebesar 3,50 persen ditambah spread yang ditetapkan sebesar 130 bps. Spread 130 bps ini akan tetap sebesar sampai dengan jatuh tempo dan tingkat kupon minimal tidak akan berubah sampai dengan jatuh tempo. Sementara itu, tanggal pembayaran kupon ini akan dibayarkan setiap tanggal 10 setiap bulannya. Masyarakat yang tertarik berinvestasi pada instrumen ritel yang mempunyai tanggal jatuh tempo 10 November 2023 ini dapat mulai memesan dengan minimum pemesanan Rp1 juta dan maksimum Rp1 miliar. Proses pemesanan pembelian ST008 secara online dilakukan melalui 4 tahap yaitu registrasi atau pendaftaran, pemesanan, pembayaran dan setelmen atau konfimasi. Pemesanan pembelian disampaikan melalui sistem elektronik yang disediakan Mitra Distribusi yang memiliki interface dengan sistem e-SBN. Source: Bisnis.com Author: Lorenzo Anugrah Mahardhika Editor : Annisa Sulistyo Rini
Survei BI: Masyarakat Optimistis Ekonomi RI Makin Membaik
Jakarta - Kenaikan Indeks Keyakinan Konsumen dalam hasil Survei Konsumen Oktober 2021 dari Bank Indonesia (BI) menunjukkan masyarakat kian optimistis dalam pemulihan ekonomi nasional. Upaya penanganan pandemi di Indonesia pun diyakini dapat berjalan beriringan dengan aspek perekonomian. "Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi terus menguat dan tumbuh optimis sejalan dengan membaiknya penanganan pandemi. Pemerintah mengapresiasi hal ini," ujar Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate dalam keterangan tertulis, Kamis (11/11/2021). Menurutnya data dari BI tersebut menjadi bukti kebijakan gas dan rem selama ini efektif menyeimbangkan aspek pemulihan ekonomi dan kesehatan. Dengan begitu diharapkan tren positif bisa dipertahankan. Sehingga perputaran ekonomi Indonesia terus tumbuh dan pandemi dapat terkendali. Survei Konsumen Oktober 2021 dari Bank Indonesia dalam hal Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) tercatat menguat menjadi 113,4 dari sebelumnya 95,5 pada September 2021. Level IKK yang sudah mencapai lebih dari 100 ini menunjukkan keyakinan konsumen berada pada area optimistis. Kenaikan IKK dinilai turut didorong oleh perbaikan pada Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) saat ini dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK). Persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini terpantau membaik, terutama dalam hal ketersediaan lapangan kerja dan penghasilan. Johnny menerangkan hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang telah melonggarkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di berbagai daerah mengingat penanganan COVID-19 yang terus membaik. "Penguatan keyakinan konsumen ini tentunya dipengaruhi oleh membaiknya aktivitas ekonomi dan penghasilan masyarakat, seiring dengan pembukaan kegiatan di berbagai sektor," kata Johnny. Johnny yakin tren positif masih akan berlanjut ke depannya. Apalagi dalam waktu dekat akan memasuki momentum Natal dan Tahun Baru yang bisa memacu aktivitas konsumsi masyarakat. Kendati demikian, Johnny mewanti-wanti masyarakat untuk tetap waspada terhadap risiko penularan COVID-19. "Dalam melakukan aktivitas konsumsi, sedapat mungkin tetap bijak bermobilitas, hindari kerumunan, dan terapkan protokol kesehatan dengan baik, pakai masker dengan benar. Kita tidak ingin momentum yang baik ini terdistraksi kembali dengan lonjakan kasus," pungkasnya. (prf/ega) Source: Detik.com Author: Jihaan Khoirunnisaa - detikFinance
OJK: Kredit perbankan naik 2,21% yoy pada September 2021
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perbankan bisa kembali mengoptimalkan pendapatan bunga bersih atau net interest income (NII) seiring pulihnya permintaan kredit. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatatkan kredit perbankan terus meningkat 2,21% year on year (yoy) pada September 2021. Pertumbuhan kredit perbankan di sektor transportasi melesat 14,59% yoy, pertanian tumbuh 4,34%, rumah tangga naik 3,6%, dan konstruksi juga tumbuh positif 3,77%. Kendati demikian, NII tidak hanya dipengaruhi oleh permintaan kredit, terdapat aspek lain seperti biaya dana yang harus dijaga. Bank Rakyat Indonesia (BRI) mampu mencatatkan pertumbuhan NII sebesar 27,9% yoy dari Rp 56,04 triliun menjadi Rp 71,69 triliun di September 2021. Sekretaris Perusahaan BRI Aestika Oryza Gunarto menyatakan faktor utamanya karena bank mampu menurunkan biaya dana. “Terlihat dari beban bunga BRI yang tercatat menurun 35,2 persen yoy, dari Rp 29,8 triliun di akhir September 2020 menjadi Rp 19,3 triliun pada akhir September 2021,” ujar Aestika kepada Kontan.co.id pada Rabu (10/11). Lanjut ia, pencapaian tersebut tak lepas dari strategi perseroan yang terus berupaya untuk meningkatkan porsi dana murah (CASA) dengan cara memperbaiki struktur pendanaan. Melalui platform simpanan berbasis digital dan pengembangan micropayment system. “BRI memiliki strategi untuk meningkatkan rekening tabungan dan giro di ekosistem platform digital sebagai source of fund. Dari sisi ekosistem pembayaran, kolaborasi BRI dengan berbagai strategic partners terus memperluas akses bagi nasabah untuk bertransaksi,” paparnya. Seiring dengan itu, BRI berhasil menurunkan biaya dana atau cost of fund (cof) secara signifikan. Secara bank only, CoF BRI pada akhir September 2021 tercatat 2,14% turun dari September 2020 sebesar 3,45% Direktur Keuangan PermataBank, Lea Kusumawijaya menyatakan faktor harga atau bunga juga berpengaruh terhadap NII. Selain itu sumber pendanaan bank dalam menyalurkan kredit turut berperan. “Jadi kami punya target pertumbuhan kredit 2022 sejalan target di industri, harapannya sudah bisa 6% atau lebih. Pendapatan bunga bersih, akan dipengaruhi biaya dana dana pihak ketiga (DPK),” papar Lea pada Rabu (11/10). Ia menyatakan, Bank Permata akan fokus untuk meningkatkan dana murah atau current account and saving account (CASA) dari tabungan dan giro. Tujuannya agar biaya dana bank bisa lebih terjaga lagi. “Sehingga NII akan tumbuh, bisa sejalan dengan pertumbuhan minimum kredit. Bila biaya dana bisa lebih efisiensi maka NII lebih optimal,” jelasnya. Bank Permata berhasil mencatatkan pertumbuhan NII 28% yoy dari Rp 4,65 triliun menjadi Rp 5.94 triliun hingga September 2021. Kinerja itu didorong oleh kenaikan kredit 21% yoy dari Rp 102,89 triliun menjadi Rp 124,17 triliun. Dari sisi pendanaan, simpanan nasabah bertumbuh sebesar 23% YoY menjadi Rp 163,5 triliun terutama dikontribusikan oleh pertumbuhan tabungan dan giro sebesar 28%. Kenaikan ini sejalan dengan strategi Bank untuk memfokuskan pertumbuhan simpanan nasabah dengan biaya dana yang lebih murah. Tujuannya untuk mendukung penyaluran kredit dengan suku bunga yang lebih bersaing dalam jangka panjang. Sejalan dengan hal tersebut, rasio CASA Bank mengalami peningkatan menjadi 53%, lebih tinggi dibandingkan posisi September 2020 sebesar 50,8%. Direktur Utama Bank Negara Indonesia (BNI) Royke Tumilaar menyatakan NII meningkat 17,6% YoY dari Rp 24,39 triliun menjadi Rp 28,70 triliun pada kuartal ketiga 2021. Itu merupakan efek pendistribusian kredit BNI yang masih tumbuh 3,7% YoY dari Rp 550,07 triliun menjadi Rp 570,64 triliun pada September 2021. Source: Kontan.co.id Reporter: Maizal Walfajri | Editor: Handoyo .
BI masih pertahankan suku bunga acuan di level 3,5%
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank Indonesia (BI) memutuskan kembali menahan suku bunga acuan alias BI 7 days reverse repo rate di level 3,50% dalam Rapat Dewan Gubernur BI bulan November 2021. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, keputusan ini sejalan dengan perlunya bank sentral dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan sistem keuangan karena ketidakpastian di pasar keuangan global. “Juga di tengah perkiraan inflasi yang rendah, serta upaya kami dalam mendukung pemulihan pertumbuhan ekonomi di tengah Covid-19.,” ujar Perry, Kamis (18/11). Selain menahan suku bunga acuan, bank sentral juga mempertahankan suku bunga deposit facility sebesar di level 2,75% dan suku bunga lending facility di level 4,25%. Source: Kontan.co.id Reporter: Bidara Pink | Editor: Khomarul Hidayat
Tren Investasi Baru yang Capai Rp 152 T, Apa Itu NFT?
Jakarta, CNBC Indonesia - Tren investasi kripto berjenis non-fungible token (NFT) semakin meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Hal ini karena minat masyarakat untuk memperjual belikan aset dan karya seni digital melalu NFT semakin meningkat. Berdasarkan data DappRadar pada kuartal III-2021, volume penjualan NFT sudah mencapai US$10,7 miliar atau Rp 152,3 triliun. Angka ini naik tajam dari 'hanya' US$1,3 miliar atau Rp 18,5 triliun pada kuartal II dan kuartal I sebesar US$1,2 miliar atau Rp 17 triliun. Pada pasar NFT terbesar, OpenSea mencatatkan penjualan mencapai US$ 3,4 miliar (Rp 48,4 triliun) di bulan Agustus. Satu bulan berikutnya penjualan tetap kuat di saat pasar saham global tersendat. Capaian ini sering dikaitkan dengan tren kenaikan harga mata uang kripto saat pandemi. Sebab orang menggunakan uang kripto saat membeli NFT. Meski para penggemar menyebutkan aset kripto memiliki nilai terlepas dari kondisi pasar. NFT adalah aset digital yang mewakili aset di dunia nyata. Ini seperti sertifikat digital bagi mereka yang memiliki foto, video atau bentuk virtual lainnya. Hal ini akan tercatat di blockchain. Bila sudah dienkripsi di blockchain, pihak lain tidak dapat menduplikasi atau mereplikasi aset tersebut. Bahkan tak hanya sekadar karya seni, utamanya dalam bentuk digital, NFT juga diprediksi akan jadi bagian masa depan industri game. Hal ini diungkapkan oleh penerbit game, Electronic Arts (EA). Kepada para investor, Chief Executive EA, Andrew Wilson mengatakan pemain FIFA ingin melihat NFT. "(Pemain) ingin lebih banyak modalitas dalam permainan di dalam game, yang melampaui sekedar sepak bola 11 lawan 11," kata dia, dikutip BBC, Minggu (7/11/2021) lalu. "Mereka menginginkan lebih banyak pengalaman digital di luar game, eSport, NFT, konsumsi olahraga yang lebih luas dan mereka ingin kami bergerak dengan sangat cepat". Dia menambahkan ide soal NFT masih sangat awal dan datang dengan 'banyak hype'. "Masih terlalu awal mengetahui bagaimana cara kerjanya," ungkapnya. Sayangnya ide tersebut sangat kontroversial di kalangan gamer. Misalnya platform game Steam melarang game berbasis blockchain dan NFT di platformnya. Menurut sejumlah desainer game percaya bahwa NFT buruk untuk game secara keseluruhan. Namun studio lain, termasuk Ubisoft, menyetujui ide tersebut. Analis industri game, Piers Harding-Rolls dari Ampere mengungkapkan jika NFT dan blockchain adalah pengganggu baru pada sektor game. Menurutnya, seluruh menerbit besar, termasuk EA melihat adanya potensi pada format itu untuk bisa menghasilkan uang. "Ini akan jadi praktik komersial yang buruk untuk tidak menganalisa bagaimana teknologi bisa berdampak pada bisnis yang ada," jelasnya. (chd/chd) Source: CNBC Indonesia
Tarik investor untuk hilirisasi bauksit, tembaga dan timah, ini yang dilakukan BKPM
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Program hilirisasi tambang dan minerba berlanjut. Presiden Joko Widodo (Jokowi) hilirisasi bahan mentah tambang, seperti bauksit, konsentrat tembaga, hingga timah diteruskan, setelah sebelumnya larangan ekspor bijih nikel per 1 Januari 2020 lalu sukses. Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Nurul Ichwan mengatakan, pendekatan hirilisasi tersebut akan sama seperti pada nikel. Untuk menarik investor, pihaknya sudah mulai mempersiapkan dokumen perencanaan dari sisi pengembangan investasi pada komoditas tersebut. “Misalnya kita siapkan kelayakannya di lokasi yang memang kita identifikasi mempunyai keunggulan deposit. Nanti juga akan diupayakan kawasan industrinya yang dekat dengan tempat pengolahan,” kata Nurul Ichwan kepada Kontan.co.id, Kamis (9/12). Di BKPM juga telah disetujui adanya Deputi Bidang Hirilisasi Investasi Strategis yang nantinya akan menangani hirilisasi untuk produk berbasis sumber daya alam (SDM) yang ada di Indoensia, termasuk bauksit. Sehingga, ketika sudah ada deputi yang menangani hirilisasi tersebut, dokumen perencanaan seperti pra feasibility studies (Pra FS) untuk beberapa lokasi akan disiapkan, dan harapannya dokumen tersebut dapat menjadi pertimbangan investor apakah akan berinvestasi atau tidak. “Jadi sudah dikasih fasilitas penyiapan Pra FS-nya ketimbang para investor harus menghitung sendiri,” jelas Nurul. Nurul mengatakan, deputi hirilisasi tersebut juga akan melakukan promosi akan memanfaatkan 8 kantor BKPM yang ada di seluruh dunia, juga akan lebih agresif lagi untuk mencoba mencari investor yang tertarik di proyek-proyek tersebut. Saat ini, di BKPM sendiri sudah menyiapkan pohon industri dan mengindentifikasi rantai pasokan yang ada. Tujuan dari persiapan ini adalah untuk mengetahui berapa jumlah kebutuhan dari bauksit atau timah yang harus dihasilkan, sehingga pasokan bisa terpenuhi. Jika teknologi pembuatan bahan jadi untuk komoditas seperti bauksit dan timah tidak ada dan tidak bisa terpenuhi di Indonesia, BKPM juga akan bekerjasama dengan pihak luar negeri untuk membawa teknologinya ke Indoensia membangun industri manufaktur di Tanah Air. Nurul optimistis, hilirisasi bahan mentah seperti bauksit dan timah akan lebih sukses lagi karena penggunaanya yang sangat luas, dibandingkan dengan nikel. Dia mencontohkan seperti timah yang bisa digunakan untuk bahan elektronik dan industri otomotif. “Kesuksesannya akan ada di komoditas timah ini. Kita melihat ini sangat perpektif, hanya saja kalaupun demandnya tetap seperti saat ini, tetapi ketika kita bisa menghasilkan produksi yang lebih hilir, jadi nilainya juga makin bertambah,” imbuhnya. Reporter: Siti Masitoh | Editor: Khomarul Hidayat
Adaro Energy (ADRO) Bagi-Bagi Dividen Interim US$ 350 Juta, Catat Jadwalnya
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Para pemegang saham PT Adaro Energy Tbk (ADRO) akan mendapat berkah akhir tahun. Hal ini lantaran emiten tambang batubara tersebut akan membagikan dividen interim senilai US$ 350 juta Pembagian dividen ini berdasarkan rapat direksi dan dewan komisaris Adaro Energy yang digelar pada tanggal 20 Desember 2021. Dalam rapat tersebut, diputuskanlah pembagian dividen interim yang berasal dari laba bersih ADRO periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2021. Tanggal pencatatan pemegang saham yang berhak atas dividen tunai interim (recording date) jatuh pada 3 Januari 2022, sementara pengumuman kurs konversi (dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia) juga akan dilakukan pada tanggal yang sama. Sehubungan dengan masih berlangsungnya aksi korporasi pembelian kembali saham (buyback), nilai dividen per saham akan diumumkan pada saat recording date. Melansir laman Bursa Efek Indonesia, Selasa (21/12), berikut merupakan jadwal lengkap pembagian dividen interim ADRO: Tanggal Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : 29 Desember 2021Tanggal Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : 30 Desember 2021Tanggal Cum Dividen di Pasar Tunai : 3 Januari 2022Tanggal Ex Dividen di Pasar Tunai: 4 Januari 2022Tanggal Pembayaran Dividen : 14 Januari 2022 Emiten yang dinakhodai Garibaldi ‘Boy’ Thohir ini mencatatkan laba periode berjalan sebesar US$ 465,27 juta. Jumlah tersebut melesat 286% year-on-year (yoy) dari laba periode sama tahun sebelumnya yang sebesar US$ 121 juta. Dari sisi topline, konstituen Indeks Kompas100 tersebut membukukan kenaikan pendapatan usaha sebesar 31% yoy menjadi US$ 2,57 miliar sepanjang sembilan bulan pertama 2021. Reporter: Akhmad Suryahadi | Editor: Yudho Winarto
Perkiraan Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi 2021 Hanya 3,7%
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan, pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 tak akan setinggi yang ditetapkan dalam asumsi dasar ekonomi makro tahun 2021. Seperti yang kita ketahui, dalam asumsi dasar ekonomi makro tahun 2021, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sepakat pertumbuhan ekonomi tahun lalu bisa di kisaran 5% secara tahunan atawa year on year (yoy). “Kalau melihat realisasi sementara tahun lalu, pertumbuhan hanya di 3,7% yoy. Atau dalam kisaran ya 3,5% yoy hingga 4,0% yoy,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Senin (3/1) via konferensi video. Bendahara Negara mengatakan, lebih rendahnya pertumbuhan ekonomi di sepanjang tahun 2021 disebabkan oleh hilangnya momentum pertumbuhan pada tiap kuartal akibat pandemi Covid-19. Pada kuartal pertama 2021, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih negatif 0,71% yoy. Pertumbuhan negatif ini karena ada peningkatan kasus Covid-19 akibat momen Natal dan Tahun Baru yang akhirnya menimbulkan pembatasan sosial pada Maret 2021. Pada kuartal kedua 2021, sebenarnya pertumbuhan ekonomi sudah berdaya dan bahkan melejit hingga 7,07% yoy. Tapi, pertumbuhan harus kembali turun ke 3,51% yoy pada kuartal ketiga 2021 karena peningkatan jumlah kasus Covid-19 varian Delta. Nah, pada kuartal keempat 2021, Sri Mulyani optimistis pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 5% yoy didorong oleh perbaikan sejumlah indikator dini, seperti Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), Indeks Penjualan Ritel, PMI Manufaktur, dan mobilitas masyarakat. Reporter: Bidara Pink | Editor: Wahyu T.Rahmawati
Disparitas Harga DMO Dinilai Jadi Penyebab Masalah Pasokan Batubara
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tingginya disparitas harga batubara untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) dengan harga internasional dinilai sebagai penyebab masalah pasokan pada PLTU PLN dan IPP. Permasalahan ini akhirnya membuat pemerintah melarang ekspor terhitung mulai 1 Januari hingga 31 Januari 2022. Oleh karena itu, lembaga riset Institute for Essential Services Reform (IESR) meminta pemerintah melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batu bara Kementerian ESDM menghilangkan disparitas harga tersebut dengan mengevaluasi kebijakan DMO. “Kebijakan DMO harus ditinjau ulang, kenapa penambang enggan, karena disparitas harga pasar dengan DMO jauh sekali, tentunya pengusaha tidak salah juga mencari profit,” kata Ahli Transisi Energi dan Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa dalam keterangannya, Senin (3/1). Dia menilai disparitas harga antara PLN yang mengambil batu bara dengan harga US$ 70 per metrik ton terlalu tinggi dengan selisih harga internasional. Apalagi harga batu bara tahun lalu sempat menyentuh level US$ 270 per metrik ton. Walaupun saat ini sudah turun harganya ke US$ 140, namun masih jauh di atas harga DMO. Fabby menyarankan pemerintah menerapkan harga dinamis terkait harga domestik batu bara. “DMO dibuat dinamis di bawah harga internasional tapi tidak tetap, konsekuensinya memang harga listrik PLN naik. Kalau harga naik, PLN akan dipaksa memakai energi terbarukan,” ujarnya. Mengenai larangan sementara ekspor batu bara terhitung 1-31 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Fabby mengamini urgensi ketersediaan bahan baku batubara untuk pasokan PLN agar tidak terjadi pemadaman listrik. Kendati demikian, dirinya memaklumi adanya protes yang disampaikan Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid P bahwa kebijakan dikeluarkan pemerintah terkait larangan ekspor batubara tersebut terkesan terburu-buru dan tidak melibatkan pelaku usaha. Faby menilai kebijakan itu menghantam semua pemain batubara di Indonesia. Padahal banyak pelaku usaha di sektor tersebut yang mematuhi kebijakan DMO. Faby menekankan pentingnya penerapan energi terbarukan untuk jaminan pasokan energi jangka panjang. Dia bilang, pemerintah harus mencabut kebijakan DMO dalam 2-3 tahun ke depan sehingga harga listrik batubara merefleksikan harga ekonomi sebenarnya. Sebelumnya saat rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi VII DPR RI pada 15 November lalu, Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini mengatakan, DMO batu bara ditujukan untuk mengatur volume dan harga batu bara untuk industri di dalam negeri, sebagaimana diatur oleh pemerintah di dalam Peraturan Menteri ESDM. Bila aturan DMO dilepas, dirinya berargumen hal itu akan berdampak pada kepastian pasokan batu bara dalam negeri. Hal lain, langkah itu diyakini turut memicu lonjakan biaya yang pada ujungnya berdampak pada kenaikan subsidi atau tarif listrik masyarakat. Dampak kedua bila DMO ini dicabut potensi kenaikan harga batu bara yang akan berdampak langsung pada Biaya Pokok Penyediaan (BPP) listrik. Kenaikan ongkos produksi ini disampaikan Zulkifli juga akan berdampak langsung pada subsidi dan kompensasi listrik dari pemerintah ke PLN. Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Yudho Winarto
Harga Minyak Perpanjang Reli, Brent ke Level Tertinggi Lebih Dari 3 Tahun di Pagi Ini
KONTAN.CO.ID - TOKYO. Harga minyak naik pada perdagangan awal pekan ini dengan minyak mentah berjangka Brent berada di level tertinggi dalam lebih dari tiga tahun. Sokongan datang karena investor bertaruh pasokan akan tetap ketat di tengah produksi yang tertahan oleh produsen utama dan di saat yang sama permintaan global tidak terganggu oleh virus corona varian Omicron. Senin (17/1) pukul 08.00 WIB, harga minyak mentah berjangka jenis Brent untuk kontrak pengiriman Maret 2022 naik 42 sen, atau 0,5% menjadi US$ 86,48 per barel. Kontrak tersebut menyentuh level tertinggi sejak 3 Oktober 2018, saat menyentuh US$ 86,71 per barel di awal sesi. Serupa, harga minyak mentah jenis West Texas Intermediate (WTI) untuk kontrak pengiriman Februari 2022 naik 62 sen atau 0,7% ke US$ 84,44 per barel. Di awal sesi, WTI mencapai US$ 84,78 per barel, posisi tertinggi sejak 10 November 2021. Kenaikan tersebut mengikuti reli pekan lalu ketika Brent naik 5,4% dan WTI melonjak 6,3%. Pembelian minyak yang panik, didorong oleh pemadaman pasokan dan tanda-tanda varian Omicron tidak akan mengganggu seperti yang dikhawatirkan untuk permintaan bahan bakar, telah mendorong beberapa nilai minyak mentah ke posisi tertinggi dalam beberapa tahun. Ini ditunjukkan dengan reli di Brent berjangka dapat dipertahankan lebih lama. "Sentimen bullish terus berlanjut karena OPEC+ tidak menyediakan cukup pasokan untuk memenuhi permintaan global yang kuat," kata Toshitaka Tazawa, Analis di Fujitomi Securities Co Ltd. "Jika dana (investasi) meningkatkan bobot alokasi untuk minyak mentah, harga bisa mencapai level tertinggi 2014," tambah Tazawa. OPEC+ secara bertahap melonggarkan pengurangan produksi yang diterapkan ketika permintaan runtuh pada tahun 2020. Tetapi banyak produsen yang lebih kecil tidak dapat meningkatkan pasokan dan yang lain waspada untuk memompa terlalu banyak minyak jika terjadi kemunduran COVID-19 yang baru. Kekhawatiran akan serangan Rusia di negara tetangga Ukraina yang dapat mengganggu pasokan energi juga mendukung harga. Pejabat AS menyuarakan kekhawatiran pada hari Jumat bahwa Rusia sedang bersiap untuk menyerang Ukraina jika diplomasi gagal. Rusia, yang telah mengumpulkan 100.000 tentara di perbatasan Ukraina, merilis gambar pasukannya bergerak. Di sisi lain, Amerika Serikat (AS) telah mengadakan pembicaraan dengan beberapa perusahaan energi internasional mengenai rencana darurat untuk memasok gas alam ke Eropa jika konflik antara Rusia dan Ukraina mengganggu pasokan Rusia, dua pejabat AS dan dua sumber industri mengatakan kepada Reuters, Jumat. Stok minyak mentah AS, sementara itu, turun lebih dari yang diharapkan ke level terendah sejak Oktober 2018. Tetapi Energy Information Administration (EIA) menyebut persediaan bensin melonjak karena permintaan yang lemah. Kekhawatiran atas kendala pasokan melebihi berita kemungkinan pelepasan minyak China dari cadangan, lanjut Tazawa. Sumber mengatakan kepada Reuters China berencana untuk melepaskan cadangan minyak sekitar liburan Tahun Baru Imlek antara 31 Januari dan 6 Februari sebagai bagian dari rencana yang dikoordinasikan oleh Amerika Serikat dengan konsumen utama lainnya untuk mengurangi harga global. Sumber: Reuters | Editor: Anna Suci Perwitasari
Presiden Jokowi Putuskan Diskon PPN Properti Tahun 2022 Maksimal 50 Persen
JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya menyetujui alokasi anggaran untuk dana Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) tahun 2022. Hal itu disampaikan Menteri Perekonomian Airlangga Hartato dalam Keterangan Pers Menteri terkait Hasil Rapat Terbatas Evaluasi PPK, Minggu (16/1/2022). Airlangga menjelaskan Presiden menyetujui beberapa program terkait pemulihan ekonomi nasional (PEN) dengan angaran sebesar Rp 451 triliun. Anggaran tersebut terbagi atas tiga bidang yakni bidang kesehatan, perlindungan sosial dan fasilitas fiskal untuk beberapa sektor. “Yang disetujui Presiden adalah inisiatif fiskal properti atau PPN DTP akan diperpanjang sampai bulan Juni 2022,” ujarnya. PPN DTP untuk rumah susun dan rumah tapak seharga maksimal Rp 2 miliar, akan diberikan fasilitas PPN DTP sebesar 50 persen. Kemudian untuk harga hunian yang dijual dari Rp 2 miliar hingga Rp 5 miliar akan mendapatkan fasilitas PPN DTP sebesar 25 persen. “PPN DTP ini akan diperhitungkan sejak awal kontrak dan diharapkan pembangunan rumah dapat diselesaikan dalam kurun waktu 9 bulan,” tambah Airlangga. Namun, Airlangga dalam kesempatan tersebut tidak merinci berapa besar dana yang dialokasikan pemerintah untuk insentif PPN DTP sektor properti tahun ini. Seperti diketahui, pemerintah memberikan PPN DTP atau insentif PPN untuk mendorong masyarakat membeli rumah sendiri. Besar insentif PPN DTP yang diberikan pemerintah tahun 2022 memang lebih kecil dari yang didapatkan tahun 2021, di mana untuk rumah seharga maksimal mendapatkan diskon 100 persen. Sementara rumah dengan kisaran harga Rp 2 miliar-Rp 5 miliar mendapatkan diskon PPN DTP hingga 50 persen. Penulis : Masya Famely RuhulessinEditor : Hilda B Alexander
BNI Bukukan Laba Bersih Rp 10,89 Triliun Tahun 2021, Melesat 232% YoY
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kinerja PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) tercatat menggembirakan sepanjang 2021. Bank pelat merah ini membukukan laba bersih Rp 10,89 triliun. Itu melonjak hingga 232,2% dari tahun 2020 yang hanya membukukan net profit Rp 3,28 triliun. Berdasarkan publikasi laporan keuangan BNI, Rabu (26/1), performa laba bersih yang cukup baik itu didukung oleh penurunan biaya dana dari 2,6% pada tahun 2020 menjadi 1,6%. Rasio biaya murah (CASA) perseroan mengalami kenaikan dari 68,5% menjadi 69,4%. Sepanjang tahun 2021, BNI mencatatkan pendapatan bunga bersih (NII) sebesar Rp 38,2 triliun atau meningkat 12,4% year on year (YoY). Sementara pendapatan non bunga tumbuh 12,8% YoY menjadi Rp 13,6 triliun. Margin bunga bersih atau net interest income (NIM) bank ini meningkat dari 4,5% menjadi 4,7%. Pertumbuhan pendapatan bunga bersih sejalan dengan pertumbuhan penyaluran kredit sebesar 5,3% dari Rp 553,1 triliun menjadi Rp 582 triliun. Adapun Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 15,5% YoY menjadi Rp 729,1 triliun. Adapun aset perseroan meningkat 14,9% YoY menjadi p 964,8 triliun. Pertumbuhan kredit BNI disertai dengan perbaikan kualitas aset. Rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) gross turun dari 4,3% menjadi 3,7%. Sebelumnya, Novita Anggraeni Direktur Keuangan BNI mengatakan, kinerja perseroan di tahun 2021 semakin membaik. Hal ini tidak lepas dari langkah strategis yang telah ditetapkan oleh manajemen sejak awal tahun 2021 untuk memulai program transformasi perusahaan, dengan fokus pada peningkatan kualitas aset, pertumbuhan bisnis yang prudent dan penguatan modal. "Memasuki tahun 2022 ini pertumbuhan ekonomi oleh banyak lembaga diproyeksikan akan lebih baik, ditambah kinerja keuangan yang lebih sehat, kami memproyeksikan laba bersih tahun 2022 akan tumbuh positif, seiring dengan tren kinerja yang terus meningkat," kata Novita pada Kontan.co.id, Selasa (18/1). Novita bilang, hal ini tentunya tidak mudah, mengingat pandemi belum sepenuhnya berakhir. Namun, manajemen BNI akan berupaya mewujudkannya melalui ekspansi secara prudent pada debitur top tier dengan memanfaatkan momentum pemulihan ekonomi, menggenjot fee based income melalui peningkatan transaksi, cross selling dan layanan digital, efisiensi biaya operasional melalui optimalisasi teknologi, fokus menumbuhkan dana murah (CASA) yang sehat untuk mendukung penyaluran kredit, serta menjaga kualitas aset untuk dapat meminimalkan cost of credit. Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Yudho Winarto
BKF: Pengurangan Likuiditas oleh BI Belum Akan Pengaruhi Kinerja APBN
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank Indonesia (BI) akan mulai mengurangi penambahan likuiditas (tapering) pada akhir kuartal I-2022, yaitu dengan meningkatkan giro wajib minimum (GWM) per 1 Maret 2022. Gubernur BI Perry Warjiyo pun mengatakan, langkah yang diambil oleh bank sentral ini berpotensi menyedot likuiditas hingga Rp 200 triliun. Namun, Perry yakin kebijakan tersebut tidak akan mengurangi likuiditas yang ada dan tidak akan memengaruhi kemampuan perbankan dalam menyalurkan kredit maupun membeli Surat Berharga Negara (SBN). Pasalnya, hingga saat ini likuiditas pun masih sangat longgar. Sehingga implikasinya, ini tidak akan memengaruhi progres pemulihan ekonomi yang sedang diperjuangkan. Senada, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) memandang, rencana pengurangan likuiditas oleh BI tersebut belum akan berpengaruh besar pada kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) khususnya dalam hal pembiayaan. “Likuiditas domestik masih ample (cukup), sementara kebutuhan pembiayaan juga menurun karena terus menguatnya kinerja APBN,” ujar Plt. Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro (PKEM) BKF Abdurohman kepada Kontan.co.id, Selasa (25/1). Dalam hal ini, Abdurohman menyiratkan pemerintah masih tetap akan menjaga defisit APBN menuju maksimal 3% PDB pada tahun 2023. Karena likuditas bagi perekonomian memang masih terjaga dan momentum pemulihan ekonomi tetap berjalan. Kinerja APBN sudah semakin menguat dan sebenarnya sudah tercermin pada tahun lalu. Defisit APBN berhasil ditekan menjadi 4,65% Produk Domestik Bruto (PDB), atau jauh dari yang ditetapkan sebelumnya atau sebesar 5,7% PDB. Ini karena realisasi sementara pendapatan negara hingga akhir 2021 tercatat Rp 2.003,1 triliun atau melampaui target yang dipatok sebesar Rp 1.743,6 triliun. Ini pun tumbuh 21,6% dari capaian pada tahun 2020. Pendapatan negara ini ditopang oleh penerimaan perpajakan yang tembus Rp 1.546,51 triliun atau 107,06% dari target, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang tercatat Rp 451,98 triliun atau juga 151,57% dari target. Melihat capaian ini, Abdurohman optimistis APBN di tahun 2022 masih akan berdaya, didukung dengan potensi penerimaan negara dari hasil reformasi perpajakan, masih relatif tingginya harga komoditas, serta menguatnya pemulihan ekonomi nasional. Dengan potensi ini, defisit APBN pada tahun 2022 bahkan bisa di bawah target awalnya yang sebesar 4,85% PDB. Serta didukung dengan reformasi perpajakan, prospek konsolidasi fiskal menuju defisit maksimal 3% PDB pada tahun 2023 tetap bisa tercapai. “Dan tentu saja dengan tetap berlanjutnya akselerasi pemulihan ekonomi,” tandas Abdurohman. Reporter: Bidara Pink | Editor: Tendi Mahadi
Ekonomi Indonesia Tumbuh 3,69% Sepanjang 2021
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pertumbuhan ekonomi di sepanjang tahun 2021 sudah kembali ke zona positif, setelah pada tahun 2020 mencatat pertumbuhan negatif 2,07% yoy. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono mencatat, pertumbuhan ekonomi di sepanjang tahun lalu sebesar 3,69% yoy. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di sepanjang tahun 2021 ini masuk ke dalam kisaran perkiraan pertumbuhan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani yang sebesar 3,5% yoy hingga 4,2% yoy dengan titik tengah 3,7% yoy. Pun, ini masuk ke dalam kisaran perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo yang sebesar 3,2% yoy hingga 4% yoy dengan titik tengah 3,6% yoy. Pertumbuhan ekonomi di sepanjang tahun ini juga tak lepas dari kinerja pertumbuhan ekonomi kuartal IV-2021 yang mencapai 5,02% yoy,setelah pada kuartal III-2021 tumbuh 3,51% yoy, kemudian pada kuartal II-2021 tumbuh 7,07% yoy, dan pada kuartal I-2021 masih berada di zona negatif 0,71% yoy. Reporter: Bidara Pink | Editor: Herlina Kartika Dewi
Cadangan Devisa Turun Tipis Menjadi US$ 141,3 miliar Pada Januari 2022
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Posisi cadangan devisa turun tipis pada akhir Januari 2022. Bank Indonesia (BI) mencatat, cadangan devisa pada Januari 2022 sebesar US$ 141,3 miliar, turun dibandingkan Desember 2021 yang sebesar US$ 144,9 miliar. Direktur Eksekutif, Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan, penurunan posisi cadangan devisa pada Januari 2022 antara lain dipengaruhi oleh kebutuhan pembayaran utang luar negeri pemerintah dan berkurangnya penempatan valas perbankan di Bank Indonesia sebagai antisipasi kebutuhan likuiditas valas sejalan dengan membaiknya aktivitas perekonomian. “Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 7,6 bulan impor atau 7,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor,” ujar Erwin dalam keterangan tertulisnya, Selasa (8/2). Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Ke depan, Bank Indonesia memandang cadangan devisa tetap memadai, didukung oleh stabilitas dan prospek ekonomi yang terjaga, seiring dengan berbagai respons kebijakan dalam mendorong pemulihan ekonomi. Reporter: Siti Masitoh | Editor: Herlina Kartika Dewi
Neraca Pembayaran Indonesia Catatkan Defisit Rendah US$ 0,8 miliar di Kuartal IV 2021
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada kuartal IV 2021 tetap baik sehingga menopang ketahanan eksternal. Bank Indonesia (BI) melaporkan NPI pada kuartal IV 2021 mencatat defisit rendah sebesar US$ 0,8 miliar, ditopang oleh surplus transaksi berjalan yang berlanjut di tengah transaksi modal dan finansial yang mencatat defisit. Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan, dengan perkembangan tersebut, NPI secara keseluruhan tahun 2021 mencatat surplus yang cukup tinggi mencapai US$ 13,5 miliar. “Posisi cadangan devisa pada akhir Desember 2021 meningkat menjadi sebesar US$ 144,9 miliar atau setara dengan pembiayaan 7,8 bulan impor dan utang luar negeri pemerintah serta berada di atas standar kecukupan internasional,” tutur Erwin dalam keterangan tertulisnya, Jumat (18/2). Adapun, di periode ini transaksi berjalan melanjutkan surplus sebesar US$ 1,4 miliar (0,4% dari PDB), meskipun lebih rendah dari capaian surplus sebesar US$ 5,0 miliar (1,7% dari PDB) pada kuartal sebelumnya. Surplus transaksi berjalan tersebut didukung oleh surplus neraca perdagangan barang seiring tetap kuatnya kinerja ekspor yang dipengaruhi oleh permintaan global dan akselerasi harga komoditas ekspor, khususnya batu bara. Sejalan perbaikan aktivitas ekonomi domestik dan tetap kuatnya ekspor, impor juga tumbuh meningkat sehingga menahan surplus neraca perdagangan barang lebih lanjut. Kinerja transaksi berjalan juga ditopang oleh peningkatan surplus neraca pendapatan sekunder yang disebabkan oleh kenaikan penerimaan hibah Pemerintah di bidang kesehatan untuk penanganan pandemi Covid-19. Di sisi lain, defisit neraca jasa meningkat terutama akibat melebarnya defisit jasa transportasi sejalan dengan peningkatan pembayaran jasa freight impor barang. Sementara itu, defisit neraca pendapatan primer meningkat seiring dengan perbaikan kinerja korporasi pada periode laporan. Kemudian, kinerja transaksi modal dan finansial pada kuartal IV 2021 tetap terjaga terutama ditopang oleh surplus investasi langsung di tengah ketidakpastian keuangan global yang berlanjut. “Optimisme investor terhadap prospek pemulihan ekonomi domestik mendorong aliran masuk neto investasi langsung pada kuartal IV 2021 sebesar US$ 3,4 miliar, naik dibandingkan dengan capaian surplus US$ 3,2 miliar pada kuartal sebelumnya,” jelas Erwin. Reporter: Siti Masitoh | Editor: Yudho Winarto
Harga Batubara Naik, Laba Bersih Bukit Asam (PTBA) Melonjak 231% Sepanjang 2021
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bukit Asam Tbk (PTBA) berhasil mencetak kinerja apik sepanjang tahun lalu. Emiten tambang batubara ini membukukan kenaikan laba bersih dan pendapatan. Mengutip laporan keuangan yang dipublikasikan di Harian KONTAN, Senin (7/3), PTBA membukukan laba bersih senilai Rp 7,90 triliun per akhir Desember 2021. Realisasi ini melesat 231,47% dari laba bersih periode yang sama tahun sebelumnya. Sebagai perbandingan, PTBA hanya membukukan laba bersih senilai Rp 2,38 triliun pada 2020. Dus, laba per saham dasar dan dilusian Bukit Asam meningkat, dari semula Rp 213 menjadi Rp 702 pada akhir 2021. Meningkatnya laba bersih PTBA seiring dengan kenaikan pendapatannya. Emiten yang berbasis di Sumatra Selatan ini mengantongi pendapatan senilai Rp 29,26 triliun. Jumlah ini naik 68,9% dari pendapatan bersih pada 2020 sebesar Rp 17,32 triliun. Namun, sejumlah beban milik PTBA terpantau naik. Misal, beban pokok pendapatan yang naik 23,68% dari semula Rp 12,75 triliun menjadi Rp 15,77 triliun. Beban umum dan administrasi naik 79,22% menjadi Rp 2,58 triliun dari semula Rp 1,44 triliun. Pun demikian dengan beban penjualan dan pemasaran yang naik 46,53% menjadi Rp 1,01 triliun. Emiten pelat merah ini juga mengalami kenaikan beban keuangan menjadi Rp 158,42 miliar dari sebelumnya Rp 132,51 miliar. Reporter: Akhmad Suryahadi | Editor: Herlina Kartika Dewi
Tax Amnesty Jilid II Telah Terkumpul Rp 2,48 Triliun per 7 Maret 2022
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Jumlah peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) alias program pengampunan pajak (tax amnesty) jilid II makin bertambah. Pemerintah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, pendapatan dari Pajak Penghasilan (PPh) yang diterima negara sudah mencapai Rp 2,48 triliun dari total pengungkapan harta Rp 23,97 triliun nilai harta bersih, pada Senin (7/3). Harta itu diungkap oleh 19.703 wajib pajak dengan 22.111 surat keterangan. Adapun, PPS dilakukan secara online melalui akun wajib pajak di situs https://djponline.pajak.go.id/account/login dalam jangka waktu 24 jam sehari dan 7 hari seminggu dengan standar WIB. Lebih rinci, deklarasi harta dalam negeri dan repatriasi oleh wajib pajak mencapai Rp 20,98 triliun. Sementara itu, deklarasi harta luar negeri mencapai Rp 1,46 triliun. Adapun harta yang diinvestasikan telah mencapai Rp 1,52 triliun. Peserta PPS memiliki pilihan untuk menempatkan investasinya di SBN atau secara langsung ke perusahaan yang bergerak di bidang hilirisasi sumber daya alam atau energi baru dan terbarukan (EBT). Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli
Harga Batubara Meroket, Begini Dampaknya ke Emiten Semen
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Batubara menjadi salah satu komoditas energi yang harganya meroket sepanjang tahun ini. Harga batubara kini masih bertahan di atas level US$ 300 per ton. Alhasil, kenaikan harga batubara turut menambah beban emiten semen. Direktur dan Sekretaris Perusahaan PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP) Antonius Marcos menyebut, kenaikan harga batubara akhir-akhir ini memang cukup memberatkan. Sebab, komponen energi merupakan salah satu komponen utama biaya produksi semen. Dalam menghadapi kenaikan harga batubara, INTP melakukan antisipasi dengan melakukan bauran atau mixing batubara untuk mendapatkan campuran batubara dengan biaya yang paling efisien. Di samping itu, INTP juga terus melakukan upaya peningkatan konsumsi energi alternatif. Marcos mengatakan, untuk mempertahankan margin keuntungan, tentunya menaikkan harga jual adalah sesuatu hal yang tidak bisa dihindari dan harus dilakukan. “Dan kami akan melakukannya secara bertahap dan berhati hati,” terang Marcos kepada Kontan.co.id, Sabtu (5/3). Di sisi lain, Marcos mengatakan, sejauh ini INTP belum menikmati harga batubara dengan skema domestic market obligation (DMO). Secara hitam di atas putih, pemerintah memang menerapkan harga batubara untuk industri semen maksimal US$ 90 per ton. Namun kenyataannya, para pemain batubara tidak serta langsung mengikuti arahan dari Pemerintah tersebut. “Oleh karena itu kami sangat berharap, Pemerintah benar-benar melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan DMO ini, sehingga semua pabrikan semen dapat mendapatkan manfaat yang sama,” pungkas dia. Dalam keterangannya, Direktur Utama PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (SMCB) Lilik Unggul Raharjo mengatakan, selain kondisi kelebihan pasokan atau overcapasity dan pandemi yang masih berlanjut, industri semen juga mengalami tantangan kenaikan harga batubara di 2021 akibat krisis energi global. Kenaikan harga ini berdampak pada biaya energi yang berkontribusi sekitar 30% pada biaya produksi. Untuk itu, anak usaha PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) ini akan berfokus pada inisiatif-inisiatif berorientasi pembangunan berkelanjutan, mulai dari aplikasi digitalisasi untuk operasional yang efisien, pemanfaatan bahan baku dan bahan bakar alternatif untuk meningkatkan efisiensi penggunaan batubara, dan menurunkan emisi karbon. Reporter: Akhmad Suryahadi | Editor: Noverius Laoli
Sederet Upaya Pemerintah Untuk Terus Dorong Pemulihan Ekonomi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, akselerasi pemulihan ekonomi tahun ini akan ditentukan oleh respon kebijakan ekonomi yang tepat. Selain vaksinasi dan disiplin pengendalian pandemi, pemerintah sudah menyusun kebijakan fiskal dan moneter yang akomodatif, terukur dan efektif, efektivitas implementasi agenda reformasi struktural, baik implementasi UU Cipta Kerja dan UU perpajakan, upaya menjaga stabilitas harga-harga, utamanya pangan dan energi, dan penciptaan lapangan kerja secara signifikan dan kesiapan bertransformasi digital serta berinovasi untuk masa depan. Adapun menurutnya, Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022 yang saat ini dialokasikan Rp 455,62 triliun, telah diarahkan untuk mendorong pemulihan di berbagai sektor dengan tetap mengedepankan keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi. “PEN 2022 dirancang fleksibel dan responsif terhadap dinamika yang terjadi dan disederhanakan menjadi tiga kluster, yaitu Kluster Kesehatan, Kluster Perlindungan Sosial, dan Kluster Penguatan Pemulihan Ekonomi,” tutur Airlangga dalam keterangan resminya, Senin (28/3). Guna mengakselerasi pemulihan sejak awal tahun 2022, Pemerintah menjalankan kebijakan front loading melalui program-program PEN diantaranya melalui perpanjangan subsidi bunga KUR 3%, perpanjangan insentif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) untuk jenis otomotif tertentu. Kemudian, perpanjangan insentif PPN DTP Perumahan, Perluasan Bantuan Tunai PKL, Warung dan Nelayan (BT-PKLWN) di 212 kabupaten/kota prioritas pengentasan kemiskinan ekstrem, serta percepatan penyaluran berbagai perlinsos, seperti PKH, Kartu Sembako dan Kartu Prakerja. Selain itu, Indonesia juga dipercaya untuk memegang Presidensi G20, sebuah forum kerja sama ekonomi internasional beranggotakan 19 negara dan Uni Eropa. Terdapat 3 hal yang menjadi fokus utama Indonesia yakni penanganan kesehatan yang inklusif, transformasi ekonomi berbasis digital, dan transisi menuju energi berkelanjutan. Terdapat 438 kegiatan selama Presidensi G20 Indonesia tahun 2022 yang tersebar di 25 kota lokasi di seluruh Indonesia. Pelaksanaan berbagai kegiatan Presidensi G20 tersebut diperkirakan dapat meningkatkan konsumsi domestik hingga Rp 1,7 triliun, penambahan PDB nasional hingga Rp7,4 triliun, serta pelibatan UMKM dan penyerapan tenaga kerja sekitar 33 ribu di berbagai sektor. Dengan semangat untuk “Pulih Bersama”, Presidensi G20 Indonesia 2022 diharapkan berkontribusi dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional dan global. Hal ini diperlukan untuk memanfaatkan momentum Presidensi G20 dan mendorong peran Perguruan Tinggi, terutama akademisi dan mahasiswa untuk kerja sama yang berkelanjutan, inklusif, dan berwawasan lingkungan melalui kelompok kerja di dalam G20 yaitu Youth20 dan Think20. “Semoga acara Conference Economic dan Business Innovation ini dapat menjadi forum untuk menumbuhkan ide-ide baru dan program konkret dari seluruh civitas akademika di Universitas Widyagama Malang dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional serta mewujudkan cita-cita masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera,” imbuh Airlangga. Lebih lanjut, akselerasi pemulihan ekonomi di tahun 2022 ini utamanya didorong oleh pandemi yang lebih terkendali dan cakupan vaksinasi yang jauh lebih tinggi, sehingga mendorong confidence masyarakat dan pulihnya aktivitas ekonomi. Indikator sektor riil menunjukkan prospek yang baik di awal tahun 2022, dimana Indeks Keyakinan Konsumen di level optimis 113,10 pada Februari 2022. Sementara itu pertumbuhan impor bahan baku tercatat sebesar 29,98% (yoy) dan barang modal sebesar 20,98% (yoy) di Februari 2022, serta berlanjutnya Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur di level ekspansif 51,2 per Febuari 2022. Reporter: Siti Masitoh | Editor: Anna Suci Perwitasari
Tahun 2021, MIND ID Terima Dividen US$ 234 Juta dari Freeport Indonesia
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kinerja PT Freeport Indonesia (PTFI) membuahkan hasil bagi Mining Industry Indonesia (MIND ID). Di tahun buku 2021, MIND ID mengantongi dividen sebesar US$ 234 juta dari PTFI. “PT Freeport Indonesia telah membagikan dividen kepada para pemegang sahamnya dan pada tahun buku 2021, MIND ID membukukan penerimaan dari dividen PTFI sebesar US$ 234 juta,” ujar SVP Corporate Secretary MIND ID, Heri Yusuf kepada Kontan.co.id (11/4). Dividen yang disetor oleh PTFI melengkapi kinerja positif yang dibukukan MIND ID pada tahun buku 2021. Mengutip laporan keuangan tahunan perusahaan, MIND membukukan pendapatan konsolidasi Rp 93,75 triliun di tahun 2021, naik 40,83% dibanding realisasi pendapatan MIND ID di tahun 2020 yang sebesar Rp 66,56 triliun. Tiga kontributor terbesar pendapatan konsolidasi MIND ID berasa dari komoditas batubara dengan porsi kontribusi 32,49% dari total pendapatan, emas dengan porsi 27,65%, dan logam timah dan tin solder 13,22%. Sisanya berasal dari produk aluminium, feronikel, bijih nikel, tin chemical, alumina, bijih bauksit, produk lainnya, serta pendapatan jasa pemurnian logam mulia dan jasa lainnya. Dari hasil pendapatan ini, MIND ID mengantongi laba tahun berjalan sebesar Rp 14,32 triliun, melesat 686,91% (dibulatkan jadi 687%) dibanding realisasi laba tahun berjalan MIND ID di tahun 2020 yang sebesar Rp 1,82 triliun. Sementara itu, laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk MIND ID tumbuh lebih signifikan, yaitu melesat 1388,92% secara tahunan atau year-on-year (yoy) dari semula Rp 698,17 miliar di tahun 2020 menjadi Rp 10,39 triliun di tahun 2021. Heri menjelaskan, pendorong pertumbuhan kinerja MIND ID dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Pada faktor eksternal, lanjut Heri, proses pemulihan ekonomi yang berjalan relatif cepat menguntungkan bagi industri pertambangan, sebab hal tersebut membuat kebutuhan terhadap produk komoditas dan energi melonjak cukup signifikan sepanjang tahun 2021. Buntutnya, harga komoditas utama pun mengalami kenaikan. “Sedangkan faktor internal, Perusahaan menjalankan kebijakan strategis tata kelola usaha industri pertambangan yang disesuaikan dengan pandemi Covid-19 dengan memastikan efektivitas produksi dan penjualan Grup MIND ID,” imbuh Heri. Heri optimistis, perbaikan kondisi ekonomi dunia dan peningkatan harga komoditas dapat mendukung capaian kinerja MIND ID ke depannya. “Dengan adanya perbaikan kondisi ekonomi dunia, peningkatan harga komoditas dan kinerja Perusahaan yang semakin membaik, harapan kami pencapaian tahun 2021 ini dapat dilanjutkan ke tahun-tahun berikutnya,” pungkas Heri. Editor: Handoyo . | Reporter: Muhammad Julian
Ekspor CPO Dilarang, Saham Emiten Sawit Diramal Terdampak dalam Jangka Pendek
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah akan melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai Kamis, 28 April 2022 sampai dengan batas waktu yang akan ditentukan. Kebijakan ini ditujukan agar kebutuhan minyak goreng dalam negeri dapat terpenuhi secara melimpah dan terjangkau bagi masyarakat. Sebagai gambaran, berdasarkan data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) tahun 2021, produksi CPO sepanjang tahun lalu mencapai 46,88 juta ton. Sementara itu, konsumsi minyak sawit dalam negeri hanya sebesar 18,42 juta ton dengan jumlah ekspor minyak sawit Indonesia sebesar 34,2 juta ton. Dengan kata lain, konsumsi minyak sawit dalam negeri hanya setara 35% dari gabungan konsumsi domestik dan ekspor, sedangkan jumlah minyak sawit Indonesia yang diekspor mencapai 65%. Oleh sebab itu, larangan ekspor ini memang berpotensi membuat pasokan dalam negeri jadi melimpah. Di sisi lain, harga jual CPO terus berada di level tinggi sepanjang 2022. Berdasarkan data Bursa Derivatif Malaysia, harga CPO kontrak pengiriman Juli 2022 berada di RM 6.349 per ton pada penutupan perdagangan Jumat (22/4). Harga tersebut sudah naik 14,87% dibanding harga per akhir Maret 2022 yang sebesar RM 5.527 per ton dan meningkat 35,17% dibanding harga penutupan akhir tahun 2021 yang sebesar RM 4.697 per ton. Kenaikan harga CPO terdorong sentimen konflik Rusia-Ukraina yang mengganggu pasokan minyak nabati sehingga membuat permintaan terhadap minyak sawit meningkat. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, kebijakan larangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng akan mendorong harga CPO lebih tinggi. "Saya kira pemerintah sudah sadar akan hal ini sehingga nanti akan ada acuan harga CPO untuk dalam negeri yang komponen penghitungannya akan disesuaikan," kata Yusuf saat dihubungi Kontan.co.id, Minggu (24/4). Akan tetapi, menurutnya, penentuan harga acuan dalam negeri tersebut harus mengakomodir tujuan pemerintah dan juga pengusaha agar tercapai titik tengah. Pengawasan pintu perdagangan dan alur distribusi juga penting untuk dilakukan agar stok CPO di dalam negeri tidak "menghilang" lagi seperti sebelumnya. Terkait dengan potensi melimpahnya pasokan CPO dalam negeri, Yusuf memperkirakan, pangsa pasar di dalam negeri masih sangat besar untuk bisa diisi oleh beragam produsen CPO beserta produknya. Terlebih lagi, sebelumnya para produsen juga sudah memasok produknya ke dalam negeri sehingga isunya tinggal memperbesar produksi ke pasar domestik. Lebih lanjut, Yusuf melihat, kebijakan pelarangan ekspor CPO tidak akan diberlakukan dalam jangka panjang. "Kebijakan ini saya kira dilakukan sebagai langkah konsolidasi untuk melihat ulang berapa besar kebutuhan konsumen di dalam negeri dan apakah produksinya bisa menutupi, jika tidak bisa tentu dibutuhkan peningkatan produksi di sisi hulu dalam jangka menengah dan pendek," tutur Yusuf. Yang tak kalah penting, pelarangan ekspor CPO ini juga berpotensi menimbulkan protes dari negara-negara tujuan ekspor utama, seperti India dan China. Namun, menurutnya, ada kebutuhan domestik yang memang harus dipenuhi terlebih dahulu. Alhasil, para importir CPO tersebut mau tidak mau akan mengalihkan permintaan ke Malaysia serta negara-negara produsen lain seperti Papua Nugini. Menanggapi larangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng, GAPKI menyatakan akan mendukung setiap kebijakan pemerintah terkait sektor kelapa sawit. GAPKI juga menghormati keputusan tersebut dan akan melaksanakan kebijakan seperti yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Meskipun begitu, GAPKI akan memantau perkembangan di lapangan setelah berlakunya kebijakan tersebut. "Jika kebijakan ini membawa dampak negatif kepada keberlanjutan usaha sektor kelapa sawit, kami akan memohon kepada pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan tersebut," ucap Ketua Bidang Komunikasi GAPKI Tofan Mahdi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (22/4). PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI) sebagai salah satu perusahaan terbuka yang mempunyai pasar ekspor juga menyatakan komitmennya untuk mematuhi kebijakan tersebut. "Apapun kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, kita harus patuh mengikuti aturan yang ada, tidak relevan lagi untuk dibicarakan karena bukan lagi wacana tapi sudah diputuskan," kata Direktur Utama AALI Santosa saat dihubungi Kontan.co.id, Jumat (22/4). Namun, Santosa mengaku selama empat bulan terakhir ini, dinamika perubahan peraturan sangat cepat. Alhasil, pelaku pasar kewalahan melakukan adaptasi terhadap perubahan yang sangat cepat ini. Selama ini, AALI menjalankan strategi penjualan oportunistik sehingga AALI tidak secara rigid menentukan porsi penjualan ekspor dan domestik, melainkan melihat mana yang memberikan hasil terbaik antara pasar ekspor dan domestik. Akan tetapi, biasanya penjualan ekspor AALI menyumbang 45%-50% terhadap total penjualannya. Terkait dengan harga jualnya, Santosa menuturkan memang ada perbedaan antara harga jual ekspor dan domestik. "Namun, secara efektif selama ini harga pasar domestik dan ekspor berjalan seiring, kecuali saat ada DPO dimana kami juga menjual sesuai kewajiban DMO dengan harga DPO," ucap Santoso. Kemudian, dari segi sahamnya, Analis Panin Sekuritas William Hartanto memprediksi, kebijakan larangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng hanya akan berpengaruh dalam jangka pendek. Pasalnya, sebagai saham komoditas, pergerakan harga CPO lebih memengaruhi harga sahamnya. "Sebagian masih uptrend dengan AALI sebagai leader dari sektor perkebunan. Melihat trennya, arahnya masih menguat semua," ucap William. Ia menetapkan target harga untuk AALI di Rp 13.800-Rp 14.000 per saham, sedangkan harga per Jumat (22/4) berada di Rp 13.150 per saham. Reporter: Nur Qolbi | Editor: Tendi Mahadi
Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,01% Berhasil Menyerap 4,55 Juta Tenaga Kerja
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi pada Kuartal I-2022 sebesar 5,01% berhasil menyerap tenaga kerja pada Februari 2022 sebanyak 4,55 juta orang. “Pertumbuhan ekonomi yang tadi saya sampaikan pada Kuartal I-2022 yang tumbuhnya 5,01%, ini kalau saya kaitkan penyerapan tenaga kerja khususnya pada Februari 2022 mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 4,55 juta orang,” ujar Kepala BPS Margo Yuwono dalam konferensi pers secara virtual, Senin (9/5). Tenaga kerja yang berhasil terserap 4,55 juta orang itu terdiri dari pekerja penuh waktu, pekerja paruh waktu dan setengah penganggur. Pekerja paruh waktu adalah mereka yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu, tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain. Sedangkan setengah penganggur adalah mereka yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu, dan masih mencari atau menerima pekerjaan tambahan. Dari data BPS, pekerja penuh sebanyak 88,42 juta orang atau meningkat sebesar 4,28 juta orang. Sedangkan pekerja paruh waktu sebanyak 36,54 juta orang atau terkerek naik sebanyak 1,04 juta orang. Sementara itu, setengah penganggur sebanyak 10,65 juta orang atau turun 0,77 juta orang. Dengan begitu, jumlah tenaga kerja yang berhasil terserap pada Februari 2022 sebanyak 4,55 juta orang. Lebih lanjut, jumlah angkatan kerja pada Februari 2022 sebanyak 144,01 juta orang atau naik 4,20 juta orang jika dibandingkan pada Februari 2021. Sedangkan penduduk yang bekerja sebanyak 135,61 juta orang atau naik sebanyak 4,55 juta orang dari periode Februari 2021. Margo menambahkan, terdapat 3 sektor lapangan usaha yang memberikan andil terbesar dalam penyerapan tenaga kerja pada Februari 2022. Selama Februari 2021 hingga Februari 2022, tenaga kerja yang terserap pada lapangan usaha pertanian sekitar 1,86 juta orang. Sementara tenaga kerja yang terserap pada lapangan usaha industri pengolahan dan perdagangan masing-masing sekitar 850.000 dan 640.000 tenaga kerja. “Ketiga lapangan tersebut itu sudah memberikan kontribusi sebesar 62,76%,” kata Margo. Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli
BPS Sebut Perekonomian Indonesia Telah Kembali ke Level Pra Covid-19
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pusat Statistik (BPS) membawa kabar gembira terkait kondisi perekonomian Indonesia. Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan, perekonomian Indonesia pada kuartal I-2022, sudah melampaui kondisi perekonomian pra Covid-19 atau setidaknya melampaui kondisi kuartal I-2019. Margo menjelaskan, kondisi ini bisa dilihat dari besaran Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita berdasarkan harga konstan. Dari data otoritas statistik, PDB per kapita harga konstan pada kuartal I-2022 tercatat Rp 10,2 juta, sedangkan PDB per kapita harga konstan kuartal I-2019 tercatat Rp 9,9 juta. “Dengan meningkatnya level PDB per kapita harga konstan ini, saya bisa mengatakan bahwa kondisi kuartal I-2022 sudah membaik dan mengarah pada level sebelum krisis,” terang Margo. Hanya saja, Margo menyayangkan kondisi perbaikan ekonomi ini belum terlalu diikuti dengan pemulihan kondisi ketenagakerjaan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2022 tercatat 8,40 juta. Jumlah ini masih jauh lebih tinggi dari periode Februari 2020 yang tercatat 6,93 juta orang. Seperti kita ketahui, pada Februari 2020 waktu itu belum ada pengumuman masuknya kasus Covid-19 di Indonesia. Meski begitu, Margo tetap mengapresiasi. Pasalnya, ada penurunan tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2022, bila dibandingkan dengan periode Februari 2021 yang pada waktu itu tercatat 8,75 juta orang. Reporter: Bidara Pink | Editor: Noverius Laoli
Subsidi Membengkak, Begini Cara Pemerintah Genjot Penerimaan Negara
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah berupaya meningkatkan pundi-pundi negara pada tahun ini. Hal ini sejalan dengan pengeluaran pemerintah tahun ini yang diramal membengkak, termasuk bertambahnya anggaran subsidi energi. Belanja negara di akhir tahun 2022 diperkirakan tembus Rp 3.106,4 triliun. Nilai ini lebih besar Rp 392,3 triliun dari target awal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sebesar Rp 2.714,2 triliun. Khusus untuk anggaran subsidi energi, diperkirakan mencapai Rp 208,9 triliun, naik Rp 74,9 triliun dari target awal APBN 2022 yang dipatok Rp 134 triliun. Angka ini belum termasuk kenaikan utang pemerintah kepada PT Pertamina dan PT PLN karena batalnya rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), elpiji, maupun tarif listrik. Untuk mendanai pembengkakan anggaran belanja subsidi tersebut, pemerintah mengandalkan penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), maupun Sisa Anggaran Lebih (SAL), selain menambah utang. Dari sisi pajak, hingga akhir tahun realisasinya diperkirakan mencapai Rp 1.450 triliun hingga Rp 1.485 triliun. Jumlah itu jauh lebih tinggi dari target Rp 1.265,00 triliun. Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Ihsan Priyawibawa mengatakan, pihaknya akan mengoptimalkan semua potensi dan sumber daya yang ada. Mulai pengawasan pembayaran yang dilakukan soal sumber penerimaan tahun berjalan, hingga pengujian kepatuhan material wajib pajak. Dari sisi PNBP, pemerintah memperkirakan realisasi akhir tahun mencapai Rp 481,6 triliun, lebih tinggi dari target awal sebesar Rp 335,6 triliun. Selain karena kenaikan harga komoditas, PNBP juga akan didorong oleh meningkatnya layanan kementerian dan lembaga (K/L). Direktur PNBP Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan Kemenkeu Kuria Chairi bilang, PNBP layanan K/L akan membaik seiring dengan adanya inovasi dan mulai pulihnya aktivitas masyarakat sejalan dengan penurunan kasus Covid-19. "Mudah-mudahan dengan penurunan kasus Covid-19 (PNBP) akan ada peningkatan," kata Kurnia kepada KONTAN, Minggu (29/5). Adapun dari sisi SAL, pemerintah berencana menggunakan dana sebesar Rp 50 triliun dari pos anggaran tersebut, pada tahun ini. Sebelumnya, Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono memperkirakan, penerimaan pajak tahun ini juga bakal moncer, melanjutkan tren tahun lalu. Hitungan Prianto, penerimaan pajak tahun ini bisa mencapai Rp 1.631 triliun. Sementara itu, Ekonom Bank Permata Josua Pardede memperkirakan penerimaan PNBP akhir tahun mencapai 200% dari target awal. Hal ini dorong oleh komponen SDA dan setoran dividen badan usaha milik negara (BUMN) yang kembali membaik. Reporter: Bidara Pink, Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli
Artikel Terbaru
Subsidi Membengkak, Begini Cara Pemerintah Genjot Penerimaan Negara
30/05/2022
Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,01% Berhasil Menyerap 4,55 Juta Tenaga Kerja
09/05/2022
BPS Sebut Perekonomian Indonesia Telah Kembali ke Level Pra Covid-19
09/05/2022
Ekspor CPO Dilarang, Saham Emiten Sawit Diramal Terdampak dalam Jangka Pendek
25/04/2022
Tahun 2021, MIND ID Terima Dividen US$ 234 Juta dari Freeport Indonesia
12/04/2022